HMINEWS – Keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda yang memberikan putusan vonis onslag van rech vervolving (bebas dari segala tuntutan kepada 10 anggopta DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD Kutai Kartanegara tahun 2005 patut dihormati, sebab tidak semua tuduhan atas dugaan korupsi harus menghasilkan putusan yang menghukum, jika pertimbangan hukumnya memenag tidak memenuhi unsur pidana mengapa harus diributkan.

Direktur eksekutif Komite Anti Korupsi Indonesia Adi Partogi Simbolon, S.H menyampaikan bahwa sebenarnya pada saat para anggota di dewan menjadi pesakitan dipengadilan saja mereka  para anggota DPRD Kutai Kartenegara  dan keluarga sudah mendapatkan hukuman moral yang sangat berat dihadapan masyarakat.

“Justru yang dipertanyakan saat ini adalah kinerja Jaksa di Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara ketika mulai meyidik kasus dana operasional  DPRD kabupaten Kutai Kartenegra. Walaupun data data dalam peyelidikan jaksa diperolehberdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, kerugian keuangan negara timbul dari adanya penerimaan pembayaran ganda kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kukar tahun 2005.  Rata-rata anggota DPRD Kukar waktu itu didakwa menerima pembayaran ganda (uang saku dan transportasi) sebesar Rp 75 juta. Sehingga total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp 2,67 miliar,” Kata Adi sebagaimana dalam siaran persnya kepada HMINEWS (3/11/2011)

Seharusnya perlu diklarifikasi terlebih dahulu apakak kelebihan pembayaran ganda tersebut sengaja dilakukan atau berdasarkan keputusan Bupati , sebab disetiap akhir audit BPK terhadap audit APBD selalu BPK memberikan catatan dan meminta pertanggung jawaban dari Bupati jika ada dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan , dan biasanya catatan  BPK meminta dana itu dikembalikan ,

Seperti diketahui pembayaran kelebihan dana operasional untuk anggota DPRD yang jumlahnya 2,67 milyar tersebut dikembalikan oleh masing masing anggota DPRD , serta kelebihan pembayaran tersebut juga berdasarkan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara , berarti unsure kesengajaan yang meyebabkan kerugian Negara tidak terpenuhi , dan seharusnya Jaksa mengerti lebih jauh arti dari kerugian Negara pada kasus tersebut .

Ada keanehan juga terhadap kinerja Kejakasaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Negeri dalam pemberantasan korupsi , kasus dana operasional anggota DPRD yang seharus tidak masuk dalam rana korupsi tetapi dipaksakan ke pengadilan Tipikor , tetapi kasus besar seperti dugaan mark up kredit pada Bank Kaltim oleh PT Anugerah Urea Sakti  milik pengusaha Juhni Mirza sebesar 129 milyar untuk pembangunan kebun plasma petani di desa Sendowan kecamatan muara Kaman kabupaten Kukar seluas  2500 hektar tidak pernah disentuh lagi atau disidik kembali . padahal dari sisi jumlah kerugian Negara jumlahnya sangat fantastis

Dan anehnya kasus ini sudah beberapa kali dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan timur dan Kejari Kukar , kasus dugaan korupsi ini tak kunjung disidik lagi, kasus ini padahal pernah disidik dimana akhirnya 3 Jaksa peyidikyaitu Baringin Sianturi (Aspidsus Kejati Kaltim), Amsir Huduri (Asintel Kejati Kaltim), Eko Nugroho (Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Kaltim) dilaporkan ke Kepala kejaksaan tinggi Kalimntan Timur karena diduga ingin memeras direksi Bank Kaltim karena danya surat kaleng dari sebuah LSM  ,dan akhirnya ketiga Jaksa tersebut di non aktifkan dan di pindahkan .

Walaupun adanya dugaan pemerasan yang dilakukan ke 3 Jaksa peyidik tersebut dalam dugaan mark up kredit oleh PT Anugerah urea sakti di Bank Kaltim sejumlah 129 milyar , kasus ini seharusnya tidak boleh dihentikan , apalagi saat ini terbukti bahwa pembangunan kebun sawit yang diperutukan bagi petani plasma desa Sendowan dari tahun 2008 hingga saat ini hanya terbangun seluas 600 hektar padahal kredit sejumlah 129 milyar sudah dicairkan sejak tahun 2008.

Karena itu jika memang Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ataupun  Kejaksaan Negeri Kukar benar benar serius memberantas korupsi di Kalimnatan Timur harusnya melakukan peyelidikan terhadap Bank Kaltim dan Juhni Mirza sebagai pemilik PT Anugerah Urea Sakti yang sudah jelas jelas merugikan keuangan Negara sebesar 129 milyar serta sudah menelantarkan para petani plasma sawit yang tak kunjung kebun sawitnya di bangun oleh PT anugerah Urea Sakti

“Jika tidak diselidiki kasus dugaan mark up ini patut diduga para jaksa di Kalimtan timur sudah masuk angin , karena jumlah yang diduga merugikan Negara dan petani jumlahnya cukup besar”, demikian kata Adi dalam penutupan siaran persnya. [] lara