HMINEWS –  Upah minimum kabupaten  adalah merupakan patokan perusahaan untuk memberikan pendapatan bagi buruh yang bekerja pada perusahaan.  Selama pemerintahan SBY Budiono yang sudah berjalan dua tahun upah minimum kabupaten tidak mengalami kenaikan yang signifikan terhadap tingginya inflasi yang terjadi secara nasional maupun di tiap daerah derah .

Menurut Ketua Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Srief Poyuono, SE, Saat ini tidak hanya para buruh yang bekerja disektor manufacturing  atau buruh yang berpenghasilan dengan UMR saja yang sangat merasakan beratnya beban ekonomi yang ditanggung dengan penghasilan yang tak kunjung meningkat, pada sektor pekerja BUMN pun tingkat kesejahteraan buruh pun sudah tidak lagi seimbang dengan meningkatnya biaya hidup yang makin tinggi..

“Ini dibuktikan bahwa saat ini buruh BUMN ataupun buruh yang berpenghasilan diatas UMR saja sudah tidak bisa meyisihkan penghasilanya untuk di tabung semuanya habis untuk di komsumsi, artinya jika ada keperluan dana yang mendadak pada keluarga buruh seperti biaya untuk masuk sekolah anak diawal tahun ajaran baru, maka para buruh  banyak memimjam uang  pada bank atau rentenir, sehingga pendapatan buruh harus tergerus dengan bunga pinjaman kredit komsumsi yang tinggi.” Kata Srief kepada HMINEWS dalam rilisnya (13/11/2011).

“Oleh karena itu sangat lumrah jika maraknya aksi buruh menuntut kenaikan upah minimum kabupaten ataupun UMR di daerah daerah maupun di Jakarta, sebab yang menjadi tuntutan buruh adalah sangat realistis dengan makin meningkatnya nilai  inflasi  dan biaya hidup tanpa dibarengi dengan kenaikan upah buruh yang layak”, Kata Srief lebih lanjut.

Tidak naiknya tingkat upah minimum kabupaten disebabkan banyak daerah daerah dan khususnya pemerintahan SBY Budiono menerapkan rezim upah buruh murah untuk menarik investasi dari luar negeri yang banyak dipengaruhi oleh para pengusaha yang menjadi elit politik ,tetapi tidak dibarengi dengan pengendalian inflasi yang baik oleh pemerintah SBY Budiono , hal ini terjadi karena pemerintah SBY Budiono , dan apalagi SBY selama menjadi president telah gagal untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasaran infarakstruktur yang handal untuk menciptakan biaya ekonomi murah .serta gagalnya SBY dalam tujuh tahun memerintah untuk membangun sector pertanian sehingga produk produk pertanian banyak di import dan tentu saja harganya tidak murah.

Kegagalan pemerintah SBY dalam membangun kedua sector tersebut juga disebabkan pemerintah SBY Budiono yang lebih focus pada investasi disektor eksploitasi tambang dan mineral dibandingkan memfokuskan pada sector industri dan manufacturing serta pertanian yang labour massive .

Dari kegagalan kegagal pembangunan ekonomi riel oleh SBY Budiono juga meyebabkan antusias rakyat dipedesaan khususnya kaum wanita untuk pergi mengadu nasib diluar negeri sebagai pembantu rumah  tangga , dan ini juga meyebabakan suburnya pengiriman TKI ke luar negeri secara illegal . dan yang sangat miris lagi adalah ketidak mampuan pemerintahan SBY selama ini dalam melindungi para TKI yang bekerja di luar negeri ini dibuktikan dengan banyak korban kekerasan , pemerkosaan ,pembunuhan serta hukuman pancung bagi para TKI yang bekerja di luar negeri .

Dari berbagai hal diatas Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengingatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk tidak main main dalam meningkatkan kesejahteraan buru dan segera menaikan upah minum kabupaten yang signifikan dengan tingkat inflasi dan biaya hidup saat ini .

“Kami ingatkan  juga pemerintah SBY Budiono dan menteri menterinya  serta pembantu pembantunya jangan hanya banyak tebar pesona, serta menutup masalah yang penting dengan isu isu lainya. Tolong pikirkan kesejahteraan para buruh, petani dan nelayan yang sudah hidup dalam garis kemiskinan akibat pemerintah SBY Budiono yang hanya sibuk dengan pencitraan saja”, ungkap Srief.

Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu juga meminta kepada Pemerintah SBY Budiono untuk berhenti untuk berbohong kepada rakyat dalam memaparkan indikator kemajuan ekonomi nasional yang selama ini hanya di ukur dengan tingkat kurs rupiah terhadap dollar serta tingginya nilai IHSG di pasar modal, serta pertumbuhan ekonomi yang semu. Sebab indicator-indicator tersebut secara real dilapangan tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat serta menciptakan lapangan kerja baru .

Para aparat keamanan juga jangan repressive terhadap aksi aksi  buruh dalam menuntut kenaikan kesejahteraannya sebab para aparat keamanan juga bagian dari rakyat yang tingkat kesejahteraannya makin menurun akibat kegagalan pemerintah dalam membangun perekonomian .

Pemerintah SBY Budiono juga harus segera menghapuskan rezim upah buruh murah dalam menarik investasi dari luar negeri . kami juga mendesak pemerintah SBY Budiono untuk secara konsisten dan serius untuk memberikan perlindungan bagi para TKI yang bekerja di luar negeri terutama yang teramcam oleh hukuman mati dalam waktu dekat ini .

Pemerintah SBY Budiono juga harus segera memberantas pungli dan korupsi yang selama ini telah meyebabkan biaya ekonomi tinggi sehingga tingkat mengerogoti tingkat kesejahteraan buruh . [] lara