Oleh: Bambang Soesatyo*

TUNTUTAN rakyat kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Wakil Presiden Boediono sangat sederhana, memberi bukti (bukan janji) bahwa pemerintahan mereka pro rakyat. Bagi rakyat, gaya memerintah dan target perubahan bukan persoalan yang urgent.

Ketika menjelaskan target dari rencana reshuffle kabinet pada bulan Oktober mendatang, kantor kepresidenan menjelaskan bahwa Presiden berniat menerapkan gaya baru dalam pemerintahannya.  Seperti apa gaya baru itu, rakyat diharapkan menunggu saja. Mungkin akan tercermin dari formasi baru kabinet. Dijelaskan bahwa gaya baru itu diperlukan untuk mengakselerasi perubahan.

Siapa yang bisa mencerna dan memaknai dengan tepat bunyi kalimat ‘gaya baru memerintah’ dan ‘akselerasi perubahan’ itu? Mungkin tidak banyak karena serba abu-abu, mengambang dan bahkan praktis belum bermakna apa pun. Lebih sebagai permainan kata-kata agar terlihat gagah dan konseptual. Sayang, banyak orang malah sulit memaknai kalimat-kalimat itu.

Gaya memerintah adalah persoalan SBY sendiri yang mestinya tak perlu dibawa ke atau diwacanakan di ruang publik. Kalau SBY ingin menerapkan gaya baru dalam pemerintahannya, berarti ada masalah dengan gaya pemerintahannya saat ini. Sejauh ini, publik hanya paham bahwa pemerintahan sekarang lamban dalam merespons berbagai persoalan. Beberapa kementerian bahkan terbelit skandal korupsi.

Mengakselerasi perubahan; pertanyaannya, perubahan apa yang ingin segera diwujudkan sepanjang sisa waktu tiga tahun pemerintahan SBY-Boediono? Menegakan kembali etika penegakan hukum yang sudah demikian karut marutnya? Atau,
merevitalisasi potensi ekonomi nasional yang sudah hancur karena kebijakan mengadopsi liberalisasi pasar tanpa kearifan menjaga dan melindungi kepentingan nasional?

Persoalan di bidang hukum, ekonomi, pangan dan kesejahteraan rakyat terus mengalami proses pendalaman dari hari ke hari. Semuanya tidak bisa diselesaikan dengan reshuffle kabinet, sekalipun reshuffle itu benar akan melahirkan gaya baru memerintah. Tetapi, apakah formasi baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-II bisa mengakselerasi perubahan? Wallahualam.

Para ekonom menilai pembangunan ekonomi tidak memiliki arah yang jelas. Perencanaan lemah, tanpa priortas dan proses pengambilan keputusan pun lemah. Tidak ada institusi independen yang diberi wewenang mengevaluasi kebijakan. Tidak ada lagi yang peduli bahwa pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah tujuan besar dan tujuan utama dari seluruh rencana dan proses pembangunan itu sendiri.

Memprioritaskan harmoni dengan komunitas internasional mendorong Pemerintahan SBY-Boediono meliberalisasi sistem ekonomi dan pasar dalam negeri.  Liberalisasi ekonomi bukanlah sebuah kebijakan yang harus disalahkan. Kelemahan  pemerintahan ini dalam mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas terletak pada ketidakmampuannya menguatkan posisi tawar.

Padahal, penguatan posisi tawar mutlak diperlukan untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional. Semua raksasa ekonomi dunia berkepentingan dengan Indonesia, karena negara ini pasar yang sangat besar. Bayangkan, di tengah ketimpangan pendapatan per kapita yang begitu mencolok, produk impor apa yang tidak terjual di pasar Indonesia? Dari produk high tech hingga alas kaki, semuanya bisa diserap konsumen kita.

Tetapi, nilai tambah apa yang didapatkan Indonesia untuk memperkuat potensi ekonomi rakyat (UMKM) dari liberalisasi perekonomian nasional itu? Nyaris nihil. Terjadi banjir produk impor dan pemerintah diam saja. Padahal banjir produk impor itu membunuh potensi ekonomi rakyat. Semua ini terjadi karena pemerintahan SBY-Boediono membiarkan negara di posisi tawar yang lemah. Negara dengan posisi tawar yang lemah ini sudah terikat dalam sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan begitu banyak negara mitra dagang

Kalau formasi baru KIB-II ingin mengakselerasi perubahan, idealnya adalah perubahan kebijakan di bidang ekonomi. Agenda utamanya adalah koreksi terhadap semua perjanjian perdagangan bebas itu. Tujuan dari koreksi itu tak lain adalah revitalisasi potensi ekonomi rakyat atau UMKM. Pemerintahan SBY harus berambisi menaikkan daya saing produk UMKM guna menekan masuknya produk impor.

Dengan akselerasi perubahan kebijakan ekonomi itu, nilai tambah yang didapat bukan hanya terpupuknya kemandirian dan berkurangnya ketergantungan, tapi juga terciptanya lapangan kerja di seluruh pelosok karena terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Kapabilitas

Namun, persoalannya akan kembali pada pertanyaan mengenai kapabilitas formasi baru KIB-II mengakselerasi perubahan. Berbagai kalangan sudah melihat reshuffle tak lebih dari sekadar mengganti figur menteri. Itu saja.

Diyakini bahwa reshuffle KIB-II tak akan membuahkan perubahan signifikan. Niatan menerapkan gaya pemerintahan baru untuk mengakselerasi perubahan tak akan bisa mengatasi semua persoalan bangsa yang mengemuka dewasa ini.

Bahkan, terlalu berlebihan jika kita mengharapkan adanya akselerasi perubahan dari formasi baru KIB-II pasca reshuffle. Gerbong boleh baru. Tapi, kalau lokomotifnya masih sama, bagaimana mungkin mengharapkan ada akselerasi.

Terlalu banyaknya utang janji yang belum dipenuhi pemerintahan Presiden SBY-Wapres Boediono sudah membuat rakyat pesimis.  Ada dua faktor yang menumbuhkan pesimisme itu.

Pertama, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan ini riilnya sudah mendekati titik nol. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan, karena masa bhakti pemerintahan ini sudah senja alias mendekati akhir.

Kedua, pemerintahan SBY-Boediono sudah terperangkap beragam dimensi persoalan; dari kegagalan menegakan hukum, kegagalan memelihara ketertiban umum, kegagalan melindungi kepentingan nasional di sektor ekonomi hingga kegagalan menyejahterakan rakyat.

Dengan utang janji yang begitu banyak plus beban kegagalan yang sulit dihindari, gaya pemerintahan baru sekalipun rasanya tak akan bisa mengakselerasi perubahan sepanjang tiga tahun sisa waktu pemerintahan SBY-Boediono.

Karena itu, formasi baru KIB-II pasca reshuffle tidak akan menghadirkan perubahan signifikan. Sebab, di bidang hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintahan SBY-Boediono sudah terlalu banyak memberi toleransi dan kompromi.

Di bidang ekonomi, potensi nasional sudah dihancurkan oleh kebijakan liberalisasi tanpa reserve. Di bidang pangan, Indonesia terus menjauh dari target swasembada, karena hampir 50 persen dari total kebutuhan dalam negeri dipenuhi dengan impor.

Jangan lupa, pemerintahan SBY-Boediono pun gagal mengendalikan harga kebutuhan pokok rakyat. Kesimpulannya, komitmen SBY-Boediono untuk pro rakyat tidak terpenuhi.

Akselerasi perubahan pasca reshuffle KIB-II ibarat angin surga atau janji ketika masa bhakti pemerintahan ini masuk injury time. Berambisi berbuat banyak ketika waktu yang tersisa tidak banyak lagi. jangan-jangan janji perubahan itu sekadar upaya pencitraan.

Waktu tiga tahun memang terdengar cukup lama. Namun, jika rentang waktu itu dihadapkan dengan tumpukan persoalan yang menggunung, tiga tahun itu terasa amat singkat. Maka, tak perlu mengumbar
janji mengenai akselerasi perubahan itu.

Apa yang hendaknya menjadi fokus presiden setelah me-reshuffle KIB-II? Paling utama meningkatkan efektivitas pemerintahan. Pemerintahan SBY wajib memerintah. Kedua, pulihkan independensi institusi penegak hukum. Terbitkan payung hukum penghapusan remisi bagi narapidana koruptor.

Dan, agar rakyat merasa pemerintahan SBY pro rakyat, presiden harus peduli dan pro aktif mengendalikan harga kebutuhan pokok. Itu saja.

*Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia