Mantan Ketua  Umum PB HMI yang kini menjadi salah satu petinggi KPK Abdullah Hehamahua menolak untuk diberi pedang oleh pengurus KAHMI dalam sebuah acara syawalan yang diselenggarakan oleh KAHMI Yogyakarta (18/09/2011). Abdullah yang kini menjabat Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menolak lantaran takut pemberian itu masuk gratifikasi meski dari rekan sesama KAHMI sendiri.

Sedianya, usai acara Syawalan dan Mudzakaroh KAHMI di Yogyakarta, sebilah pedang itu diserahkan kepada lelaki kelahiran Ambon,18 Agustus 1948 tersebut. Pengurus KAHMI Yogyakarta menilai penyerahan pedang sebagai simbol untuk mengkritik kinerja KPK yang dinilai lamban dan tumpul dalam memberantas korupsi. Dengan bahasa halus, Abdullah lantas meminta perwakilan KAHMI Yogyakarta untuk menyerahkan saja secara langsung ke kantor KPK di Jakarta.

Soal penolakannya, mantan guru SMA Kristen di Makassar ini juga berdalih bahwa senjata tajam dilarang saat menumpang pesawat ke Jakarta. Sikap disiplin Abdullah dalam urusan hak dan kewajiban memang sangat tegas. Tak hanya kali ini Abdullah menolak pemberian yang dikhawatirkan bagian dari gratifikasi.

Hampir setiap mengisi seminar atau kegiatan, Abdullah ogah jika diberi uang saku. Bahkan mantan wartawan dan redaktur surat kabar Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) 1971 – 1974 ini juga beberapa kali menolak honorarium sebagai penulis jika alat ketik yang digunakan bukan miliknya alias dari kantor. Pada 2002, Abdullah juga pernah menolak pemberian uang Rp. 70 juta sewaktu menjabat Wakil Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Padahal saat itu presiden telah sah memberikan uang itu melalui Keppres No.61/2002 tanggal 27 Agustus 2002. Uang itu diharapkan untuk membeli mobil pribadi.

Namun kini, Abdullah tetap hidup bersahaja di perkampungan Rawa Denok, Depok, bersama sang istri, Emma Arifin dan empat anaknya. ”Menghindari korupsi itu dimulai dari hal kecil,”kata Abdullah suatu ketika.  Abdullah kini maju sebagai calon pimpinan KPK. Ketua Umum KAHMI DIY Zulkifli Halim tak bisa berbuat banyak dengan sikap penolakan Abdullah.

Zulkifli menilai,pemberantasan korupsi yang terjadi di negara ini memang belum terbukti menimbulkan efek jera. Buktinya, korupsi terus saja bermunculan bahwa melanda sejumlah kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum,Kementerian Pemuda dan Olahraga,dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ”Dengan adanya penyerahan pedang ini sebenarnya simbol untuk KPK agar lebih maksimal menangani pemberantasan korupsi di departemen kementerian tersebut. Selain itu bukan hanya penanganan kasus korupsi pusat saja tetapi juga tingkat provinsi dan kabupaten/kota,”ujarnya. Sementara Abdullah Hehamahua menuturkan,hari ini,KPK akan memanggil Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan mantan Dubes RI di Kolumbia Michael Manufandu terkait kasus Nazarudin.

Pemanggilan terutama terkait kronologis pertemuan dan isi yang ada di dalam tas mantan bendahara Partai Demokrat ini. ”Kalau sendainya tidak terbukti berarti Nazarudin bohong dan tentu ada sanksi yang diberikan.Nanti bisa dilihat siapa yang bohong atau tidak,dan tentunya ada tindakan tegas apabila salah satu dari mereka berhobong,” katanya. [] Sindo/lk