HMINEWS – RUU BPJS saat ini sedang dibahas secara intensif. Terakhir (7 November 2011, Pukul 13.30) RUU tersebut dibahas, setelah sebelumnya pada tanggal 28 Oktober Paripurna DPR sudah mengesahkan tanpa draft RUU BPJS.

Berikut ini adalah beberapa analisa terhadap draft RUU tersebut oleh Dewan Kesehatan Rakyat (DKR):

1. Seharusnya, apabila pemerintah memiliki niat politik yang kuat, maka tidak sulit untuk meningkatkan  Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)  yang hanya mencakup 76,4 juta rakyat miskin dan tidak mampu menjadi diperluas untuk seluruh rakyat, termasuk untuk kaum buruh, PNS dan prajurit.
2. Namun setelah sesuai dengan rencana UU SJSN dan UU BPJS, maka bukan hanya buruh, PNS dan Prajurit, tapi seluruh rakyat, termasuk yang miskin dan tidak mampu akan diasuransikan pada pihak ketiga yang bernama BPJS Kesehatan (UU BPJS Pasal 5 ayat (2) a) yang akan di jalankan oleh PT Askes yang telah bertransformasi  (UU BPJS Pasal 58, 59 dan 60).
Sejatinya, UU SJSN dan UU BPJS bukannya memberikan jaminan kesehatan pada seluruh rakyat, melainkan mengasuransikan seluruh rakyat pada bisnis asuransi sesuai dengan konsep asuransi sosial dalam UU SJSN.
3. Kalau sebelumnya Jamkesmas dan Jamkesda membebaskan biaya pelayanan kesehatan seluruh rakyat, dengan UU SJNS dan UU BPJS tidak akan ada lagi kesehatan gratis buat rakyat miskin dan tidak mampu karena Jamkesmas dan Jamkesda dibubarkan (UU BPJS Pasal 57b dan Pasal 60 ayat 2a serta mengalihkan program jaminan pemeliharaan kesehatan buruh dari PT Jamsostek ke BPJS Kesehatan (UU BPJS Pasal 61 ayat 2)
4. Dalam kedua UU itu, memang disebutkan bahwa negara membayar iuran fakir miskin. Namun tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah hanya membayar iuran premi, sementara apabila biaya kesehatan melampaui limitasi (batasan)  maka, pembiayaan menjadi tanggungan pasien. Karena BPJS hanya membayar pelayanan  dasar medis seperti program jaminan kesehatan paket manfaat. esensial yang akan disiapkan oleh PT Askes (UU BPJS, Pasal 58 a yang merujuk UU SJSN Pasal 22 sampai Pasal 28) yang hingga kini belum ditentukan.
5. Selain limitasi pada pelayanan medis dasar saja, dalam kedua undang-undang itu disebutkan bahwa semua pelayanan yang berpotensi moral hazard (pelanggaran moral), akan dikenakan iur biaya (co-sharing) sesuai UU SJSN. Tentu saja bukan rakyat atau buruh yang menjadi pasien yang biasanya melakukan pelanggaran moral dalam urusan medis. Namun pasienlah yang harus membayar iur biaya atas moral hazard yang biasanya dilakukan oleh petugas medis.
6. Sehingga walaupun, rakyat sudah membayar iuran dan pemerintah sudah membayar premi fakir miskin, maka kalau sakit seluruh rakyat dan fakir miskin tetap harus mengeluarkan biaya (Co Sharing).

7. Kaum buruh yang semula Jaminan Pemeliharaan Kesehatannya diurus oleh PT Jamsostek, akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan (UU BPJS Pasal 61 ayat 2) kemungkinan besar akan mengalami penurunan kualitas pelayanan.

8. PNS dan Prajurit  sejak semula sudah diasuransikan pada PT Askes. PNS kemungkinan akan mengalami penurunan kualitas pelayanan kesehatan. Demikian halnya dengan asuransi kesehatan buat Prajurit TNI dan Polri. Selain asuransi kesehatan prajurit baru bisa digunakan setelah pensiun, juga berpotensi mengalami penurunan kualitas pelayanan pada saat digabungkan dalam BPJS Kesehatan.

9. UU BPJS juga memastikan bahwa dana dari masyarakat, buruh, PNS, prajurit dan APBN tidak hanya untuk pelayanan kesehatan tetapi juga untuk biaya operasional (UU BPJS, Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 41 ayat 1d). Untuk memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program selain dari dana Jaminan sosial juga bisa didapat dari sumber lain (UU BPJS Pasal 12a dan Pasal 41 ayat 1e).
Sedangkan sebagai aset BPJS,  dana operasional yang berasal dari dana jaminan sosial bisa digunakan dalam pengadaan barang dan jasa serta dinivestasikan yang akan diatur dalam peraturan pemerintah (UU BPJS Pasal 41 ayat 2d dan Pasal 43 ayat 2c)
10. Dana jaminan sosial juga dapat diinvestasikan dalam investasi  jangka pendek dan jangka panjang (UU BPJS Pasal 11b dan Pasal 52 huruf j dan k). Bahkan kerjasama pelaksanaan program juga terbuka dengan pihak lain. (UU BPJS Pasal 11h)
11. Dana yang ditarik dari masyarakat dan APBN juga dibagi-bagi di dalam pengawas dan pelaksana BPJS sebagai biaya operasional BPJS yang dipakai untuk biaya personel dan nonpersonel yang terdiri dari dewan pengawas, direksi dan karyawan (UU BPJS Pasal 45)
10. Pemberi kerja wajib memungut iuran pada pekerjanya dan menyetor pada BPJS ( UU BPJS Pasal 19 ayat 1 dan 2). Sedangkan peserta yang bukan pekerja dan bukan fakir miskin wajib membayar dan menyetor iuran pada BPJS (UU BPJS Pasal 19). Besaran dan tatacara pembayaran iuran jaminan kesehatan akan diatur dalam peraturan pemerintah (UU BPJS Pasal 19 ayat 5)

12. Sanksi administratif akan diberikan pada peserta dan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban (UU BPJS Pasal 11f dan Pasal 17). Bahkan pemberi kerja yang tidak menarik iuran pada pekerjanya dan menyetor pada BPJS akan dikenakan sanksi pidana 8 tahun penjara atau denda sebesar Rp 1 milyar.

13. Dalam penentuan dewan pengawas BPJS yang terdiri dari pekerja, pemberi kerja dan tokoh masyarakat akan sarat kepentingan politik, berpotensi kolutif dan dikuasai money politik karena melibatkan DPR dan Presiden. Sehingga dana masyarakat yang terkumpul akan kembali menjadi bancaan partai politik dan kekuasaan.

14. Penyimpangan dan dana BPJS yang dilakukan diatas tidak bisa diaudit oleh BPKP dan BPK karena pengawasan internal dilakukan oleh organ pengawas BPJS yang terdiri dari dewan pengawas dan satuan pengawas internal (UU BPJS Pasal 39 ayat 2). Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan lembaga pengawas independen (UU BPJS Pasal 39 ayat 3). PT Askes justru diberikan kewenangan menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit neraca pembukuan BPJS Kesehatan dan neraca pembukuan dana jaminan kesehatan.
15.BPJS terbuka untuk menerima modal dari luar karena tidak bisa dipailitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepailitan (UU BPJS Pasal 48). Juga ditegaskan dalam menjalankan tugasnya BPJS dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam maupun luar negeri (UU BPJS Pasal 51 ayat 2). Kerjasama langsung dengan luar negeri dapat dilakukan oleh BPJS atas nama Negara Republik Indonesia (UU BPJS Pasal 51 ayat 3)
16. Sengketa antara pengadu dengan BPJS diselesaikan dengan cara   mediasi baik oleh unit kerja penyelesaian sengketa ataupun dengan pengadilan negeri (Pasal 48, 49 dan  50)
17.  Secara perundang-undangan menurut para ahli hukum tatanegara, sebenarnya UU BPJS sudah cacat prosedural, karena ternyata Paripurna DPR 28 Oktober belum mensahkan RUU BPJS menjadi Undang undang  Bahkan Menkeu, Agus Marto yang mewakili pemerintah menegaskan bahwa belum ada yang ditanda tangani karena belum ada rancangan undang-undang BPJS yang final dari DPR pada paripurna DPR itu.  Setelah paripurna DPR, undang tersebut masih dibahas terus sampai 7 November lalu dan saat ini sudah diserahkan pada sekretariat negara.
18.  Dalam pro-kontra UU BPJS ini seluruh partai, anggota DPR, pemerintah, LSM-LSM, mediamassa  dan beberapa elit serikat buruh sepertinya kerasukan   mendukung kedua undang-undang ini. Pasal-pasal penarikan iuran dalam UU SJSN sengaja tidak disosialisasikan. Beberapa anggota DPR dan serikat buruh menjadi sales SJSN dan BPJS dan menjanjikan kedua UU itu akan mensejahterahkan rakyat dan buruh serta menggratiskan biaya pelayanan rumah sakit.
19. Sementara itu mayoritas rakyat, buruh, PNS dan prajurit bahkan veteran TNI menolak kedua undang-undang ini.
20.Bahkan setelah persetujuan di Paripurna tersebut, kaum buruh sudah menegaskan untuk melanjutkan perlawanan dengan melakukan  penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) oleh setiap buruh dengan nilai Rp 10-15 juta rupiah/orang yang diperkirakan akan menyedot Rp 100 Triliun di kantor-kantor Jamsostek di seluruh Indonesia.
Rakyat juga merencanakan pendudukan dinas-dinas kesehatan kantor pemerintah dan DPRD diseluruhIndonesia dengan satu tuntutan yaitu menolak membayar iuran dan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat. Beberapa kelompk masayarakat mempersiapkan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap cacat prosedural UU BPJS itu. Bukan hanya itu, masyarakat juga tidak lagi lewat DPR yang sudah mengkhianatinya, akan melakukan impeachment pada pemerintah di Mahkamah Konstitusi.
“Jadi sebenarnya untuk siapakah kedua undang-undang ini dibuat? Apakah kita akan mendorong bangsa ini lebih cepat menuju kehancuran? Siapakah yang untung dengan semua yang sudah dan akan terjadi dimasa depan?”, ungkap Sekretaris Jenderal Web Warouw. [] lara