HMINEWS, Banda Aceh –  Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) di Aceh masih mangkrak. Sampai dengan bulan September 2011 ini, proses penyusunan RTRWA masih dalam tahap penilaian secara teknis. Secara prinsip Kementerian PU telah menyetujui materi teknis Naskah Akademis dan Rancangan Qanun RTRWA, namun belum dapat dibahas lebih lanjut di tingkat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

Mangkraknya pembahasan di tingkat BKPRN ini dikarenakan RTRWA belum dilengkapi dengan Persetujuan Substansi Kehutanan (diterbitkan oleh Menteri Kehutanan) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Persetujuan Substansi Kehutanan sedang diusahakan untuk diperoleh tetapi untuk KLHS belum ada usaha sama sekali. 

Di sisi lain pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) praktis berhenti tanpa waktu yang jelas sampai kapan pembahasan ulang dilakukan. Kendala ini disebabkan karena DPRA harus segera membahas Kebijakan Umum Angaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBA tahun 2012 yang sejatinya sudah terlambat jika mengikuti peraturan yang ada.

Harapan satu-satu adalah tim ahli dari DPRA melakukan komunikasi yang intensif dengan tim terpadu eksekutif penyusun RTRWA sehingga kesepahaman terhadap arah dan tujuan RTRWA yang sedang disusun lebih mudah dicapai dan perdebatan terkait perbandingan luasan kawasan lindung dan kawasan budidaya bisa lebih konkret dan tidak berimbas kepada hal yang bersifat negative. Jika hal tadi terpenuhi maka akan berdampak positif bagi percepatan penyelesaian RTRWA walaupun saat ini masih banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai kearah sana, salah satunya KLHS.

“Mengapa KLHS penting? Selain kewajiban dari UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15; KLHS dibuat untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan sebagai dasar penyusunan dan evaluasi RTRW, RPJP, RPJM serta kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup mulai dari level nasional sampai ke kabupaten/kota ditambah lagi dengan model penerapan pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA) yang cenderung destruktif, sporadis dan minim perencanaan seperti pembukaan kawasan tambang dan perkebunan di daerah yang seharusnya dilindungi.” demikian kata Direktur Eksekutif Daerah WALHI Aceh Teuku Muhammad Zulfikar kepada HMINEWS (27/9/2011).

KLHS sebagai instrument pendukung untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan maka penting mempertimbangkan bahwa degradasi Lingkungan Hidup (LH) umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Lebih dari itu juga KLHS berfungsi sebagai sebuah kajian komprehensif dalam implementasinya digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan arah pembangunan yang bertumpu kepada keselamatan dan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan. Mengapa hal ini penting karena kesadaran sebagian besar masyarakat Aceh terhadap keselamatan dan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan masih belum terintegrasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan KLHS dapat memberikan peringatan terhadap ancaman baik kerusakan lingkungan maupun bencana yang akan terjadi dikemudian hari.

WALHI Aceh mengharapkan RTRWA yang akan datang bisa memberikan warna baru bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh secara luas di masa yang akan datang dan bukan kekacauan dan bencana di masa mendatang. [] lara