HMINEWS – Kasus dugaan pembunuhan Orangutan di Kutai Kartanegara cukup menarik perhatian kita beberapa minggu belakangan ini. Jika benar terjadi pembunuhan Orangutan secara sistematis, maka pelaku pembunuhan tersebut harus lah ditindak tegas dengan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Ancaman pidana terhadap pembunuh Orangutan dalam UU tersebut adalah 5 tahun penjara.

Jurus bicara Serikat Pengacara Rakyat Habiburokhman, SH meminta agar penindakan terhadap orang yang dituduh terlibat dalam pembunuhan Orangutan haruslah dilakukan secara proporsional, professional dan berdasarkan bukti-bukti yang memadai.

“Jangan sampai Polri terjebak melakukan kriminalisasi terhdap pihak-pihak yang sebenarnya tidak terlibat hanya karena desakan dari LSM yang reputasinya tidak jelas, sehingga mengakibatkan permasalahn Orangutan ini justru menjadi pemicu permasalhan-permasalahan lain. Polri harus bebas dari intervensi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kasus pembunuhan Orangutan ini.” Katanya

Disisi lain pemerintah juga harus bersikap tegas tetapi arief dalam merespon dan menangani permasalahan dugaan pembunuhan terhdap Orangutan ini. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melindungi investasi yang masuk ke daerahnya baik dari dalam maupun luart negeri.

Terus-terang kami curiga da pihak-pihak yang berniat mengambil keuntungan dengan melakukan dramatisasi terhadap kasus pembunuhan orang utan ini. Bahkan dramatisasi tersebut dilakukan dengan mengeksploitasi sentiment anti-Malaysiahanya karena pemegang saham terbesar perusahaan tersebut berasal dariMalaysia.

Dramatisasi tersebut sungguh sangat berbahaya karena akan mengakibatkan kita tidak lagi berfikir dan bersikap logis dalam menyelesaikan permasalahan dugaan pembunuhan Orangutan ini.

Satu hal yang perlu disadari adalah, jangan sampai pengusustan kasus dugaan pembunuhan Orangutan ini justru menghancurkan industry kelapa sawit kita , karena banyak sekali pihak yang menggantungkan hidupnya  pada industry kelapa sawit tersebut.

Untuk kasus PT Khaleda misalnya, dengan luas lahan 16.000 Hektar, kami memperkirakan tenaga kerja yang terserap sekitar 20.000 orang. Ditambah lagi dengan petani plasma yang  jumlahnya sekitar 4000 orang.

Jika masing-masing pekerja dan petani plasma mempunyai 3 anggota keluarga, maka setidaknya perkebunan tersebut dapat menghidupi 72 000 orang. Jumlah ini sangatlah signifikan untuk mengurangi beban pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi rakyat.

Perlindungan terhadap Orang utan memang sangat penting, akan tetapi jangan sampai karena kesalahan penanganan kasus kematian 20 ekor orangutan justru menyengsarakan nasib 72.000 pekerja dan petani plasma. [] lk