Hak-hak perempuan di Maroko: dari ruang privat ke ruang publik
Fatima Outaleb

Rabat – Menurut penelitian baru-baru ini oleh Komisi Tinggi Perencanaan Maroko, lembaga analisis statistik nasional, 68 persen perempuan Maroko pernah mengalami kekerasan rumah tangga dan 48 persen pernah mendapatkan pelecehan psikologis.

Ini statistik yang mengejutkan dan menunjukkan betapa masih banyak yang harus dilakukan menyangkut hak-hak perempuan. Namun, ada berita baiknya; organisasi-organisasi perempuan di Maroko selama 20 tahun terakhir telah berhasil mengubah isu kekerasan dalam rumah tangga dari masalah privat menjadi isu publik dan politik.

Berbagai organisasi hak perempuan mulai muncul pada 1990-an untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi para perempuan, dan mengubah keadaan.

Undang-Undang Keluarga, yang pertama kali dirancang pada 1957, mengizinkan pernikahan dini dan menetapkan bahwa menjadi kewajiban perempuan untuk membuktikan kalau mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jika mereka ingin menggunakannya sebagai alasan untuk bercerai. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa perempuan yang ingin bercerai bisa dipaksa oleh seorang hakim untuk kembali ke suami mereka jika mereka mencoba untuk meninggalkan dan diminta untuk kembali. Dengan cara ini, kekerasan terhadap perempuan Maroko “dilegitimasi”.

Mengubah realitas ini menjadi prioritas gerakan perempuan di Maroko. Untuk mewujudkan reformasi, berbagai organisasi hak perempuan mengadakan diskusi meja bundar, petisi dan lokakarnya untuk menganalisis dan memodifikasi legislasi. Salah satu kampanye semacam ini, yang dipimpin oleh Persatuan Aksi Perempuan (UAF) pada 1992, menyerukan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP) bagi perempuan, yang konservatif, dan mengangkat kesadaran publik tentang meningkatnya insiden kekerasan terhadap perempuan – sesuatu yang tidak secara eksplisit diakui oleh pemerintah ataupun masyarakat umum.

Pada 1993, petisi UAF berbuntut amandemen legislasi KUHAP. Salah satu perubahan utamanya adalah bahwa perempuan mendapat hak untuk menunjuk sendiri wali nikah mereka, yakni kerabat laki-laki yang menandatangani akad nikah atas namanya. Sebelumnya, perempuan tidak punya suara dalam masalah ini. Namun, dengan revisi ini, pernikahan tidak lagi bisa dilakukan tanpa setidaknya persetujuan tidak langsung dari mempelai perempuan.

Kendati aksi-aksi ini hanya membuat sedikit perubahan pada hak-hak perempuan di Maroko, sekurang-kurangnya isu-isu perempuan telah masuk ke ruang publik.

Pada 2002, Menteri Urusan Perempuan – pos yang dibuat sejak 1998 – mengembangkan sebuah strategi nasional untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dengan bermitrakan organisasi-organisasi perempuan. Sejak saat itu, organisasi-organisasi ini dan Kementerian Urusan Sosial, Solidaritas dan Keluarga telah menggelar kampanye nasional tahunan yang menyerukan berbagai langkah dan mekanisme yang melindungi perempuan dari pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

Akibatnya, isu kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian dari para tokoh politik dan masyarakat umum. Banyak departemen sejak saat itu menciptakan unit khusus yang menangani isu jender. Dan untuk mengatasi ketidaksetaraan jender, Maroko mengadopsi pengalokasian bajet yang peka jender pada 2006, sebuah proses di mana isu-isu perempuan dipertimbangkan dalam berbagai rencana dan aksi nasional.

Dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan PBB (CEDAW) pada 1993, pemerintah Maroko melakukan berbagai langkah untuk mengharmoniskan undang-undang nasionalnya dengan aturan-aturan CEDAW. Antara 2002 dan 2007, Maroko bahkan mereformasi lagi KUHAP-nya, bersamaan dengan Undang-Undang Buruh, KUHP, dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang, setelah direvisi, mengizinkan perempuan mewariskan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka.

Selain itu, konstitusi diamandemen pada Juni 2011 untuk menegaskan supremasi undang-undang jender internasional atas undang-undang nasional.

Di bawah tekanan kuat masyarakat sipil, Maroko berkomitmen menerapkan perundangan nasional untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan berupaya aktif menerapkan kesepakatan-kesepakatan internasional dengan tujuan yang sama.

Suatu koalisi 22 organisasi perempuan yang disebut Musim Semi Martabat, menyerahkan sebuah memorandum ke Menteri Hukum tahun lalu dengan rekomendasi berbagai amandemen KUHP. Keprihatinan mereka adalah bahwa KUHP tidak menghukum para pelaku kasus-kasus perkosaan. Bahkan, menurut KUHP, baik korban maupun pelaku perkosaan bisa dianggap bersalah melakukan perzinaan, khususnya bila korbannya berusia 18 tahun ke atas, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, misalnya bila korban merupakan korban perdagangan manusia, yang mestinya menuntut pertimbangan dan perlakuan yang khusus.

Organisasi-organisasi perempuan sepenuhnya sadar bahwa reformasi Undang-Undang Keluarga, KUHP, Undang-Undang Buruh dan Undang-Undang Kewarganegaraan tidak bisa terjadi tanpa kerjasama erat semua pihak yang berkepentingan dan tanpa mobilisasi oleh beragam organisasi perempuan. Meski beberapa kekuatan tengah mencoba menghambat kemajuan demokrasi dan hak-hak perempuan, Maroko telah berada dalam proses berubah. Amandemen baru KUHP yang melegalkan aborsi – dalam kondisi tertentu – merupakan satu lagi pertanda harapan bagi perempuan Maroko.

Kita tahu bahwa perjalanan menuju keadilan sosial yang sebenarnya cukuplah panjang dan bahwa masih ada banyak yang perlu dilakukan, tetapi jika organisasi-organisasi perempuan melanjutkan upaya mereka dengan kekuatan dan komitmen yang sama seperti yang mereka perlihatkan dalam 20 tahun terakhir, mereka akan mencapai tujuan mereka dan memastikan bahwa generasi mendatang mendapatkan hak-hak mereka – apa pun jender mereka.

###

* Fatima Outaleb ialah anggota Dewan Direktur Persatuan Aksi Perempuan (UAF) Maroko.

Artikel ini kerja sama HMINEWS dengan Kantor Berita Common Ground (CGNews).