HMINEWS, Banda Aceh –  Sehubungan MK pada tanggal 18 November 2011 ini akan mengelar sidang kembali terkait konflik regulasi Pilkada Aceh, Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) melayangkan surat terbuka ke Mahkamah Konstitusi meminta agar MK segera menyelesaikan konflik regulasi Pilkada menyeluruh dan tuntas.

“Sebagai anak bangsa yang saat ini berdomisili di Jakarta, KMPAN memandang keputusan MK pertanda babak baru krisis legitimasi Aceh terhadap Pemerintah Pusat. Demoralisasi perdamaian bukan saja menghancurkan perdamaian itu sendiri, tetapi Aceh kini dihadapkan konflik horizontal  dan pada akhirnya harmoni dengan Jakarta juga akan rusak kembali.” Demikian kata Sekretaris Jendral Chalil Ilyas dalam rilisnya kepada HMINEWS (16/11/2011).
KMPAN memandang MK gegabah dalam melakukan judicial review, tanpa mempertimbang berbagai aspek, bahaya laten dan hancurnya perdamaian di Aceh.
“Karena itu MK perlu segera mencabut keputusannya”, tegas Chalil.
Beberapa tuntutan KMPAN adalah :
1. Selamatkan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 & UUPA 11 Juli 2006 jika Aceh-Jakarta mau damai. Siapapun yang menghancurkan Mou Helsinki & UUPA adalah musuh bersama.
2. Wajib Rakyat Aceh menjaga MoU dan UUPA dan barang siapa yang tidak senang maka segera cabut hak-haknya sebagai warga Aceh dimanapun berada. MAA (Majelis Adat Aceh) agar segera menyusun langkah konkrit untuk tujuan dimaksud.
3. Keputusan MK menganulir UUPA dengan mencabut pasal 256 adalah penghinaan MK  terhadap NKRI & Rakyat Aceh. Kerana itu kami menuntut agar MK mencabut dan meminta maaf kepada  seluruh rakyat Aceh dan masyarakat Indonesia atas kebijakannya yang provokatif dan mengancam disintegrasi bangsa.
KMPAN sejak awal memandang MoU Helsinki sebagai konsensus (kompromi politik) dan UUPA adalah produk hukum yang mengikat karena kewenangan dan kekhususannya dijamin UUD 45 sebagai konstitusi negara. Lahirnya konsensus berupa kewenangan dan kekhususan Aceh juga tidak terlepas peran dan posisi dunia internasional pasca gempa tsunami enam tahun lalu, maka cukup beralasan Uni-Eropa kini kembali memainkan peran dan posisi saat  konflik regulasi berpotensi rusaknya perdamaian.
Oleh karena itu, KMPAN mengajukan Surat Terbuka ke Makamah Konstitusi untuk menyelematkan perdamaian Aceh-Indonesia sebagaimana terlampir dalam files attacment. Terima kasih atas budi baik teman-teman pers untuk dukungan dan publikasi di media masing-masing. [] lara