HMINEWS, Jakarta – Perusahaan terbentuk karena pemilik modal memiliki tujuan bersama yaitu mengumpulkan uang, sementara koperasi terbentuk karena anggotanya memiliki tujuan bersama. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Mucharam dalam Seminar Nasional “Mencari Format Koperasi Ideal Bagi Pertumbuhan Perekonomian Indonesia” yang diadakan Kelompok Komisi VI Fraksi PKS DPR di Ruang KK II Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (28/9).

Hadir sebagai pembicara lainnya adalah Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Lukman Baga mewakili akademisi, dan dari praktisi BMT Center, Awalil Rizki.
Menurut Ecky, Koperasi di Indonesia selama ini dikembangkan dengan paradigma sebagai agen pemerintah yaitu untuk menyalurkan program-program pemerintah kepada masyarakat terutama untuk sektor-sektor tertentu yang menyerap banyak tenaga kerja, misalnya pertanian. “Koperasi yang seharusnya berdiri karena kepentingan bersama anggotanya akhirnya berdiri karena program pemerintah sehingga keberlangsungannya tidak lama. Dengan paradigma pengembangan koperasi yang seperti ini maka seharusnya pemerintah tidak perlu heran jika banyak koperasi yang mati suri dan baru muncul lagi jika ada program bantuan pemerintah,” ungkap Ecky prihatin
Sayangnya, lanjut Ecky, RUU Koperasi yang diajukan oleh pemerintah tidak mampu menangkap inti persoalan koperasi saat ini. Sebagian dari isi RUU Koperasi tersebut justru ingin mengubah esensi koperasi menjadi korporasi terutama dengan munculnya istilah baru yang belum pernah ada dalam koperasi sebelumnya, yaitu Saham Koperasi dan Surplus Hasil Usaha. “Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat persoalan koperasi sebagai persoalan modal semata dan kurangnya memperhatikan upaya pencarian keuntungan dalam pengelolaan koperasi,” kata Politisi PKS ini. []