HMINEWS, Jakarta –  Setelah ditunda selama tiga minggu, putusan kasus gugatan perdata terhadap Ruhut Sitompul di PN Jakarta Pusat atas pernyataannya terhadap para aktivis yang menolak gelar pahlawan Suharto sebagai anak PKI ditunda lagi sampai tanggal 17 Desember 2011.

Hakim Antonius yang memimpin sidang beralasan penundaan tersebut dikarenakan para hakim yang menangani kasus ini masih belum ada waktu untuk bermusyawarah.

“Saya baru saja sampai tadi pagi, saya baru selesai mengikuti pelatihan di Megamendung, jadi belum sempat bermusyawarah dengan dua hakim anggota yang lainnya. Oleh karena itu mohon maaf sidang ini kami tunda lagi”, demikian kata Hakim Antonius.

Penundaan tersebut merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya pada tanggal 17 Oktober 2011, hakim yang mustinya membacakan keputusan, malah menunda sampai dengan hari ini (10/11).

 

Penggugat Kecewa

Keputusan penundaan pembacaan putusan tersebut tentu saja membuat para penggugat merasa kecewa. Para penggugat, yaitu Judilherry Justam dan Chris Siner Key Timu dari Petisi 50, M Chozin Amirullah (mantan ketua PB HMI-MPO) dan Stefanus Gusma (Ketua umum PMKRI) menyatakan kekecewaannya.

Chozin

“Kami menganggap hakim tidak serius menangani masalah ini, sehingga ditunda sampai dua kali. Penundaan pertama berjarak 3 minggu dan ini harus menunggu lagi sampai tangal 17, ada apa ini?”, tukas Chozin saat selesai sidang.

 

Sementara penggugat yang lain dari Petisi 50, Chris Siner Key Timu juga menduga ada sesuatu dibalik penundaan ini.

“Mungkin karena tergugat adalah anggota DPR, sehingga hakim takut untuk membuat keputusan”, kata mantan ketua umum PMKRI tersebut.

Kekecewaan para penggugat tersebut memang beralasan. Setelah mengalami sidang berkali-kali selama hampir satu tahun, semula hakim PN Jakarta Pusat berencana membacakan putusan pada tanggal 17 Oktober lalu, namun dengan alasan majelis hakim belum selesai bermusyawarah, maka ditunda. Kemudian hari ini (10/11/2011), hakim kembali menunda pembacaan putusan dengan alasan yang sama.

Kekecewaan tersebut diperberat oleh molornya jadwal pelaksanaan sidang. Sidang yang dijadwalkan dimulai jam 11.00 molor sampai lebih dari jam 14.00. Hakim lebih memprioritaskan proses sidang kasus lain, yaitu kasus penggelapan pajak PT Asian Agri, sehingga terpaksa para penggugat harus menunggu sampai 3 jam lebih.

 

Gugatan Terhadap Ruhut

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Anggota DPRRI dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul digugat secara perdata oleh Tim Advokasi Gugat Ruhut (Tegur) atas pernyataannya bahwa pihak yang menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada almarhum Soeharto sebagai anak PKI (Partai Komunis Indonesia). Pernyataan tersebut dilansir dalam sebuah situs berita online www.inilah.com pada tangga 25 Oktober 2011: “yang tak setujuSoeharto jadi Pahlawan cuma anak PKI”

Atas pernyataan tersebut kemudian para aktivis mewakili Petisi 50, PB HMI, dan PMKRI menyampaikan somasi secara tertulis kepada Ruhut. Mewakili mereka, M Chozin Amirullah (waktu itu Ketua Umum PB HMI-MPO) mengantarkan surat somasi tersebut ke kantor Ruhut di DPR, namun Ruhut tidak ada di ruangan.

Sepulangnya dari DPR, saat di sekretariat PB HMI, HP milik Chozin ditelepon oleh Ruhut dan diperdengarkan kepada pengurus yang lain. Dalam telepon tersebut, Ruhut malah memaki-maki Chozin dan bahkan mengata-ngatai sebagai ‘kambing’

Akhirnya, pada tanggal 11 Januari 2011, para aktivis yang melakukan somasi menyampaikan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak penggugat meminta PN Jakarta Pusat mengabulkan tuntutan ganti rugi terhadap Ruhut, berupa materil dan imateril. Gugatan materil tersebut berjumlah Rp 131.300, dan imateril sebesar Rp 62 miliar, serta meminta maaf atas ucapannya melalui tiga media masa nasional. [] lk