HMINews.com, Jakarta – Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II belum mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikian pernyataan sikap Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengenai kondisi bangsa, sekaligus menyambut 83 tahun Sumpah Pemuda, Jum’at (28/10/2011).
Indikasi kegagalan rezim SBY-Boediono tersebut, di antaranya adalah masih banyaknya rakyat Indonesia yang makan nasi aking, padahal negeri ini merupakan negeri subur. Hal itu terjadi karena penanggulangan kemiskinan yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, tidak dilakukan. Angka kemiskinan semakin besar, mencapai 29,38 juta jiwa.
Kedua, makin menjadi-jadinya gejolak konflik di Papua akibat tidak meratanya kesejahteraan. Hal itu juga akibat tambang PT Freeport yang dengan bebas mengeruk kekayaan tanah Papua dengan semena-mena.
“Royalti dari PT Freeport sangat rendah dari PP Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ini berlaku di Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral terhadap setiap badan usaha. Untuk pemerintah, Royalti dari PT Freeport senilai 1 % untuk emas & 1,5 – 3,5 % untuk tembaga, sedang di negara lain memberlakukan 6 % untuk tembaga dan 5 % untuk emas dan perak, namun K.I.B II SBY-Boediono ini belum juga beraksi,” tulis Sekjen PB HMI, Agus Thohir dalam rilisnya.
Seharusnya, lanjut Agus Thohir, pemerintah segera merenegosiasi kontrak karya dengan PT Freeport.
Ketiga, permasalahan perbatasan dengan Malaysia. “Di depan mata sendiri, wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dirampok oleh malaysia,” lanjutnya.
Kesemua hal tersebut mengindikasikan rezim SBY-Boediono gagal mengemban amanah dan mengingkari amanah UUD 1945. “Bilamana ada suatu rezim yang mengingkari amanah UUD 1945, berarti rezim itu harus dihapuskan dari negeri ini…!!!,” tegas PB HMI.
Karenanya, PB HMI dengan semangat sumpah pemuda menyatakan sikap kepada pemerintahan SBY Boediono untuk: