HMINEWS – Komunitas Pecinta Anand Ashram (KPAA) melayangkan surat kepada Dr Marwan Effendy SH selaku Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Selain itu ditembuskan pula kepada Puspo Aji (Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia), Donny Kadnezar Irdan SH MH (Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta), Abdoel Kadiroen SH MH (Wakil Kepala Kejati DKI Jakarta), dan Heru Sriyanto SH (Aspidum Kejati Jakarta). KPAA mempertanyakan profesionalitas dan kesungguhan Jaksa Muda Martha P Berliana dalam menyusun surat tuntutan dan replik terkait Kasus Hukum Anand Krishna di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dalam surat tersebut, KPAA mempertanyakan kenapa Surat Tuntutan dan Replik JPU Martha ini sebagian besar adalah hasil cut and paste surat dakwaan saja. Ia jelas-jelas mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kasus (dugaan) pelecehan seksual ini telah berlangsung hampir 16 bulan. Bahkan dengan dipimpin oleh 2 majelis hakim yang berbeda.

JPU secara sengaja mengabaikan kesaksian 3 saksi JPU sendiri di ruang persidangan. Padahal mereka membantah telah menyaksikan tindakan pidana terdakwa terhadap seorang saksi pelapor bernama Tara Pradipta Laksmi. Demikian pula kesaksian para saksi yang meringankan. Bantahan itu membuat kasus ini kehilangan pijakan hukum acara pidana. Kenapa? karena hanya berdasarkan laporan pelapor tunggal. Pun kesaksiannya selalu berubah-ubah ihwal waktu dan tempat perkara. Baik yang tertulis di BAP maupun yang diungkapkan di depan majelis hakim di dalam ruang persidangan.

JPU juga sengaja mengaburkan dan memutarbalikan identitas seorang saksi ahli hukum pidana, yakni Rektor Universitas Satyakancana – Cianjur, Prof Dr H Dwidja Priyatno SH MH SpN menjadi Prof Wija, seorang ahli Psikiater beserta kesaksiannya terkait hipnoterapi. Padahal hal itu sebenarnya tak pernah terjadi di dalam ruang persidangan.

“Ini akan menjadi noda tersendiri dalam sejarah hukum di Indonesia. Kenapa? Karena seorang JPU bisa seenaknya merubah identitas seorang ahli hukum pidana menjadi kesaksian seorang ahli psikiater. Lengkap beserta penjelasan rinci terkait psikologi. Padahal sebenarnya tidak pernah terjadi di dalam ruang persidangan,” ujar dr. Sayoga dari KPAA.

“Jangan sampai ketidakprofesionalan oknum seorang JPU mencoreng Korps Kejaksaan yang saat ini sedang berbenah diri menjadi lembaga yang lebih profesional dan dipercaya masyarakat,” imbuhnya.

KPAA juga mengklarifikasi tulisan JPU dalam replik yang menyinggung kehadiran KPAA dalam setiap persidangan. Kehadiran KPAA dalam setiap persidangan ialah untuk memantau persidangan agar tidak menyimpang dari Keadilan dan Kebenaran. Selain itu, untuk mendukung visi dan misi bersama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkesadaran berdasarkan Perdamaian, Cinta-Kasih, dan Harmoni menuju Satu Bumi Satu Langit, dan Satu Umat Manusia.

Dr. Sayoga menandaskan, “Kehadiran kami – seluruh anggota Komunitas – dalam setiap persidangan karena ingin mengawal kasus hukum ini. Sehingga bisa tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak ingin ada lagi permainan kotor dalam persidangan yang tujuannya semata ingin menjatuhkan seseorang beserta visi dan misinya. Ini yang kami usahakan untuk terus jaga dan pertahankan.” [] T. Nugroho