Oleh: Bambang Soesatyo*

APRESIASI untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus rasional dan proporsional. Tolok ukurnya harus kinerja, bukan yang lain. Jangan menyikapi eksistensi KPK berdasarkan kepentingan politik aliran atau kepentingan asing.

Persoalan yang mengemuka antara KPK dengan DPR akhir-akhir ini telah ditafsirkan secara liar, dengan asumsi-asumsi yang sama sekali tidak berdasar.

Eskalasi persoalan pun menjadi berlebihan. Eskalasi terjadi karena KPK memperlihatkan arogansi institusi, memanaatkan persepsi segelintir elemen yang gencar mendeskripsikan DPR sebagai institusi korup ke ruang publik. Kesediaan Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR memenuhi panggilan KPK praktis dilihat sebelah mata.

Sebaliknya, ketika pimpinan Banggar DPR bersikap dengan menyerahkan pembahasan RAPBN 2012 ke Pimpinan DPR, langsung ditafsirkan dan dieksploitasi sebagai boikot. Inisiatif  DPR menyeragamkan  persepsi mengenai kewenangan Banggar DPR dengan KPK kemudian ditasirkan sebagai manuver DPR untuk memperlemah KPK. Asumsi pimpinan Banggar DPR bahwa KPK belum seutuhnya memahami wewenang Banggar DPR dianggap sebagai sebuah kesalahan.

Sama sekali tidak ada keseimbangan perlakuan. KPK pun kembali ditempatkan dan dipersepsikan ibarat sosok innocen. Padahal, KPK sendiri sarat masalah. Karena dirundung banyak masalah, institusi penegakan hukum ini sudah tidak independen lagi.

Kita jangan dibutakan oleh fakta bahwa orang-orang penting yang diserahi tugas mengelola fungsi dan peran KPK justru sedang dirundung masalah akibat dugaan melanggar etika sebagai komisioner maupun sebagai staf pimpinan KPK.

Masalah yang menyelimuti KPK demikian seriusnya sehingga dibentuk Komite Etik KPK untuk menelusuri dugaan pelanggaran etika itu. Untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus pelanggaran etika itu, elemen-elemen tertentu mengeksploitasi persoalan beda persepsi KPK-DPR mengenai wewenang Banggar DPR itu.
 Kalau seperti itu kondisi KPK, mengapa orang lain tidak boleh menyuarakan kekecewaan dengan mewacanakan pembubaran KPK? Walaupun inisiatif pembubaran KPK tidak bisa sepenuhnya diterima, siapa saja berhak mewacanakan pembubaran KPK. Sebab, alih-alih berkinerja bagus, KPK dewasa ini justru sudah menjadi bagian dari masalah karena institusi ini sudah digadaikan.

Sosok-sosok bermasalah di KPK akan aman jika KPK tidak menggarap proses hukum sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian publik. Sebutlah skandal Bank Century atau mafia pajak.

Apa saja hasil kerja besar KPK periode sekarang yang layak untuk dipertontonkan kepada rakyat? Praktis tidak ada. Sebaliknya, justru karena beberapa oknumnya diduga bermasalah, KPK dituntut melakukan bersih-bersih ke dalam. Akibatnya, KPK bukan institusi yang menyelesaikan masalah tanpa masalah.

Saat menerima sejumlah kasus besar yang diduga melibatkan orang-orang penting di negara ini, KPK bukannya menuntaskan kasus-kasus bersangkutan tetapi malah melahirkan masalah baru. Model masalah yang dihadirkan beragam.

Mulai dari alasan belum cukup bukti hukum sampai ketidakmampuan memburu para tersangka yang lari ke luar negeri. Mengapa tersangka seperti Muhammad Nazaruddin bisa ditangkap di Kolumbia yang nun jauh di sana, sementara beberapa tersangka koruptor lain, termasuk tersangka kasus cek pelawat dalam pemilihan Gubernur BI tahun 2004, yang diduga bersembunyi tak jauh dari Indonesia, belum juga bisa ditangkap hingga kini. Entah siapa yang bisa dan berani menjelaskan mengapa KPK begitu all out memburu Nazaruddin, dan menjadi sangat minimalis saat menghadapi dan menyikapi tersangka lain?

Hanya Sensasi

Sampai kapan KPK akan terus berpura-pura menyikapi beberapa kasus yang diambangkan itu? Tak ada ruang untuk bersembunyi, karena kasus-kasus besar dan strategis itu tak akan pernah hilang dari ingatan publik. Apa pun argumen KPK untuk menjelaskan posisi dan perkembangan dari kasus-kasus bersangkutan akan dimaknai publik sebagai strategi buying time untuk menutup-nutupi keengganan menangani proses hukum sejumlah kasus besar hingga tuntas. Berasumsi bisa memuaskan rasa keadilan publik, KPK malah lebih sering membuat sensasi.

Memang, beberapa waktu belakangan ini, cukup banyak sensasi yang muncul dari aksi pemberantasan korupsi. Paling heboh tentu saja kasus dugaan suap wisma atlet Sea Games, karena Nazaruddin menyebut nama sejumlah orang penting terlibat dalam kasus itu. Ada politisi dan menteri yang disebut Nazaruddin.

Pemanggilan orang-orang penting itu oleh KPK memang membuat heboh. Namun, sampai hari ini, pemanggilan terkesan sebagai sensasi belaka. Sebab, publik hanya melihat Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang dan El Idris yang menjadi tersangka maupun terdakwa.

Begitu juga pada kasus suap di Kemenakertrans. Bidikan selalu saja diarahkan ke figur yang lemah secara politis.

Tidak dapat ditutup-tutupi bahwa KPK mempraktikan skenario atau mekanisme yang sulit dipahami publik, khususnya saat menangani kasus besar yang menjadi perhatian publik. Akibatnya, proses penanganan kasus-kasus besar itu hanya melahirkan sensasi yang ujung-ujungnya malah menodai rasa keadilan rakyat.

Benar bahwa KPK memanggil dan memeriksa sejumlah orang penting, termasuk menteri. Namun, di situlah sensasinya karena mendapat liputan luas dari media massa.

Dari pemberitaan itu, KPK menunjukan terus bekerja dan tidak takut memeriksa sosok-sosok yang dekat dengan kekuasaan. Padahal, publik pada akhirnya bisa paham semua itu hanya sandiwara yang memang terkesan sangat sensasional. Sebab, hanya pelaku kelas teri atau orang-orang yang lemah yang akan dijadikan tersangka.

Karena skenarionya selalu seperti itu, aktor intelektual dalam skandal Bank Century maupun Mafia pajak selalu lolos dari jerat hukum.

Maka, tidak mengherankan jika proses hukum skandal Bank Century dan mafia pajak terus diambangkan hingga kini, kendati sejumlah bukti terus mendapatkan penguatan.

Rakyat tidak setuju jika KPK dibubarkan. Tetapi, rakyat juga menolak jika KPK dilemahkan, dihilangkan independensinya, kemudian digadaikan, lalu menjadi alat gebuk penguasa untuk meneror lawan-lawan politik.

*Anggota Komisi III DPR RI