HMINEWS, Pidie – Pilkada Kabupaten Pidie, Aceh, mengalami masalah. “Konflik regulasi” menuai protes dari masyarakat Kabupaten Pidie, mereka melakukan aksi menuntut dihentikannya Pilkada untuk sementara waktu sampai penyelesaian “konflik regulasi” sesuai dengan MoU Helsinski dan UUPA demi menyelamatkan perdamaian di bumi Aceh.

Aksi tersebut dipelopori oleh Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) Pidie pada tanggal 20 Oktober 2011. Diperkirakan tidak kurang dari 8000 orang turun ke jalan. Keadaan ini cukup membuat panitia KMPA panik, apalagi massa aksi cukup agresif. Mereka datang dari  23 kecamatan di Kabupaten Pidie dengan melakukan konvoi dikawal ketat aparat Kepolisian Polres Pidie, datang dan menggelar orasi menghentikan tahapan pilkada Pidie.

Sepanjang pawai mereka berteriak “wujudkan perdamaian Aceh,“selamatkan MoU dan UUPA, Jangan lagi tipu Aceh dan picu konflik”. Mereka juga mengumandangkan shalawat badar sebagai wujud harapan mereka terhadap Tuhan.

Setelah Koordinator aksi, Teuku Syahwal membacakan pernyataan sikap, massa memaksa legislatif dan eksikutif  untuk menandatangani kesepakatan penghentian sementara waktu tahapan pilkada.

Penolakan KIP Aceh/kabupaten/kota, menurutnya,  dinilai cukup beralasan karena pelaksanaan tahapan pilkada tidak didasarkan pada kekuatan hukum dan politik yang mengikat perdamaian Aceh. Secara mendasar menyarakat sejak awal menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya mengadu domba, agar rakyat Aceh selalu berada di dalam bara konflik yang menyesatkan.

Penandatanganan penghentian tahapan Pilkada Pidie, dari pihak legislatif ditandatangani oleh Wakil DPRK Pidie, Abdul Hamid, sedang pihak eksikutif ditandatangani Sekdakap Pidie, M Iriawan SE, serta KIP Pidie dilakukan Junaidi Ahmad SAg, selaku Ketua KIP Pidie. [] lara