HMINEWS, Jakarta –  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap masih di bawah harapan. Ia meminta dilakukan transformasi dan reformasi di jajaran BUMN. Sayangnya president SBY baru sadar akan tidak efisensinya BUMN selama ini.

“BUMN kita banyak, 141 perusahaan dan asetnya besar. Tapi, keuntungan yang diberikan kepada negara masih jauh di bawah harapan,” kata SBY dalam pidatonya usai pelantikan menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu 19 Oktober 2011.

Merespons hal tersebut Ketua Presidium Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu FX Arief Poyuono,SE menyampaikan bahwa sebenarnya banyak hal yang meyebabkan tidak efisensinya BUMN, salah satunya adalah dalam bentuk rentang organisasi di setiap BUMN.

“Bayangkan saja, setiap BUMN itu ada lima komisaris yang notabene tidak-lah sangat penting posisinya dan tidak terlalu efektif untuk mengawasi BUMN. Sistim kekuasaan tertinggi RUPS (rapat umum pemegang saham) di BUMN yang ada bukanlah ditangan para komisaris tersebut tetapi di tangan menteri BUMN.” Kata Arief.

Lebih lanjut ia mengatakan, “Jadi dari masalah RUPS saja jabatan komisaris Di BUMN itu hanya untuk memenuhi UU perseroaan saja dan untuk menempatkan orang orang yang pernah menjadi tim sukses SBY pada saat Pilpres, yang nota bene dari sisi kemampuan membaca laporan keuangan ataupun mengawasi  BUMN sangatlah kurang”.

Anehnya jumlah mereka tidak tangung tangung, dari 141 BUMN yang ada, berarti ada berjumlah 705 komisaris yang sengaja “ditanam”. Jikasatu komisaris berbiaya rata-rata 50 juta rupiah, maka untuk pengajian dan fasilitas fasilitas komisaris seperti pembayaran handphone, mobil dinas dan biaya entertainment, berarti dibutuhkan biaya setiap bulannya sebesar 35,25 milyar rupiah. Dalam satu tahun angka tersebut berjumlah 42,3 milyar rupiah. Belum lagi ditambah tunjangan  hari raya dan bonus tahunan dan tantiem serta biaya gaji  komisaris komisaris di anak perusahaan setiap BUMN tersebut.

Sebagai contohnya, pada salah satu bank milik BUMN, dalam laporan keuangannya tahun 2009, biaya yang harus dikeluarkan setiap tahunya untuk para komisaris di Bank BUMN tersebut berjumlah 7,868 milyar. Biaya tersebut diantaranya untuk remunerasi (gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi) dan Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya). Padahal tugas komisaris hanya dibutuh pada saat RUPS saja.

Menurut Arief, dari hasil pemantaun organisasinya, sangat jarang sekali komisaris-komisaris di BUMN berkantor, kalaupun berkantor paling hanya untuk ambil bonus atau mengklaim biaya biaya pengeluaran pada perusahaan. Banyak komisaris di BUMN merangkap juga sebagai pegawai di departemen.

Oleh karena itu, pernyataan SBY bahwa tidak efisensinya BUMN akan mempengaruhi perekonomian nasional adalah sangat tepat. Sudah ada contohnya, dimana bangkrutnya korporasi Amerika serikat disebabkan karena terlalu besarnya bonus direksi dan komisaris di korporasi tersebut. Saat ini Citibank telah mengurangi biaya pengeluaran untuk bonus dan fasilitas para direksi dan komisarisnya .

Selain dari tidak efektifnya jumlah komisaris di BUMN, inefisiensi yang disebabkan kebocoran dari penggunaan belanja operasional yang mencapai hampir Rp1.075 triliun dan belanja modal sebesar Rp210 triliun di BUMN diperkirakan hampir mencapai 35 % persen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya elit politik dan orang orang  sekitar SBY yang bermain di proyek-proyek dan pengadaan barang di BUMN.

Seperti contoh pernyataan Nazaruddin yang menyebutkan bahwa  proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kariangau Balikpapan yang berada di kawasan industri Kariangau Teluk Balikpapan, dan Proyek PLTU di Riau, sarat korupsi yang melibatkan petinggi partai. Proyek ini menelan anggaran Rp. 2.4 triliun.Proyek PLTU Kariangau  ini di kerjakan oleh PT. Adi Karya, sejak Februari 2011. Proyek ini ditarget selesai pada tahun 2013. Di duga dalam pelaksanaan tendernya proyek ini telah terjadi kongkalikong terhadap sejumlah petinggi partai.  Bahkan di sebutkan Nazaruddin, ada fee sebesar 5 % yang harus di setorkan oleh PT. Adi Karya.

Oleh karena itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu  meminta kepada kepada Meneg BUMN yang baru di lantik untuk segera melakukan rasionalisasi terhadap jumlah komisaris. “Posisi komisaris di BUMN tidak terlalu efektif dan BUMN sendiripun sudah cukup banyak yang mengawasi seperti BPK, KPK, Kejaksaan, DPR , LSM, dan Serikat pekerja” kata Arief.

Arief meinta menteri yang baru untuk menganti para direksi BUMN yang tidak punya prestasi, baik di BUMN maupun anak perusahaan BUMN, serta melakukan pemberantasan korupsi Di BUMN.

“Kami akan senantisa mendukung program kerja dari Meneg BUMN. Kami juga meminta kepada SBY untuk tidak menjadikan posisi komisaris di BUMN sebagai posisi untuk menempatkan mantan manatan tim sukses tanpa melihat kapasitas dan kemampuan oaring yang di taruh di posisi komisaris BUMN karena itu adalah merupakan pemborosan BUMN”, pungkas Arief. [] lara