HMINEWS.Com, Jakarta – Hingga hari ini penegakan hukum di Indonesia masih saja seperti pisau yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hukum dengan segala perangkatnya tetap konsisten menjadi momok menakutkan bagi kaum lemah.

“Tiga tahun pengalaman saya di daerah dalam advokasi hukum. Jadi, rakyat Indonesia yang miksin di daerah-daerah itu, sudah miskin bisa makin jatuh miskin jika berperkara hukum. Kenyataannya begitu,” kata Ahmad Matdoan, Pjs Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI dalam diskusi terbatas dengan LIPI di Gedung LIPI Jalan Gatot Subroto Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa hukum masih bisa dibeli, vonis hukuman bisa ditawar bila ada rupiah. Kondisi seperti itulah yang mengikis rasa nasionalisme masyarakat. Ahmad Matdoan menandaskan, Indonesia sekarang sudah amat keropos karena ketidakberpihakan negara terhadap rakyatnya sendiri.

“Terbukti, sebagaimana mengemuka di media massa, 70 persen produk hukum dan perundangan di Indonesia merupakan pesanan asing. Apa ini bukan berarti mengabaikan dan mengkhianati kepentingan dan amanah rakyat?” tanyanya sengit.

Oleh karenanya, lanjut lulusan Universitas Hasanuddin Makassar tersebut, Komisi Hukum dan HAM PB HMI akan mengadakan Pelatihan Paralegal untuk Mahasiswa dan sarjana hukum. Selanjutnya, lulusan training akan ditempatkan di berbagai pos bantuan hukum, termasuk LBH HMI untuk mendampingi masyarakat. (Ftr)