“Kecaman patut ditujukan ke pemerintahan saat ini karena hilangnya
agenda penuntasan kasus Munir dari prioritas kerja pemerintahan
SBY,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak
Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, dalam rilisnya, Senin (5/9) malam.

Haris menambahkan, dalam 7 tahun ini, ada begitu banyak dinamika
dalam kasus Munir.

Namun, lanjutnya, sejak 3 tahun belakangan, agenda keadilan berujung
pada pelemahan hukum terhadap para individu yang dinilai patut
dimintai pertanggung jawaban.

“Pengadilan (Mahkamah Agung) membebaskan Muchdi Purwoprandjono,
sedangkan Pollycarpus diberi remisi bertubi atas alasan yang tidak
jelas,” kata Haris.

Menurut Haris, kemandirian yudisial dan kebijakan yang diambil
Kemenkum dan HAM tidak berarti bebas dari rasa keadilan korban,
yakni istri dan anak-anak Munir.

“Harusnya (penegakan hukum) sesuai dengan konstitusi (prinsip fair
trial) dan kepantasan di mata rakyat. Jangan sampai semua kejahatan
yang dilakukan agen atau pejabat negara kerap berujung lepas dan
ringan hukuman,” ujar Haris.

Oleh karenanya, Haris menambahkan, memasuki umur kasus Munir yang
ke-7, sudah sepantasnya Presiden, MA, kejaksaan Agung, serta Menteri
Hukum HAM duduk bersama mengevaluasi kemajuan kasus ini dan
memastikan keadilan terpenuhi.

“Kalau saja staf ahli bidang hukum, HAM, dan pemberantasan Korupsi
bisa membuat catatan bersama soal Korupsi seperti di akhir tahun
lalu, mengapa koordinasi hukum atas kasus Munir tidak dilakukan?
Staf ahli Presiden bidang tersebut dan Satgas Mafia Hukum bisa
menginisiasi segera,” tegasnya.

Kekhawatiran dan desakan Kontras bukannya tak beralasan. Pasalnya,
jika Presiden SBY diam dan aparat hukum yang berwenang bisu, kasus
Munir akan terus dihapus dari catatan proses hukum.

Para pelaku, kata Haris, akan bebas (secara fisik maupun politik).
Ini berarti tidak ada koreksi atas kejahatan tersebut bagi masa depan
hukum dan keadilan di Indonesia. “Para pekerja HAM akan terus berada
dibibir buas para penjahat HAM,” tegasnya. (*/OL-10)