London/Doha – Multikulturalisme semakin mendapat kritikan di Eropa dalam beberapa tahun terakhir, saat berbagai masyarakat berusaha memikirkan bagaimana sebaiknya menghimpun berbagai komunitas dengan latar belakang yang beraneka ragam. Kanselor Jerman, Angela Merkel menyatakan multikulturalisme telah gagal dan pandangannya diikuti pula oleh para pemimpin Inggris, Italia dan Perancis. Komentar mereka muncul menyusul menguatnya sentimen sayap kanan-jauh terhadap tumbuhnya populasi Muslim di negara-negara ini.

Theos, sebuah lembaga think tank keagamaan di Inggris, Oktober lalu mengeluarkan laporan bertajuk, “Multiculturalism: A Christian Retrieval”, yang menyeru agar para tokoh politik mendukung multikulturalisme, dan menegaskan bahwa multikulturalisme merupakan satu-satunya jalan untuk mengatasi kebinekaan masyarakat zaman sekarang. Dengan meminjam definisi dari Tariq Modood, pakar minoritas etnis di Inggris, laporan tersebut menyebut multikulturalisme sebagai “akomodasi politik terhadap minoritas yang terjelma dari imigrasi ke negara-negara Barat.” Laporan Theos memberi argumen dari perspektif Kristen agar kita “tak mengabaikan kontribusi multikulturalisme yang sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil.” Fakta bahwa mereka membahas isu multikulturalisme ini sendiri cukuplah penting bagi perdebatan ini karena menunjukkan bahwa tidak saja Muslim, tetapi juga aktor masyarakat sipil lainnya, yang menganggap multikulturalisme sebuah kontribusi positif dan sangat diperlukan oleh masyarakat.

Laporan tersebut juga mengatakan bahwa keadilan multikultural merupakan sebuah konsep yang memberi pemerintah sebuah metode guna menghadapi tantangan untuk menciptakan “hubungan publik yang fair dan saling menghargai di kalangan minoritas.”

Menegakkan keadilan merupakan prioritas semua agama, di samping juga prioritas masyarakat modern. Jika masyarakat yang multikultural menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, maka satu-satunya pilihan bijak adalah memanfaatkan kekuatannya.

Menariknya, laporan tersebut menyatakan bahwa negara demokrasi multikultural yang adil bisa muncul bila ikatan-ikatan moral dipelihara dalam masyarakat warga yang lebih luas, dan bukannya oleh pemerintah semata. Ini berarti bahwa masyarakat sipil perlu melakukan upaya penting untuk melindungi minoritasnya dan memantapkan tempat mereka di level kepemimpinan untuk mewujudkan keadilan seperti yang dimaksud oleh laporan ini.

Salah satu prakarsa yang menggali inspirasi dari kaum Muslim – untuk mengatasi tantangan-tantangan masyarakat multikultural ini – adalahMosaic International Summit, yang dimulai 15 November kemarin di Qatar.

Masyarakat global berada di tengah era “menggembungnya jumlah anak muda”, yang khususnya cukup mencolok di negara-negara mayoritas Muslim. Faktanya, 780 juta Muslim berusia di bawah 25 tahun, dan ini merupakan 11 persen dari seluruh penduduk dunia. Seperti kita telah saksikan pada Musim Semi Arab, arti penting pemuda ini di masa depan tidaklah bisa disangkal.

Kaum Muslim terhubung satu sama lain lewat konsep “umat”, yang bisa disebut bangsa Muslim multikultural sedunia. Para pemimpin masa depan perlu menangani kebinekaan 1,6 miliar penduduk Muslim, serta keragaman seluruh komunitas global. Selain itu, sebagian besar negara Muslim memiliki populasi minoritas yang cukup besar, atau mereka sendiri merupakan minoritas signifikan yang semakin mengambil peran dalam kepemimpinan.

Pertemuan ini, yang terbuka bagi para delegasi dari semua latar belakang – tidak hanya Muslim – diikuti oleh 80 pemuda, berusia antara 25 dan 35 tahun, dari 17 negara yang memiliki keragaman seperti Afghanistan dan Aljazair hingga Indonesia dan Irak. Ini merupakan pertemuan ketiga yang diselenggarakan oleh Mosaic, prakarsa amal yang berbasis di Inggris di bawah perlindungan Yang Mulia Pangeran Wales (Pangeran Charles). Misi Mosaic adalah menciptakan peluang bagi anak-anak muda dari semua latar belakang yang hidup di komunitas yang tidak terpenuhi hak-haknya.

Para delegasi dalam pertemuan ini ambil bagian dalam sebuah program terstruktur selama sepuluh hari, yang berisi lokakarya-berbasis-keterampilan dan kegiatan perencanaan program yang bertujuan membuat mereka akrab dengan teori-teori kepemimpinan sembari membekali mereka dengan keterampilan kepemimpinan yang praktikal.

Setelah pertemuan ini, Mosaic akan memberi dukungan pada para delegasi selama setahun dan meminta mereka melaporkan setiap tiga bulan tentang bagaimana mereka menerapkan wawasan dan keterampilan baru mereka. Para delegasi dari pertemuan tahun lalu mengembangkan program-program seperti program magang, penggalangan dana bagi keluarga yang membutuhkan, dan bahkan menciptakan modul kewirausahaan sosial bagi para mahasiswa yang tengah menempuh kuliah di bidang bisnis.

Akibat dari pertemuan ini, para delegasi Mosaic bisa merasakan pengalaman di negara dan budaya baru, dan bertemu dengan para calon pemimpin dari berbagai ragam latar belakang. Pada gilirannya, pelatihan ini juga mengharuskan para delegasi merasakan perpaduan perspektif dan lingkungan baru, yang menjadi salah satu alasan mengapa Qatar dipilih sebagai lokasi pertemuan ini. Di tengah berbagai kejadian seputar Musim Semi Arab tahun ini, Timur Tengah terus memberi inspirasi bagi para pemimpin muda.

Kenyataannya, membangun masyarakat dengan modal multikulturalisme bukanlah sebuah paradoks. Justru, para pemimpin yang terlatih untuk memimpin masyarakat yang multikultural bisa menciptakan komunitas yang lebih kuat, lebih kohesif dan lebih adil.

###

* Shelina Zahra Janmohamed ialah pengarang Love in a Headscarf dan menulis blog di www.spirit21.co.uk.

Artikel ini kerasama dengan Kantor Berita Common Ground (CGNews).