HMINEWS.COM, Jakarta – Rangkap jabatan pejabat publik, khususnya anggota DPR/MPR atau wakil rakyat secara keseluruhan tak dapat ditolerir lagi. Hal itu mencederai semangat reformasi, membuka peluang bagi pertarungan kepentingan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pribadi wakil rakyat.

Prof. Rhenald Kasali, Ph.D, saksi ahli dalam sidang uji Pasal 123, 124 (1), 234 (1) huruf f, 245 (1), 302 (1) dan Pasal 353 (1) huruf f Undang-undang Nomor 27 tahun 2009. Menyatakan, selain dalam hal sharing atau distributing the wealth, keadilan harus ditegakkan mulai dari sumbernya.

“Yaitu bebasnya para pejabat publik –termasuk wakil-wakil rakyat – dari conflict of interest (konflik kepentingan),” ujarnya, Rabu (16/11).

Menurutnya, yang menjadi sumber masalah adalah tidak mampunya pejabat publik memisahkan kepentingan personal dengan kepentingan publik. Kepentingan publik selalu dikalahkan. Dengan begitu sudah saatnya hal itu harus dikelola dengan aturan dan kode etik yang memadai.

Masalah akut akibat rangkap jabatan tersebut mengganggu bahkan pada pembangunan. Rhenald menceritakan pengalamannya sewaktu menjabat di Kementerian Perdagangan.

“Dalam interaksi saya dengan para pemimpin (CEO) Badan Usaha Milik Negara, saya sering mendengar keluhan bagaimana mereka kesulitan menghadapi para wakil rakyat yang tak henti-hentinya mengundang rapat dengar pendapat yang sebenarnya merupakan sarana lobi untuk memasukkan atau meng-“goal”kan kepentingan-kepentingan bisnis mereka pada BUMN tersebut,” lanjutnya.

Konflik kepentingan terjadi pada hampir seluruh bidang, mulai dari bisnis energi, pupuk sampai obat murah untuk rakyat, bahkan hingga buku-buku pelajaran anak sekolah. Semua dipertarungkan di gedung parlemen yang terhormat. (Fathur)