HMINEWS, Mataram –  Puluhanh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram melakukan aksi menolak kedatangan SBY di NTB (Kamis 20/10/2011).

Aksi dimulai dari perempatan Susbandoro, Mataram, pada pukul  08.30 menuju  ke perempatan Erlangga. Setelah berorasi sekitar 30 menit massa aksi di arahkan di perempatan Bank Indonesia Mataram tempat sasaran mimbar bebas.

Dalam orasinya koordinator lapangan aksi Muh. Ikhsanul Yakin mengatakan bahwa kedatangan presiden SBY di daerah NTB adalah salah satu  upaya mengekspansi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah NTB demi memenuhi kebutuhan primer para komparador.

“Beberapa persoalan sekarang yang muncul di tengah hiruk pikuknya percaturan politik nasional justru menyebabkan rakyat semakin banyak tergusur dan semakin miskin”, kecamnya.

“Sistem Kapitalisme sebagai aternatif rezim SBY-Budiono untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat telah terlihat jelas menuai kegagalan. Bukan kesejahteraan yang didapatkan rakyat melainkan kesengsaran. Bukti yang menjadi catatan kita  pemerintah pusat di bawah kendali rezim SBY-BD kembali menentukan dan mendikte harga pangan di berbagai daerah, akibat kebijakan ini rakyat yang berada di daerah NTB mengalami krisis kebutuhan pokok.”

Kedatangan presiden SBY di daerah NTB adalah salah satu  upaya mengekspansi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah NTB demi memenuhi kebutuhan primer para komparador. Beberapa persoalan sekarang yang muncul di tengah hirup pikuknya percaturan politik nasional, rakyat semakin banyak tergusur dan semakin miskin.

Rezim SBY-Budiono memberlakukan kebijakan impor beras, dengan alasan kelangkaan dipasaran. Hingga Juli, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor beras Indonesia pada tahun ini telah mencapai USD 829 juta atau sekitar Rp 7,04 triliun rupiah. Uang sebanyak ini digelontorkan pemerintah untuk mendatangkan sebanyak 1,57 juta ton beras dari Vietnam (892,9 ribu ton), Thailand (665,8 ribu ton), Cina (1.869 ton), India (1.146 ton), Pakistan (3,2 ribu ton), dan beberapa negara lain (3,2 ribu ton). Kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan kehendak rakyat (tani).

Selain itu Negara juga menerapkan resep sesat dari negara-negara maju dengan melakukan liberalisasi disektor ekonomi dan keuangan, privatisasi BUMN yang menyebabkan pengelolaaan BUMN bukan lagi dikuasai oleh negara melainkan dikelola oleh swasta. Deregulasi terhadap beberapa sektor energi, minyak, air, dan sumber daya alam lain, yang itu diperuntukkan demi kepentingan investor asing.

Di satu sisi persoalan pendidikan tidak kalah kejamnya Pemerintahan SBY-Budiono, yang selalu saja menghamba terhadap para pemodal, hingga pada akhirnya orientasi pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tunduk pada orientasi yang kapitalistik, pendidikan di jadikan lahan komersialisasi yang orientasinya adalah sebesar-besarnya untuk meraup keuntungan.

Persoalannya bagi kami jika demikian yang terjadi adalah orientasi, arah dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas pada Pasal 31 Ayat (2), “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

Dari gambaran situasi obyektif di atas menambah bukti, bahwa sesungguhnya rezim Pemerintahan SBY-Boediono telah gagal mensejahterakan rakyat. [] Ikhsanul, LAPMI HMI Mataram