HMINEWS, Yerusalem Timur – Pertukaran tawanan antara Israel dan Hamas pekan lalu merupakan momen yang sangat emosional bagi ribuan orang Palestina yang bisa bertemu kembali dengan keluarga yang telah mereka tinggalkan selama bertahun-tahun. Tetapi, ada ongkos yang harus dibayar. Sebagian masyarakat menganggap kesepakatan pelepasan tahanan sebagai sebuah prestasi dari pendekatan militan Hamas, sebuah cerita sukses yang belum pernah dicapai oleh upaya diplomasi dan negosiasi Palestina dengan Israel.

Pertukaran tahanan terjadi hanya beberapa pekan setelah semua mata tertuju pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas saat ia berdiri di hadapan Majelis Umum PBB dan menyerahkan permohonan pengakuan Palestina sebagai anggota penuh dan permanen PBB.

Salah satu alasan mengapa Abbas memutuskan ke PBB adalah keyakinannya bahwa upaya diplomasi akan membuahkan hasil yang lebih baik bagi rakyat Palestina ketimbang resistensi dengan senjata. Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yakin bahwa kekerasan akan bisa merusak perjuangan Palestina. Entah pendekatan diplomatik Otoritas Palestina akan mengungguli jalur militan Hamas atau tidak, sekarang banyak bergantung pada tanggapan komunitas internasional pada pengajuan Palestina di PBB.

Untuk saat ini, terlihat cukup jelas kalau pengajuan ke Dewan Keamanan akan diveto oleh Amerika Serikat. Kendati begitu, pemimpin Palestina tetap melancarkan upaya untuk memasukkan Palestina sebagai negara non-anggota di PBB melalui Majelis Umum PBB. Pemimpin Palestina juga berupaya memasukkan Palestina ke organisasi internasional lainnya, seperti UNESCO dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan untuk mendapat pengakuan oleh Parlemen Eropa. Upaya-upaya terakhir ini dimaksudkan untuk bisa sampai ke tahapan voting di Majelis Umum PBB dengan pengakuan sebanyak mungkin dari organisasi internasional, yang pada gilirannya menjadi tekanan bagi negara-negara yang sekarang tidak mengakui Palestina.

Banyak tokoh politik di dunia mengkritik kebijakan baru Palestina, dan menyebutnya upaya sepihak (unilateral). Namun, mereka juga tidak mengemukakan alternatif apa pun kepada orang Palestina agar mereka bisa mendapatkan hak mereka di luar upaya kembali ke meja perundingan yang, selama 18 tahun, tidak menghasilkan apa-apa bagi rakyat Palestina.

Di tahap ini, pengajuan di PBB menandakan hilangnya keyakinan pada proses perundingan, dan tekad pemimpin Otoritas Palestina untuk memindah perjuangan dari Ramallah dan Yerusalem ke forum internasional dan, dengan demikian, menaruh tanggung jawab yang lebih besar pada komunitas internasional. Kini komunitas internasional harus memperlihatkan pada rakyat Palestina bahwa ada hasil konkrit dan dampak nyata dari upaya-upaya diplomatik mereka.

Pada hari ketika Abbas berpidato di PBB, ribuan orang Palestina memenuhi jalan-jalan menyerukan solusi dua-negara, di mana negara Palestina berdiri di samping Israel mengikuti garis perbatasan 1967. Ini dianggap kompromi besar di mata rakyat Palestina, yang memandang bahwa mengakui negara Israel sesuai garis perbatasan 1967 berarti menyerahkan 78 persen wilayah yang dulu merupakan bagian Palestina. tetapi akankah komunitas internasional mengerti betapa pentingnya untuk menindaklanjuti momentum ini?

Entah itu di Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau organisasi internasional lainnya, dukungan dari mereka bagi upaya diplomasi Palestina akan memperkuat orang-orang yang mengupayakan resolusi damai atas konflik ini dan mendorong rakyat Palestina untuk mendukung solusi dua-negara.

Ini bisa menjadi persimpangan jalan yang genting. Pertukaran tahanan telah menunjukkan pada orang-orang bahwa taktik Hamas bisa membuahkan hasil. Jika orang Palestina merasa bahwa baik jalur negosiasi ataupun rute diplomasi gagal membuahkan hasil dalam waktu dekat, mereka akan dengan mudah kehilangan keyakinan pada pendekatan nirkekerasan.

Komunitas internasional harus menunjukkan pada rakyat Palestina bahwa mereka mendukung perjuangan mereka mendirikan negara Palestina sesuai garis perbatasan 1967 dan, dengan demikian, memperlihatkan bahwa mereka mendukung orang-orang yang percaya pada negosiasi dan diplomasi sebagai cara menyelesaikan konflik dan meraih perdamaian.

###

* Dawoud Abu Lebdeh adalah orang Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur. Ia merupakan Manajer Proyek di Center for Democracy and Non-Violence dan salah satu pendiri gerakan mahasiswa Watan di Universitas Hebrew, Yerusalem.

Artikel ini ditulis atas kerja sama HMINEWS dengan Kantor Berita Common Ground (CGNews)