HMINEWS.COM

 Breaking News

Partai Aceh Tulak Putusan MK Soal Pilkada NAD

November 05
13:45 2011

HMINEWS, Banda Aceh –  Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 2 November 2011, yang membuka kembali pelaksanaan Pilkada NAD, Dewan Pimpinan Partai Aceh mengambil sikap menolak. Dewan Pimpinan Partai Aceh menolak sebelum konflik regulasi diselesaikan dengan baik dan menghasilkan Qanun Aceh yang dapat dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Pilkada di Aceh

“Partai Aceh melihat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) belum menyentuh substansi akar persoalan yang menjadi sumber konflik regulasi di Aceh selama ini”, tegas Ketua Umum  Dewan Pimpinan Partai Aceh  Muzakir Manaf dalam siaran persnya kepada HMINEWS.

Partai Aceh juga bersikap atas dasar  pertimbangan MK dalam putusannya (Putusan Sela) yang menyebutkan ”bahwa akibat telah ditetapkannya tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Aceh oleh KIP Aceh, dan terhentinya pembahasan qanun mengenai tata cara pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh, mengakibatkan adanya pengaturan mengenai Pemilukada di Aceh yang menyebabkan ketidakpastian hukum, selain itu qanun lama yang perlu diubah karena mengandung kekurangsempurnaan, perubahannya pun belum juga berhasil dilakukan bahkan pembahasannya terhenti, sehingga Mahkamah perlu menjatuhkan putusan sela;

Partai Acehakan  berpegang teguh pada penyelamatan MoU dan UUPA  yang berkaitan langsung dengan proses konflik regulasi ini, sehingga kata ketidakpastian hukum yang dituangkan dalam amar pertimbangan keputusan MK menjadi pertimbangan Partai Aceh juga.

Partai Aceh tetap berkesimpulan bahwa tidak akan mendaftar pada pilkada Aceh sekarang meskipun telah dibuka peluang sebelum konflik regulasi diselesaikan dengan baik dan menghasilkan Qanun Aceh yang dapat dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Pilkada di Aceh.

Partai Aceh bersikap bahwa sebelum peraturan atau regulasi (Qanun Aceh) tentang pilkada diselesaikan, maka pilkada harus ditunda sampai regulasi dituntaskan, sebagaimana yang telah dimintakan oleh seluruh rakyat Aceh dalam demontrasi damai saat ini sampai selesainya Qanun Aceh yang representatif tentang pilkada dengan memperhatikan nilai-nilai MoU dan UUPA. [] lara

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.