HMINEWS, Banda Aceh – Terkait terbitnya  Surat Izin Gubernur tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di kawasan Hutan Rawa Gambut Tripa yang juga termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser tanggal 25 Agustus 2011, beberapa lembaga lingkungan yang tergabung dalam TKPRT dan For Trust menyampaikan keberatan.

Surat izin Gubernur Aceh tersebut bertentangan dengan UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang telah mengamanatkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) menjadi kawasan yang dilindungi dan pemanfaatannya mengacu pada aturan-aturan yang ditentukan berdasarkan pasal 150 dan pasal 147 tentang pedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan, dan keadilan.

Surat izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tersebut bertentangan dengan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Demikian juga Surat Izin Gubernur tersebut bertentangan dengan Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gabut.

“Surat izin Gubernur Aceh tersebut tidak mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10 Tahun 2010, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 2004, tentang Perlindungan Hutan,” kata Direktur Ekseskutif WALHI Aceh TM Zulfikr kepada HMINEWS melalui siaran persnya.

Lebih lanjut beliau menyampaikan Surat Izin Gubernur tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1991 tentang Rawa dan juga  bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Surat Izin Gubernur tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 menyatakan Gambut dengan Kedalaman lebih dari 3 meter harus dilindungi. [] lara