HMINews.com, Jakarta – Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II belum mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan sikap Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengenai kondisi bangsa, sekaligus menyambut 83 tahun Sumpah Pemuda, Jum’at (28/10/2011).

Indikasi kegagalan rezim SBY-Boediono tersebut, di antaranya adalah masih banyaknya rakyat Indonesia yang makan nasi aking, padahal negeri ini merupakan negeri subur. Hal itu terjadi karena penanggulangan kemiskinan yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, tidak dilakukan. Angka kemiskinan semakin besar, mencapai 29,38 juta jiwa.

Kedua, makin menjadi-jadinya gejolak konflik di Papua akibat tidak meratanya kesejahteraan. Hal itu juga akibat tambang PT Freeport yang dengan bebas mengeruk kekayaan tanah Papua dengan semena-mena.

“Royalti dari PT Freeport sangat rendah dari PP Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ini berlaku di Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral terhadap setiap badan usaha. Untuk pemerintah, Royalti dari PT Freeport senilai 1 % untuk emas & 1,5 – 3,5 % untuk tembaga, sedang di negara lain memberlakukan 6 % untuk tembaga dan 5 % untuk emas dan perak, namun K.I.B II SBY-Boediono ini belum juga beraksi,” tulis Sekjen PB HMI, Agus Thohir dalam rilisnya.

Seharusnya, lanjut Agus Thohir, pemerintah segera merenegosiasi kontrak karya dengan PT Freeport.

Ketiga, permasalahan perbatasan dengan Malaysia. “Di depan mata sendiri, wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dirampok oleh malaysia,” lanjutnya.

Kesemua hal tersebut mengindikasikan rezim SBY-Boediono gagal mengemban amanah dan mengingkari amanah UUD 1945. “Bilamana ada suatu rezim yang mengingkari amanah UUD 1945, berarti rezim itu harus dihapuskan dari negeri ini…!!!,” tegas PB HMI.

Karenanya, PB HMI dengan semangat sumpah pemuda menyatakan sikap kepada pemerintahan SBY Boediono untuk:

1. Membatalkan pengukuran wilayah NKRI di Sumatera bagian Barat dengan pemerintah Malaysia, karena secara nyata telah kehilangan wilayah seluas 1400 km3,  merujuk hasil pengakuan wilayah NKRI antara Pemerintah Belanda dengan Inggris pada tahun 1971.
2. Mengedepankan pendekatan dialogis dalam penyelesaian masalah rakyat Papua.
3. Segera merenegosiasi Kontrak Karya dengan Pihak PT Freeport karena sanagat merugikan Pihak  pemerintahbertentangan dengan Prinsip Kontrak dan UU Migas.
4. Segera Menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi dan kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.
5. Berpikir radikal, tegas serta satu sikap pada kata dan perbuatan dalam memimpin bangsa ini, ketimbang terlena dalam strategi politik pencitraan yang hanya menjauhkan dirinya dalam mengatasi persoalan bangsa indonesia.
6. Merespons serta menindaklanjuti dengan benar aspirasi para tokoh-tokoh agama, buruh serta seluruh elemen rakyat bangsa Indonesia.
7. Menolak liberalisasi ekonomi secara selektif dan akurat, serta mengedepankan penguatan ekonomi kerakyatan demi kestabilan perekonomian serta kesejahteraan rakyat indonesia. (Ftr)