Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI

Kasus Century dengan bukti2 yang lebih dari cukup juga tidak bergerak maju. Kita tampak seperti perang-perangan saja dalam pemberantasan korupsi. Padahal presiden Susilo Bambang Yudhoyono berulang-ulang mengatakan, dia akan hunus pedang dan pimpin sendiri perang melawan korupsi. Namun realitas yang terjadi: hanya Perang-perangan, pedang-pedangan, tapi korupsinya beneran!

Kita ini seperti berada dalam suatu negara dengan pemimpin yang tidak hanya Cerdas dalam berpidato dan gagah dalam penampilan, namun juga santun dalam berkorupsi. Akibatnya rakyat tertipu dan korupsi tetap merajalela.
Untuk mengatasinya harus ada langkah2 luar biasa dari pemangku kekuasaan dan penegak hukum, khususnya KPK.

Prioritas kerja pimpinan baru KPK adalah memulihkan independensi KPK dan kompak menangkal upaya kooptasi oleh pihak2 tertentu. Agenda kerja yang satu ini sangat berat. Akan ada upaya memperlemah posisi kepimpinan KPK dengan cara mencari-cari dan mengungkit kesalahan yang mungkin pernah dilakukan di masa lalu. Selain itu, pimpinan KPK harus  selalu waspada dan patuh pada etika, karena akan muncul banyak perangkap yang bisa direkayasa untuk memperlemah posisi setiap figur pimpinan KPK.

Kita ingatkan pimpinan baru KPK untuk belajar dari pengalaman buruk yang pernah menimpa beberapa figur pimpinan KPK sebelumnya. Pengalaman mereka sangat berharga dan mahal. Kepemimpinan mereka menjadi tidak efektif karena ketidakpatuhan pada etika kepemimpinan. Kepemimpinan sebelumnya relatif lemah karena ada figur yang terperangkap dalam beberapa masalah yang direkayasa oleh pihak tertentu.

Formasi baru kepemimpinan KPK di satu sisi berhasil menumbuhkan harapan baru, tetapi di sisi lain menimbulkan kemarahan dan kegelisahan pihak-pihak tertentu yang merasa tidak bersih dari perilaku korup. Kemarahan dan kegelisahan mereka akan dikompensir dengan upaya mengkooptasi atau memperlemah KPK. Hal inilah yang harus disadari dan diwaspadai pimpinan baru KPK.

Beban pimpinan baru KPK pun bertambah berat karena publik menunggu realisasi janji-janji tentang pelaksanaan proses hukum sejumlah kasus besar yang saat ini direkayasa menghadapi kebuntuan. Antara lain skandal Bank Century dan kasus cek pelawat dalam pemilihan deputi gubernur senior (DGS) Bank Indonesia tahun 2004, Wisma Atlet, Hambalang dan lain-lain.

Pekerjaan berat yang langsung dihadapi saat ini adalah menyikapi pendapat publik tentang kejanggalan dakwaan terhadap Muhammad Nazaruddin dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games Palembang. Publik merasa aneh karena dugaan keterlibatan beberapa nama dan seorang menteri dalam kasus ini tidak disinggung dalam dakwaan terhadap Nazaruddin. Khusus kasus-kasus ini kita perlu ‘kegilaan’ darah muda Abraham Samad sebagai ketua KPK yang baru dan kegarangan Bambang Widjoyanto untuk tidak tunduk pada intervensi kekuasaan, baik dari Istana maupun dari Senayan.

Perilaku Kekuasaan

JIKA kekuasaan bersih, KPK pasti kuat dengan sendirinya. Sebaliknya, kalau penuh noda korupsi, kekuasaan akan memperlemah KPK dengan kekuatan dan kewenanganya.

Sangat mudah untuk dimengerti bahwa konsistensi atau kuat-lemahnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hanya bergantung pada satu faktor, yakni perilaku kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang bersih sudah pasti membutuhkan KPK yang kuat, konsisten dan independen. Sebab, kekuasaan akan diuntungkan oleh produktivitas KPK memerangi perilaku korup penyelengara pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Minimal, kemampuan KPK mencegah pencurian uang negara serta menyergap para tersangka koruptor akan ikut memperkuat citra pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Apa jadinya kalau kekuasaan itu sendiri kotor akibat noda korupsi di semua lini kewenangan? Sudah pasti kekuasaan itu akan gelisah, takut pada bayang-bayang dan mencari ragam cara untuk membangun rasa aman saat terkini maupun di kemudian hari. Kalau kekuasaan itu menggenggam wewenang kontrol atas semua institusi penegak hukum, cara paling instan adalah memreteli kewenangan penegak hukum, termasuk KPK tentu saja. Proses memreteli kewenangan penegak hukum itu tentu saja tidak dituangkan melalui kebijakan terbuka. Dilakukan melalui pengarahan (baca: permintaan atau instruksi) di ruang tertutup, atau dengan cara ‘injak kaki’ di lapangan oleh para calo (mafia hukum) yang bertindak atas nama kepentingan kekuasaan.

Sampai kita pada pertanyaan bersama; apakah kekuasaan di negara ini, saat ini, bersih? Mereka yang pro kekuasaan pasti punya versi jawaban sendiri. Sebaliknya, mereka yang kritis pun punya versi lain. Untuk menyegarkan ingatan, semua komponan masyarakat sebaiknya tidak lupa bahwa penguasa saat ini masih berutang penyelesaian kasus Bank Century, kasus mafia Pajak, dugaan suap pembangunan Wisma Atlet, proyek Hambalang, hingga kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK).

Baik Buruknya perilaku kekuasaan bisa diamati dari penyikapan terhadap kasus Bank Century, kasus mafia pajak dan kasus cek pelawat pemilihan deputi gubernur senior ((DGS) Bank Indonesia (BI). Baik buruknya perilaku kekuasaan itu tentu saja mempengaruhi kemauan dan kesungguhan KPK memroses tiga kasus itu. Pengaruh yang sama menghinggapi institusi penegak hukum lain ketika memroses kasus pemalsuan surat MK. Menyikapi empat kasus ini, baik kekuasaan maupun institusi penegak hukum tampak jelas sangat minimalis.

Padahal, kasus Bank Century maupun kasus mafia pajak sangat strategis untuk dituntaskan. Selain menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang negara oleh ototitas fiskal dan otoritas moneter dalam menyelamatkan Bank Century, kasus ini adalah megaskandal yang bisa berdampak sangat serius bagi bobot dan kualitas kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional. Sulit dimengerti jika kekuasaan berperilaku minimalis dengan menunjukan kepedulian yang minim terhadap proses hukum kasus ini. Keputusan Paripurna DPR tentang proses hukum skandal ini bahkan nyaris tidak dihiraukan.

Apalagi menyikapi kasus mafia pajak. Perilaku kekuasaan cenderung menyederhanakan kejahatan ini. Proses hukumnya dilokalisir pada para pelaku di lapangan yang sesungguhnya tidak berani melakukan penggelapan pajak jika tidak mendapat restu dari atasannya. Kejahatan ini merugikan negara dalam bilangan puluhan hingga ratusan trilyun rupiah. DPR telah berinisiatif  mengungkap jaringan mafia pajak, karena ada dugaan penggelapan pajak juga melibatkan perusahaan asing seperti Freeport dan beberapa perusahaan lain. Tetapi penguasa justru tidak menunjukan minat berperang melawan mafia pajak.

Dominasi Kekuasaan

Jika peduli pada kepentingan bangsa dan negara, tanpa perlu didorong-dorong, kekuasaan mestinya mengerahkan KPK menggelar perang mengejar dan menyergap jaringan mafia pajak. Menyedihkan karena jaringan mafia pajak tak pernah terungkap, karena baik KPK maupun penegak hukum lain hanya fokus pada seorang Gayus Tambunan.

Dalam kasus dugaan suap wisma atlet Sea Games Palembang dan proyek Hambalang, proses hukumnya memang tengah berjalan. Tapi proses hukum itu lebih terlihat sebagai upaya menghibur dahaga publik akan keadilan, karena dakwaan hanya dialamatkan kepada orang-orang yang secara politis lemah. Seolah-olah keadilan telah ditegakkan. Tapi, rakyat tak mau lagi dibohongi. Rakyat masih menunggu langkah KPK selanjutnya setelah memeriksa menteri, anggota DPR dan pimpinan partai politik yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap wisma atlet Sea Games Palembang maupun proyek Hambalang.  Pimpinan KPK, belum lama ini, berjanji kepada publik bahwa akan diumumkan tersangka baru. Sudah berminggu-minggu sejak janji itu dikumandangkan, identitas tersangka baru itu belum juga diumumkan.

Perjuangan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan para kuasa hukumnya untuk bebas dari dakwaan terlibat pembunuhan berencana barangkali bisa member gambaran tambahan tentang perilaku kekuasaan menyikapi sepak terjang KPK. Seandainya Antasari benar-benar hanya menjadi korban rekayasa kasus pembunuhan itu, kemenangannya tidak otomatis memulihkan independensi dan nyali KPK. Menurut persepsi publik, KPK tak lagi bernyali setelah Antasari dijadikan pesakitan. Dan, publik mahfum bahwa hanya kekuasaan dan kekuatan besar yang bisa mengubah status Ketua KPK menjadi pesakitan.

Selama kekuasaan yang korup masih ikut campur menentukan pimpinan KPK, tidak realistis mendambakan KPK yang kuat, bernyali dan independen. Kekuasaan di mana pun tidak membiarkan anak macan tumbuh menjadi kuat dengan taring sangat tajam. Sebab pembiaran seperti itu akan menghadirkan risiko sangat besar, karena berpotensi mencabik-cabik kekuasaan itu sendiri. Demikianlah, kekuasaan di negara ini pun tak akan mau menempatkan sosok berkarakter macan untuk memimpin KPK.

Tapi, untunglah pada akhirnya kini kita berhasil memilih pimpinan KPK yang memberikan harapan. Formasi baru pimpinan KPK yang dipimpin anak muda ini  bukannya tanpa konsekuensi. Terjadi benturan kepentingan di DPR antara kubu yang ingin memperjuangkan aspirasi kekuasaan versus kubu yang konsisten berupaya memulihkan kekuatan dan independensi KPK. Itulah inti persoalan yang sebenarnya.

Mari kita beri kesempatan untuk mereka bekerja. Kita beri waktu satu bulan untuk konsolidasi internal. Kalau dua hingga tiga bulan atau dalam 100 hari pertama mereka tidak membawa perubahan yang berarti baru kita teriaki. Dan jika dalam satu tahun KPK tetap memble, kita minta mereka mundur sesuai janji yang mereka ucapkan sendiri.