Arief Rahman

Dikembalikannya urusan kebudayaan menjadi domain Kementerian Pendidikan Nasional disambut baik oleh berbagai kalangan. Bahkan, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, HAR Tilaar, menilai pemerintah selama ini telah salah arah dalam memisahkan pendidikan dan kebudayaan. Saya senang karena akhirnya pemerintah insaf. Menarik kembali pendidikan kebudayaan setelah lama dikomersialkan,” kata Tilaar

Sementara itu, pengamat pendidikan Arief Rachman mendukung dikembalikannya urusan kebudayaan menjadi domain kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional. Menurutnya, pendidikan dan kebudayaan seperti pohon ilmu yang saling terkait dan tidak bisa terpisahkan. Akan tetapi, Arief menekankan, yang harus dipertegas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah konsep dan filosofisnya.

“Sebenarnya memang harus jangan dipisahkan. Program pendidikan membuat kebudayaan yang baik, dan kebudayaan melahirkan pendidikan yang mulia,” kata Arief, Selasa (18/10/2011), di Jakarta.

Lebih jauh ia menjelaskan, pendidikan dan kebudayaan bersifat saling melengkapi dari dua benda yang senyawa. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk masyarakat yang berbudaya dan beradab. Menurutnya, jika sudah berbudaya maka secara otomatis akan mendorong terbentuknya masyarakat yang berkecukupan. “Pendidikan dan kebudayaan adalah landasan dari kemapanan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Arief, untuk meraih hasil yang optimal dari kinerja kementerian ini, harus pula diperjelas visi dari pendidikan dan kebudayaan apa yang nantinya akan diterapkan ketika sudah berada dalam satu atap. Oleh karena itu, siapa saja yang akan memimpin kementerian nantinya, harus mampu menajamkan urusan pendidikan dan kebudayaan menjadi dua hal yang saling menopang. “Mengemas orang yang berpendidikan untuk membentuk orang yang berbudaya,” kata Arief.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh mengungkapkan, tugas baru yang akan diemban oleh Kemdiknas itu karena di dalam kebudayaan juga mengandung unsur tuntunan yang tidak terlepas dari pendidikan itu sendiri. Selama ini, kebudayaan menjadi domain kewenangan yang melekat pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

“Dari berbagai pandangan dan dilihat lebih mendalam. Urusan kebudayaan bisa dibagi dua, ada yang namanya tuntunan dan tontonan,” kata Nuh.

Ia menjelaskan, tuntunan dalam kebudayaan itu terkait dengan nilai dan tidak sesuai jika dikomersilkan. Menurutnya, perdebatan mengenai kebudayaan itu lebih dekat pada persoalan yang melekat pada diri manusia. Baik yang menyangkut pola pikir, kepercayaan yang dianut, kebiasaan dan budaya itu sendiri.[]