Penegakan hukum, termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi tampaknya masih sebatas untuk melayani kepentingan politik. Sehingga dari sekian banyaknya kasus yang diprioritaskan untuk ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat muatan kepentingan untuk menjatuhkan lawan politik. Hal itu bisa saja dilakukan secara sadar oleh KPK, bisa juga KPK tidak menyadarinya, karena KPK masuk perangkap berbagai desakan massa. Sebab acapkali suatu kasus diprioritaskan karena besarnya desakan massa melalui berbagai aksi unjukrasa di KPK. Kita pun tahu, unjukrasa yang ada kini sangat rentan ditunggangi kepentingan dan sebagiannya merupakan massa bayaran.

Hal itu terjadi mulai dari pusat hingga daerah-daerah. Sebab, tak bisa dipungkiri bahwa kepentingan pusat turut bermain dalam pertarungan kekuasaan di daerah-daerah. Pertarungan elit dan partai politik demi kekuasaan. Tanpa kemenangan di daerah-daerah, maka sulit pula untuk menang di tingkat pusat.

Maka kemudian menjadi lazim, pengusutan perkara korupsi di berbagai daerah pun tak bisa lepas dari kepentingan politik tersebut. Ambillah kepala daerah Kota Bekasi sebagai contoh, yang mana walikota (Mochtar Mohamad) dengan wakilnya (Rahmat Efendi) berasal dari dua partai berbeda, yaitu PDIP dan Golkar yang berkoalisi pada Pilkada 2008 didukung sejumlah besar partai untuk melawan PKS (pemenang Pileg 2004).

Terlihat mesra di awalnya, namun sesungguhnya pasangan kepala daerah tersebut berseteru secara sengit dan berimplikasi terbelahnya PNS di lingkungan Pemkot Bekasi. Karena kepentingan untuk 2014, koalisi pun tegang, sebab masing-masing harus menyiapkan pemenangan partai masing-masing, yang berarti sumbangan yang tak bisa dianggap kecil bagi kepentingan partai secara nasional (Golkar maupun PDIP). Juga rivalitas untuk memenangkan Pilkada Kota Bekasi 2013, pihak wakil walikota dinilai terlalu berambisi. Pengusutan kasus korupsi sang walikota disebut-sebut tak lepas dari intrik wakilnya, dan bagi yang jeli mencermati situasi Bekasi, hal itu terlalu kentara adanya.

Setelah berhasil mendatangkan KPK, penahanan walikota, hingga vonis bebas di Pengadilan Tipikor Bandung, ada kepentingan tangan-tangan yang tak terlihat (bagi sementara orang). Dan, sekali lagi, bisa atau tidak disadari oleh KPK. Setelah vonis bebas itu (dengan dua vonis bebas kepala daerah; bupati Subang dan wakil walikota Bogor), kemudian wacana pembubaran pengadilan tipikor daerah menjadi isu nasional.

Menghabiskan Energi Untuk Berseteru

Tarikan kepentingan elit pusat untuk 2014 tak hanya bermain di tataran wilayah dalam jabatan politis seperti kepala daerah, akan tetapi merambah pula pada organisasi lainnya, termasuk organisasi kepemudaan. Seperti dengan dimenangkannya kongres organisasi kepemudaan yang dimenangkan oleh menantu ketua partpol,  semua tak bisa lepas dari proyek politik 2014 tersebut.

Maka jangan pula berharap pembangunan di daerah akan bisa maju, jika elit daerah pun terus menerus bertempur dan lupa memikirkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jadi terbengkalai.

Memang miris jika melihat bahwa energi bangsa selama ini masih terlalu terfokus pada perebutan kuasa dan jabatan. Bukan pada usaha perbaikan menuju Indonesia yang lebih baik, lebih makmur dan lebih bermartabat dan berdaya saing di tingkat global.

Tak mudah menghilangkan korupsi, jika korupsi dibudayakan pada semua lini. Bahkan, seorang kawan yang telah bertahun-tahun berkecimpung dalam advokasi hukum berani menyatakan, “Sebelum jadi apa-apa, sebelum mendapat jabatan, sudah tertanam niat untuk korupsi di kepala. Bahkan regenerasi kepemimpinan hanyalah peralihan aktor korupsi.”

Orang partai yang menjadi kepala daerah seharusnya sadar dirinya bukan hanya milik partai, akan tetapi milik keseluruhan masyarakat yang dipimpinnya.

Lantas, siapa yang bisa diharapkan? Tidak ada! Kecuali semua pribadi (apapun pisisinya) mau bertanggungjawab mulai dari dirinya sendiri. Jangan berharap pada orang lain, karena yang diharapkan tidak lain dan tak bukan ya diri kita. Termasuk partai politik, semua turut bertanggungjawab tidak hanya menunggu waktu untuk berkuasa. Dengan begitu, tidak akan ada lagi menyalahkan keterpurukan pada orang lain, karena tiap pribadi sadar dan golongan turut ertanggungjawab atas kondisi yang ada sekarang ini. (Fathur)