HMINEWS – Keputusan Komite Etik KPK benar-benar mengecewakan masyarakat. Sulit memahami bagaimana Komite Etik KPK bisa mentolerir tindakan Chandra M Hamzah yang secara terang-terangan mengakui pernah melakukan pertemuan non official dengan politisi partai berkuasa hingga empat kali.

Dari pengakuan Chandra sendiri kita tahu bahwa pertemuan dengan Nazarudin cs yang membicarakan kasus  tersebut tidak diagendakan dengan resmi, dilakukan ditempat yang tidak resmi dan tidak didokumentasikan dengan resmi.

Nampaknya Komite Etik tidak menyadari bahwa  secara teori tindak pidana korupsi itu amat lekat dengan kekuasaan dan oleh karenanya politisi partai berkuasa juga berpeluang besar terlibat tindak pidana korupsi.

Komite Etik secara pragmatis menganggap Chandra tidak bersalah hanya karena tidak ada pemberian dana dari Nazarudin kepada Chandra. Sikap Komite Etik ini sungguh aneh, karena domain Komite Etik bukanlah soal ada atau tidaknya gratifikasi, melainkan melakukan penilaian apakah bertemu dengan politisi partai berkuasa dalam konyteks “non official” tersebut etis atau tidak bagi seorang pimpinan KPK.

Kami sangat khawatir jika putusan KPK ini justru akan melemahkan KPK secara signifikan. Dengan “dimaklumi” nya tindakan Chandra Hamzah tersebut, di masa yang akan datang tidak akan ada lagi hambatan moral bagi pimpinan KPK untuk bertemu secara liar dengan politisi partai berkuasa.Pada akhirnya  independensi KPK akan dengan mudah digadaikan.

Jika boleh mengibaratkan, putusan Komite Etik ini adalah  madu bagi Chandra Hamzah, namun justru merupakan racun mematikan bagi KPK secara institusi.

Sejak awal kami memang sudah sangat khawatir dengan kinerja Komite Etik yang justru kerap bersikap tidak etis. Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang bernada menghakimi justru disaat Komite Etik masih bekerja.

Nampaknya Hehamahua mengemban “misi” khusus untuk menyelamatkan Chandra. Kemungkinan besar anggota Komite Etik lainnya terpengaruh statement Hehamahua tersebut sehingga Komite Etik akhirnya memutuskan tidak ada yang bersalah.

Performa Buya Syafii Ma’arif dalam Komite Etik juga tak kalah mengecewakan, padahal selama ini beliau adalah panutan masyarakat luas dalam konteks penegakan prinsip-prinsip kebenaran.

KPK TERANCAM DARI LUAR DAN DALAM

Jika beberapa hari lalu KPK diserang habis-habisan oleh politisi PKS  Fachri Hamzah dengan ide “ provokatifnya “ untuk membubarkan KPK, maka keputusan Komite Etik kemarin adalah bentuk “serangan” terhadap KPK dari dalam KPK sendiri.

Saat ini anacaman bagi KPK bukan hanya datang dari politisi busuk pro koruptor yang berusaha membubarkan KPK secara sistematis, tetapi juga dari dalam institusi KPK sendiri berupa sikap mengabaikan penegakan kode etik.membenarkan pelanggaran Kode Etik dan membela pelanggar Kode Etik Pendek kata, KPK terancam dilemahkan  dari luar dan dari dalam.

Ide pembubaran KPK yang dilontarkan oleh Fachri Hamzah memang harus kita lawan habis-habisan , akan tetapi pelemahan KPK dari dalam juga harus kita waspadai.

Kami berharap pimpinan KPK periode mendatang bisa melakukan evaluasi serius terhadap penegakan Kode Etik.Harusnya institusi seperti KPK menerapkan standar zero tolerance untuk pelanggaran Kode Etik, sebab Kode Etik adalah Mahkota bagi KPK yang menjadi palang pintu masuknya intervensi anasir-anasir kekuasaan. Ketika pelanggran Kode Etik yang sangat nyata tidak dihukum, maka kepercayaan masyarakat kepada KPK dipastikan akan menurun.

Habiburokhman, Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat