Dalam kehidupan manusia tidak bisa dipungkiri  bahwa pengambilan peran dalam setiap waktu untuk bertindak adalah sebuah kemestian. Dari pengambilan peran itulah manusia satu dengan  yang lain saling mempelajari seperti apa paradigma yang manusia miliki. Persoalan persoalan manusiapun semakin kompleks ditengah semakin meningkatnya kebutuhan  akan materi. Pola pola persaingan bukan hanya antara para pedagang  tetapi telah jauh dari itu sampai pada persaingan antara kelompok-kelompok sosial, termasuk persaingan partai politik sebagai bentuk dari sistem demokrasi yang telah menyejarah dinegara ini.

Perubahan dari kehidupan tradisional  menjadi modern telah merubah persaingan kedalam hal yang lebih rumit karena hasrat akan keunggulan dari yang lain terutama dalam pemenuhan kebutuhan primer manusia termasuk dalam hal politik dikarenakan manusia selain mahluk sosial juga adalah makhluk politik. Tawar menawar keuntungan sebagai  akibat dari hal tersebut tak pelak membuat logika manusia terjebak pada dekontruksi makna manusia itu sendiri. Pemilihan sikap individu terhadap dirinya, manusia yang lain serta kelompok sosial akan kebijakan untuk dirinya ataukah untuk kepentingan umum mengharuskan setiap individu menentukan kesepakatannya atau tidak. Dari sinilah  lahir istilah beroposisi atau tidak.

Manusia adalah makhluk paripurna dari pada mahluk yang lain pada konteks inilah manusia memiliki eksistensi oposisi yang jelas, oposisi itu dimulai dari diri sendiri dikarenakan pada diri manusia adalah bentuk kesemestaan yang mewujud. Pada diri manusia pertikaiaan antara ego dan fitrah akan selalu terjadi sampai manusia itu menuju ke Yang Maha Kuasa. Pertarungan antara ego dan fitrah akan selalu berlangsung dan akan mewarnai kesejarahan ummat  manusia. Pada hal demikianlah peran oposisi itu telah ada pada diri manusia, peran oposisi ini telah ada sejak manusia hadir dimuka bumi dan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Dan bahkan dalam persepektif agama islam tergodanya Adam memakan buah khuldi dikarenakan peran oposisi dalam dirinya tidak  menjadi peran oposisi yang semestinya.Seperti juga bagaimana peran oposisi antara Habil dan Qabil yang dijelaskan dalam Al-Qu’ran.

Menilik sejarah kebangsaan kita hari ini mulai dari tingkatan pusat sampai daerah peran oposisi itupun menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Termasuk melihat peran peran partai politik dalam melahirkan kebijakan. Negara dalam sistem demokrasi mengharuskan adanya partai politik sebagai pusat pelembagaan kepentingan rakyat, hal ini menunjukan bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kesamaan tujuan dalam  membentuk tatanan masyarakt yang ideal. Menurut Ibn Khaldun manusia diciptakan sebagai makhluk politik atau sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan (dharury) (Muqaddimah: 41) sehingga mengharuskan membangun kekuatan tersebut. Pelembagaan kepentingan umum ini mesti dilakukan agar kepentingan kepentingan individu bisa searah atau tidak melanggar kepentingan masyarakat begitupun sebaliknya agar kepentingan sosial tidak melanggar hak- hak individu.  Adanya adigium politik saling sandera dikarenakan peran oposisi dipandang dalam kerangka mata dadu atau memandang peran oposisi dalam maistrem yang dibangun dari kepentingan individu atau kelompok, bahkan hanya dimaknai sebagai lawan dari partai koalisi pemerintahan, padahal oposisi itu harus dibangun dalam jiwa setiap partai agar kebijakan pemerintah benar benar untuk kepentingan rakyat. Jika manusia memaknai dirinya dalam pandangan antroposentris maka manusia akan menjadikan pilihan atau tidak oposisi sebagai alat  untuk mempertahankan status Quo serta untuk mempertahankan kepentingan kelompok dikarenakan manusia adalah pusat perubahan, implikasinya bahwa kemungkinan ego manusia akan mengalahkan fitrahnya. Padahal oposisi itu harus dibangun dari kerangka oposisi ruh ke Tuhanan. Oposisi ke Tuhanan dimaknai sebagai bentuk perlawanan yang konsisten terhadap ketidak adilan keserakahan manusia. Tidak ada tawar menawar untuk beroposisi karena shahwat politik.

Dari peristiwa di negara ini maka kita patut mengajukan pertanyaan sebenarnya apakah oposisi itu, sehingga nantinya menjawab tentang seperti apa oposisi yang seharusnya. Dalam pentas kenegaraan kita mulai dari partai politik, sampai pada lembaga lembaga kemahasiswaan, lembaga kedaerahan yang paling nampak adalah memilih peran oposisi atau tidak ditentukan oleh apakah dari kelompok atau partai yang sama, apakah dari  daerah yang sama. Menyoal hal ini maka akan membawa kita pada  tontonan para elite elite politik lewat partai   yang ada. Muncullah pertanyaan apakah memang oposisi partai politik dalam konteks lokal  pemerintahan sampai pemerintahan pusat dengan  alasan sebagai upaya agar pemerintah dalam melahirkan kebijakan sosial demi untuk kepentingan rakyat itu benar demikian adanya. Untuk menjawab hal tersebut maka perlu dilakukan telaah kritis dengan mengajukan beberapa pertanyaan, pertama seperti apa potret prilaku oposisi partai politik, kedua seperti apa kebijakan sosial itu sebagai upaya mewujudkan kepentingan rakyat. Dari dua pertanyaan itu kita akan menyimpulakan bagaimana seharusnya oposisi partai itu dibangun.

Potret Oposisi Partai Politik

Mencoba menafsir realitas poret oposisi partai politik itulah yang harus dilakukan, bagaimana partai politik dalam menentukan peran oposisi di dalam negara sampai demokrasi lokal (oposisi disini bukan dalam makna lawan dari koalisi pemerintahan, pen). Dalam kehidupan perpolitikan dinegara kita, bisa di lihat bagaimana potret lembaga politik dalam menentukan kebijakan ataukah dalam menyoroti kebijakan yang ada. Misalnya saja dua partai penguasa, partai DEMOKRAT dalam pengusutan kasus century, dan PKS dalam masalah di-Badan Anggaran DPR-RI. Peran oposisi begitu nampak dari kedua partai ini, namun jika dilihat secara seksama kita akan menemukan politik saling sandera untuk mempertahan kepentingan partai politik. Pada saat kasus century partai Demokrat berupaya mempertahankan agar kasus itu tidak sampai keranah hukum, oposisi terbagun dalam rupa kepentingan  kelompok dikarenakan kasus Bail Out Century menyentuh kader kader partai politik dari Demokrat. Pada saat itu PKS  begitu getol memperjuangkan agar kasus itu (century gate) diselesaikan keranah hukum . Namun jika dicermati dalam logika yang konsisten maka akan ada hal  yang janggal dengan maslah yang menimpa Badan Anggaran DPR-RI dimana ada kader partai dari PKS yang masuk dalam Badan Anggaran, meskipun hanya pemanggilan dari KPK namun seketika itu ada kader dari partai tersebut yang memunculkan wacana untuk membubarkan KPK,wacana itu muncul bersamaan dengan penolakan Badan Anggaran yang dipanggil oleh KPK. Hal ini mirip dengan kasus yang menerpa partai Demokrat saat Nasruddin Bendahara Umum partai DEMOKRAT dinyatakan sebagai tersangka pada kasus Wisma Atlit Palembang  maka ketua DPR-RI Marsuki Ali dari partai Demokrat menyatakan untuk membubarkan KPK..

Mencermati kasus dua partai besar sekaligus penguasa tersebut kita akan mencoba menganalisis seperti apa peran oposisi yang dibangun oleh partai politik saat ini. Pertama kita harus melihat bahwa apakah sebenarnya kebijakan sosial itu, dikarenakan partai politik merupakan pusat pelembagaan kepentingan masyarakat yang dilegalkan oleh negara untuk melahirkan kebijakan sosial. Kebijkan sosial yang akan melahirkan solidaritas sosial, kebijakan yang beroreantasi kerakyatan. Kebijakan akan dianggap absah sejauh masih berorientasi dan sejalan dengan kepentingan rakyat umum ( walter lipman ‘’the public philosofy), dalam hubungan dengan konteks demokrasi keabsahan kekuasaan politik pemerintahan bersumber pada sejauh mana penguasa mampu mewujudkan kepentingan rakyat dan mampu memberikan tawaran tawaran dalam menyelesaikan maslah rakyat( Samuel P.Huntington,  Tertib Politik Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah ).Dengan demikian Kebijakan sosial dapat dimaknai sebagai upaya sadar  yang dilakukan untuk mewujudkan kepentingan umum (rakyat), didalamnya memuat  upaya upaya menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat yang dilakukan secara konsisten. Sehingga dari kebijakan sosial itulah nantinya yang akan mewujudkan tujuan kehidupan bersama.Menurut Ealau dan Pewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu)

Oposisi Sejati Untuk Mewujudkan Kepentingan Rakyat

Dari penjelasan itu seharusnya kita menarik sebuah kesimpulan akan begitu pentingnya peran oposisi, oposisi yang konsisten didalamnya ada ruh perjuangan demi dan atas nama rakyat, bahwa seharusnya upaya mewujudkan kepentingan rakyat jangan dimasukkan dalam bentuk pertarungan perwakilan partai politik dengan maksud mencari popularitas dari rakyat atau untuk kepentingan partai politik dan upaya oposisi partai itu harus dilaksanakan secara konsisten. Setiap kebijakan sosial harus diwujudkan oleh setiap lembaga politik yang ada demi untuk rakyat. Timbulnya oposisi terhadap kebijkan yang ada dalam pentas demokrasi sekarang ini lebih dikarenakan karena kepentingan partai politik yang terjebak dalam maistrem politik perwakilan, politik perwakilan yang dikuasai oleh syahwat politik, misalnya saja pembelaan atau politik saling sandera yang dibungkus dalam rupa kritikan.seperti wacana pembubaran KPK muncul ketika ada kader dari partai politik yang tersandung kasus korupsi. Oposisi lahir bukan karena orientasi mewujudkan kepentingan rakyat, tetapi lebih kepada bagaimana agar partai tetap bertahan dalam kesalahan yang ditutupi tampa mau bersikap kesatria. Jika kader partai mendapat masalah maka partai berusaha sedemikian kuatnya untuk menjelaskan bahkan terkesan ngotot untuk menjaga agar kadernya tidak masuk dalam wilyah hukum, bahkan sampai pada pengambilan kebijkan pada kepentingan rakyat yang saling sandera, sampai berusaha menyandera lembaga Negara demi menjaga keberlangsungan kehidupan partai yang pragmatis oportunis.  Partai politik lebih terkesan membangun oposisi yang tidak dujiwai oleh persamaan akan perjuangan pewujudan kepentingan rakyat sehingga oposisi yang dibangun oleh partai politik dalam negara demokrasi dinegara kita lebih dekat dengan penyelamatan kepentingan individu atau kelompok yang bisa dimaknai sebagai upaya sadar bersahabat atau berekonsiliasi dalam kezaliman.

Oposisi sejatinya bukan lahir karena berbeda daerah, berbeda partai politik,berbeda strata sosial tetapi oposisi itu lahir karena kita satu dalam makna sebagai manusia yang memiliki keinginan yang sama, sama- sama ingin sejahtera, sama-sama ingin keadilan dijalankan, sama – sama karena ingin hukum ditegakkan demi mewujudkan kepentingan umum. Jika ada manusia atau kelompok lain yang mau merampas kemerdekaan, kesejahteraan , rasa keadilan serta persamaan didepan hukum maka dari situlah oposisi itu seharusnya lahir, tidak ada kata sahabat, tidak ada kata satu keluarga, tidak ada kata satu daerah, serta tidak ada kata satu partai, yang satu ialah bahwa kita satu dalam makna kemanusiaan demi mewujudkan tatanana masyarakat yang ideal. Dengan demikian maka partai politik harus melakukan oposisi yang berorientasi pada usaha sadar demi mewujudkan kebijakan sosial,yang didalamnya memuat  upaya upaya menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat dengan ruh perjuangan demi dan atas nama rakyat yang dilakukan dengan konsisten.

 

Penulis: Hajaruddin Alfarisy, Staft Kabid Advokasi dan Jaringan HMI Cabang Palopo