Tanggal 20 Oktober 2011, pemerintahan SBY-Boediono genap berusia dua tahun. Berbagai kalangan menilai, SBY telah gagal melakukan perubahan terutama dalam bidang hukum dan HAM.

Dalam hasil survey yang disampaikan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) masyarakat menilai buruk kinerja pemerintahan SBY dalam bidang dalam ekonomi, hukum, politik dan persoalan luar negeri. “Publik menilai kinerja pemerinthan SBY selama dua tahun di enam bidang, ekonomi, politik, hukum, sosial dan luar negeri mendapat raport merah,” kata peneliti LSI Ardian Sopa di, Jakarta.

Penilaian yang sama juga di sampaikan oleh Sunardi Panjaitan, Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI dalam rilis yang diterima oleh hminews.com. Menurutnya dua tahun kepemimpinan SBY-Boediono telah gagal dalam melakukan reformasi di bidang hukum dan penegakan HAM. Janji-janji yang disampaikan oleh SBY-Boediono sewaktu kampanye pada tahun 2009 lalu, masih jauh panggang dari api.

“Setelah dua tahun berjalan, janji-janji kampanye SBY-Boediono hingga saat ini masih jauh panggang dari api. Di bidang hukum, SBY-Boediono telah gagal dalam menegakkan supremasi hukum. Berbagai megaskandal korupsi yang terjadi selama pemerintahan SBY-Boediono tak pernah mampu diselesaikan. Salah satunya adalah skandal korupsi Bank Century, Skandal Korupsi Pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan, serta berbagai kasus besar lainnya yang tidak selesai hingga hari ini. Agenda pemberantasan korupsi hanya menyeret “tikus-tikus kecil”. Sehingga janji SBY-Boediono untuk menegakkan hukum secara adil, transparan dan tak pandang bulu tidak pernah terpenuhi hingga saat ini,” ujarnya dalam keterangannya.

Sementara di bidang HAM, semasa pemerintahan SBY-Boediono, masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh militer dan aparat pemerintahan. “Belum lagi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga tidak pernah dituntaskan oleh pemerintahan SBY-Boediono, seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II, peristiwa Mei 1998, Talangsari, penghilangan orang secara paksa periode 1997/1998 serta yang lainnya. Hingga saat ini berbagai kasus tersebut mandeg di Kejaksaan Agung,” ungkapnya

Dengan berbagai kegagalan tersebut, menurutnya, sebaiknya SBY-Boediono mundur dari kursi Presiden dan Wakil Presiden. “Kami menuntut SBY-Boediono untuk mundur karena telah gagal dalam menjalankan amanat reformasi yang telah berjalan 13 tahun,” ujarnya.[]