HMINEWS – Ankara, Turki – Perempuan Turki termasuk yang pertama di Eropa mendapatkan hak politik seiring berdirinya Republik Turki pada 1924, namun 87 tahun kemudian Turki berada di urutan 122 dari 135 negara dalam Indeks Ketimpangan Jender Dunia 2011.

Hak-hak perempuan di Turki memiliki rekam jejak yang berliku. Perempuan Turki telah mendapatkan banyak hak sosial, budaya dan politik mereka sejak 1920-an dan 1930-an setelah pendirian republik Turki. Pada 1934, sebelum Prancis dan Swiss, Turki telah mengakui hak perempuan untuk memilih dan maju sebagai kandidat dalam pemilu. Dan seiring dengan hak-hak politik, sejumlah pembaruan hukum penting diberlakukan pada 1920-an dan 1930-an untuk memberi hak yang setara kepada perempuan Turki di bidang pendidikan, keluarga, pekerjaan, sosial dan hukum.

Namun, kini ada berbagai masalah mendesak terkait kesetaraan jender di Turki. Masalah-masalah ini tidak hanya berdampak buruk pada perempuan, tetapi juga laki-laki dan masyarakat secara lebih umum.

Kesetaraan jender kini merupakan landasan penting demokratisasi dan upaya Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa, serta perhatian utama gerakan perempuan yang semakin kuat. Sejumlah langkah hukum, khususnya yang terkait dengan konstitusi, hukum sipil dan hukum pidana, telah diambil dalam sepuluh tahun terakhir untuk menyelarskan undang-undang Turki dengan perjanjian-perjanjian internasional.

Amandemen Pasal 10 konstitusi 1982 pada tahun 2004, misalnya, menambahkan satu ketentuan khusus yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. KUHP Turki juga diamandemen pada 2004 untuk membuat kejahatan terhadap perempuan dipahami dalam bingkai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan untuk memberlakukan hukuman seumur hidup bagi para pelaku “pembunuhan demi kehormatan”.

Dan sekarang, pemerintah tengah merancang hukum baru yang komprehensif tentang kekerasan terhadap perempuan.

Kendati ada kerangka hukum ini, sulit untuk bicara tentang kesetaraan sosial yang sesungguhnya bagi perempuan. Kendati pemerintah sekarang dengan bangga menegaskan bahwa Turki termasuk di antara 20 negara tercepat di dunia dalam hal perkembangan ekonomi, rankingnya di Indeks Kesetaraan Jender Dunia 2011 menunjukkan cerita yang berbeda. Bidang-bidang di mana ketidaksetaraan jender paling mencolok adalah partisipasi dan kesempatan ekonomi – di mana Turki menduduki urutan 132 dari 135 negara, dan capaian pendidikan – di mana Turki berada di urutan 106.

Meski rata-rata partisipasi tenaga kerja perempuan dunia mencapai 52 persen, di Turki hanya berkisar antara 24 hingga 28 persen, kurang dari separo rata-rata dunia. Selain itu, jumlah perempuan yang bekerja telah menurun sejak 1990-an, karena ada urbanisasi besar-besaran dari kawasan perdesaan, yang berarti bahwa perempuan yang dulu bekerja dalam pertanian dan kini tinggal di kota memiliki pekerjaan di sektor informal, atau tetap menganggur karena tidak memiliki keterampilan dan pendidikan. Perempuan pun merupakan mayoritas dari warga tuna aksara di Turki, dengan adanya empat juta perempuan tuna aksara sekarang ini.

Pengalaman Turki selama sepuluh tahun terakhir secara jelas menunjukkan bahwa kesetaraan hukum tidak mesti berdampak pada kesetaraan yang nyata. Ada berbagai contoh praktik yang baik, termasuk kampanye dan prakarsa nasional untuk mendorong keluarga-keluarga menyekolahkan anak perempuan yang didukung oleh LSM-LSM perempuan yang semakin aktif. Namun, dampaknya masih terbatas karena kesulitan ekonomi dan nilai-nilai sosial patriarkis.

Banyak keluarga yang masih tidak menyekolahkan anak perempuan karena perempuan mengemban peran di rumah tangga sejak usia dini. Pendidikan formal bagi perempuan tidaklah diprioritaskan, sebuah masalah yang di daerah-daerah perdesaan ditunjang oleh masalah transportasi.

Ada kebutuhan serius akan adanya kemauan politik untuk menerjemahkan reformasi hukum ke dalam kesetaraan jender yang praktikal dan nyata dalam semua aspek kehidupan. Memberi pelatihan dan pendidikan bagi perempuan, untuk memberdayakan mereka agar menjadi kuat dan independen, adalah langkah penting pertama. Karena itu, memperbaiki sistem pendidikan formal dan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi perempuan sangatlah penting.

Laki-laki semestinya juga disertakan dalam upaya untuk mendorong kesetaraan jender demi melawan pola pikir dan nilai-nilai yang ada. Memasukkan mata pelajaran kesetaraan jender dalam sistem pendidikan formal dan memberikan pelatihan kesetaraan jender – terutama kepada personel militer, polisi dan badan layanan hukum – bisa menjadi langkah-langkah pertama dalam hal ini.

Kendati upaya-upaya pemerintah untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan patut dicatat, upaya-upaya ini hanya berguna bila dilengkapi dengan prakarsa-prakarsa konkrit di ranah lain, yakni, independensi ekonomi dan partisipasi sosial perempuan.

###

* Idil Aybars ialah guru besar muda bidang sosiologi di Middle East Technical University, Ankara, Turki.

Artikel ini ditulis kerjasama HMINEWS dengan Kantor Berita Common Ground (CGNews).