HMINEWS, Jakarta – Peringati dua tahun pelantikan rezim SBY-Boediono, elemen mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) hari ini (Kamis, 20/10/2011 pukul 13.00 WIB akan melakukann aksi long-march dari Bundaran Indosat ke Istana Wapres dan Kedutaan AS. LMND memperingati tanggal 20 Oktober sebagai momentum Peringatan Pelantikan Rezim Neoliberal dan Korup. Demikian sebagaimana informasi yang diperoleh dari juru bicara Eksekutif  Nasional LMND Agus Priyanto.

LMND akan menggunakan slogan “Rezim Neoliberalisme dan Rezim Korup : SBY-BOEDIONO, Sudah Tak Bisa Dipertahankan Lagi !!! Ayo Rakyat Bangun Persatuan Nasional, Wujudkan Cita-Cita Kemerdekaan Nasional !”

Selain memperingati pelantikan rezim SBY-Boediono, aksi tersebut juga menjadi aksi dukungan atas gerakan yang sedang bergolak di Jepang yang mendukung terhadap Gerakan Occupy Wall Street di Amerika Serikat yang bermula di Kota New York pada tanggal 15 September 2011 lalu.

“Di Indonesia, Amerika Serikat justru mendapatkan lokasi kedutaannya ditempat istimewa yaitu berada di ring 1 Ibukota Indonesia (di sebelah Istana Wapres). Bagaimana tidak, kebanyakan mineral penting dan minyak bumi dan gas Indonesia sudah dikuasai oleh korporasi Amerika Serikat. Tetapi itu semua tak boleh menghalangi kita untuk mendukung sepenuhnya gerakan Occupy Wall Street yang saat ini sedang pasang di Amerika Serikat dan turut mengutuk pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian Indonesia dalam membela Freeport McMoran.” Kata Agus.

Di bawah pemerintahan SBY-Boediono, Indonesia menjelma menjadi aparatus Neoliberalisme. Semua yang ada di negeri ini sudah diliberalisasi (diserahkan ke asing). 76 UU dibuat untuk kepentingan asing, akibatnya kini sektor-sektor strategis perekonomian nasional sudah dikuasai asing.

Salah satu bukti SBY yang sangat memihak kepentingan Imprealisme adalah UU nomor 25 tentang Penanaan Modal tahun 2007. Dalam UU tersebut, keberadaan modal asing diberikan kelonggaran penuh untuk mengeruk kekayaan alam sampai puluhan tahun dan dijamin tak akan akan pengambil-alihan hak kepemilikan oleh bangsa Indonesia.

“Inilah yang melegitimasi dominasi asing dalam sektor energi dan sumber daya mineral-migas mencapai 75%, penguasaan perbankan 50,6%, BUMN 60%”, tukas Agus lagi.

Jadi bukan Reshuffle yang rakyat inginkan, melainkan non-aktifnya Yudhoyono dan Boediono sekarang juga. Namun, karena mereka berdua bukan pejabat yang beradab, maka kami juga senantiasa siap sedia untuk menurunkannya. Rakyat ingin kemajuan untuk Indonesia yang baru. Indonesia yang merdeka dari Neoliberalisme (Penjajahan Baru) dan merdeka dari korupsi.

Atas`fakta tersebut, sudah saatnya kita hentikan kriminalisasi-kejahatan dari rezim SBY-Boediono didalam kehidupan bernegara di negeri ini. Kita tidak mungkin lagi berharap bahwa SBY-Boediono (Kabinet Indonesia Bersatu) dapat menyelesaikan persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara di negeri ini, karena rejim SBY-Boediono adalah bagian dari masalah rakyat Indonesia saat ini.

“Situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Kita harus mengambil peranan maksimal dalam perjuangan guna mengembalikan kedaulatan nasional (ekonomi-politik). Rakyat Indonesia harus berjuang bersama membangun Indonesia baru, Indonesia tanpa rejim Imperialis-Neoliberalisme SBY-Boediono!” pungkas Agus. [] lara