HMINEWS-  Beberapa tahun lalu ….Dalam pergulatan panjang, para mahasiswa bersorak, “Alhamdulillah. Perjuangan kita berhasil. MK menolak UU BHP yang sarat kepentingan asing”ujar seorang mahasiswa pejuang pendidikan.

Raut ceria tergambar di muka mahasiswa. Sebaliknya, pemerintah tersenyum kecut. “Kita belum kalah”ujarnya pelan tapi optimis.

Benar adanya, masuk tahun 2011 pemerintah kembali meniupkan ruh BHP. Berbekal kebijakan membuat rumusan konstitusi, pemerintah merancang sebuah UU Pendidikan baru. Anda tahu? Ya, namanya Rancang Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU  PT). Targetnya selesai November 2011.

 

PagI, 03 November 2011

Mataku tajam menatap sebuah berita di Koran nasional. Kompas hal 12, “Pembentukan RUU Pendidikan Tinggi tidak memiliki rujukan dan landasan hukum jelas baik dari Pasal 31 UUD 1945 maupun UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan NasIonal. Pemerintah seharusnya membuat peraturan pemerintah turunan dari UU Sisdiknas dan bukan UU yang baru. Jika ada UU baru, dikhawatirkan UU Sisdiknas akan hilang. Pengamat pendidikan Darmaningtyas di Jakarta kemarin mengatakan Roh RUU PT yang ditargetkan selesai tahun 2011 ini tetap UU BHP yang sudah dibatalkan oleh MK. Hanya ganti baju.”

Pandanganku melayang, mengingat kembali perjuangan mahasiswa ketika memprotes pengesahan UU Badan Hukum Pendidikan beberapa waktu lalu. Membaca keinginan pemerintah dan lemahnya daya tawar serta kekritisan DPR menyoal RUU PT, mahasiswa dan masyarakat wajib curiga. Mengapa?

Pertama, RUU PT menginginkan lepasnya tanggungan pemerintah membiayai pendidikan warganya. Dalam konteks itu, RUU PT menghendaki negara hanya menanggung 1/3 pembiayaan pendidikan (pasal 86 ayat 2). Sisanya diserahkan ke kampus dan pelaku pendidikan (mahasiswa/orang tua mahasiswa). Kebijakan ini diskriminatif, sebab upaya negara mencerdaskan kehidupan (masyarakat) bangsa saja belum berhasil. Sebab selalu ada langkah “kotor” menghindari pembiayaan pendidikan. Kita dapat lihat misalnya bagaimana SBY dan Kementerian Pendidikan Nasional mengesahkan 20% anggaran pendidikan dengan memasukkan gaji guru di dalamnya. Artinya, ketika sampai kebijakan ini disahkan,kampus berlomba – lomba memungut biaya seenaknya dari mahasiswa. Mahasiswa/orang tua mahasiswa dipaksa menjerit karena mahalnya biaya untuk kuliah. Penutupnya, semakin banyak masyarakat gagal mendapatkan pendidikan.

Kedua, melegalkan asing menjajah pemikiran dan budaya bangsa Indonesia melalui jalur strategis bernama pendidikan. Pasal 91 ayat 3, menyebutkan perguruan tinggi asing diperbolehkan membuka cabang di Indonesia. Kita sepakat, kebijakan ini dapat menimbulkan persaingan sehat antar perguruan tinggi. Tapi apakah benar begitu? Ada baiknya pemerintah mencermati, dampak kultural peserta didik. Dalam perspektif kultural kebijakan mengesahkan asing membuka cabang berpotensi merusak sistem kultur masyarakat Indonesia. Nilai budaya Indonesia rawan dikaburkan, digantikan kebudayaan Barat yang belum tentu cocok baik secara agama dan adat. Ketika budaya Barat sudah ditanamkan kepada peserta didik tanpa adanya filterisasi, nasionalisme akan tergerus dan kecintaan kepada Indonesia sangat mungkin luntur. Anak Indonesia  kehilangan jati dirinya sehingga lebih hafal mengenal tokoh dari Barat dibandingkan pahlawan nasional. Pertentangan akan timbul juga secara agama sebab tidak semua ajaran Barat yang serba bebas cocok diterapkan untuk masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim.

Ketiga, Lepasnya tanggung jawab pemerintah semakin ditegaskan dalam pasal mengenai kebijakan otonomi perguruan tinggi (pasal 52 ayat 1). Pemberian otonomi berimplikasi dibolehkannya pendirian usaha mandiri yang dilakukan perguruan tinggi. Sekarang sudah banyak terjadi, kalangan PTN sibuk membuat usaha mandiri demi menghindari tekanan kebutuhan finansial operasional PTN yang tinggi. Mereka membuat rumah sakit, gelanggang olahraga, pusat sertifikasi guru dan mall yang ditujukan untuk kepentingan komersial. Kampus tidak ubahnya bisnis yang menjadi layak diperjualbelikan demi menghindari kebangkrutan akibat sikap buruk pemerintah yang melepaskan diri dari pembiayaan pendidikan.

Merespons pasal dalam RUU PT, masyarakat pantas bertanya dimana kemampuan kontrol pemerintah dalam membiayai pendidikan? Mau dibawa ke mana arah pendidikan nasional yang mengarusutamakan modal dalam bentuk bangunan komersial? Menyedihkan, tujuan mulia pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanusiakan manusia dikebiri kepentingan ekonomi.

Sekarang dimana mahasiswa? Diamkah membiarkan negeri kaya raya ini dijajah? Jika anda diam, percayalah anda menanggung dosa besar gagal menyelamatkan asset bangsa bernama kampus dan manusia. []

 

Oleh : Inggar Saputra (Mahasiswa Pendidikan UNJ) dan aktivis KAMMI