Oleh: Bambang Soesatyo*

NAZARUDDIN  tidak menyangka kalau dia bakal berhadapan dengan sekelompok serigala berbaju politisi yang segera mencabik-cabik anak istrinya jika dia terus melancarkan tuduhan terhadap mereka. Dengan diam dan pura-pura lupa, Nazaruddin berhenti melakukan perlawanan, demi keselamatan istri dan anaknya, bocah berusia satu setengah tahun.

Dengan demikian, kasus dugaan suap Wisma Atlet Palembang dan kasus lain yang sudah dituduhkan kepadanya akan kembali ke skenario semula, yakni skenario yang menjadikannya sebagai satu-satunya orang yang bersalah. Jadi, kasus dugaan korupsi yang menurut KPK nilainya mencapai Rp 6 trilyun itu bukan tindak pidana korupsi kolektif atau berjamaah, melainkan hanya dilakukan Nazaruddin seorang diri semasa dia memangku jabatan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD).

Skenario ini tentu saja tidak meyakinkan atau sulit untuk dipercaya, karena memang tidak masuk akal. Namun, dengan asumsi sangkaan itu benar, kita semua tentu akan menilai hebat betul anak muda bernama Nazaruddin ini. Sebab, lagi-lagi kalau sangkaan itu betul, dengan tumpukan uang sebanyak itu, Nazaruddin mestinya tidak menjadi pesakitan seperti sekarang ini. Apa sih yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak itu? Jangankan sekadar mengatur pembebasan dirinya dari semua tuduhan itu, dia bahkan mampu membentuk pemerintahan baru di negara ini.

Walaupun skenario ini tampak sangat konyol, Nazaruddin tahu bahwa eskalasi tuduhan terhadapnya merupakan upaya dari semua musuhnya untuk menyempurnakan citranya sebagai koruptor kelas kakap yang tidak layak dipercaya sedikit pun. Tuduhan Nazaruddin bahwa ada politisi yang menggunakan dana APBN untuk membiayai aktivitas politiknya harus dipersepsikan sebagai upaya Nazaruddin membela diri, dan karenanya tuduhan tadi dianggap angin lalu saja. Nazaruddin sadar, bukan hanya citra kepribadiannya yang dicabik-cabik, tapi musuh-musuhnya juga berupaya membenamkan eksistensinya ke bagian terdalam dari kubangan lumpur, agar suaranya tak lagi terdengar publik. Dia tahu, musuh-musuhnya terus berupaya untuk menjadikannya manusia yang tak berdaya, bahkan kalau perlu haknya untuk bicara pun direnggut.

Menyadari semua itu, Nazaruddin sudah memberi isyarat untuk tidak lagi memberi perlawanan. Dia sudah mengaku bersalah dan minta segera divonis. Ibarat terpidana mati yang siap menjalani eksekusi, permintaan terakhir Nazaruddin hanya satu, “jangan ganggu anak-istriku.”

Hanya beberapa hari setelah mendekam di ruang tahanan  Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, publik melihat Nazaruddin sebagai pria yang kehilangan konsistensi. Alih-alih meng-up date semua tuduhan yang dilontarkan selama masa pelariannya, Nazaruddin malah mengaku lupa dan kemudian memilih diam.

Asumsi tadi tidak bermotifkan pembelaan terhadap Nazaruddin. Pun bukan upaya mementahkan semua sangkaan yang sudah dialamatkan kepadanya. Bagaimana pun, mantan bendahara umum PD itu harus menjalani proses hukum, karena namanya, termasuk perannya, sudah disebut-sebut dalam persidangan Mindo Rosalina Manulang dan Mohamad El Idris, dua tersangka lain pada kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet Sea Games Palembang.

Kita hanya menggugah sekaligus menyuarakan tuntutan agar semua kasus yang esensi tuduhannya terpusat pada peran dan keterlibatan Nazaruddin digambarkan dengan gamblang dan telanjang, serta ditangani secara proporsional seturut mekanisme hukum. Untuk itu, kita tetap mengandalkan KPK, dan berharap KPK konsisten pada semangat penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, serta berani menolak intervensi dari pihak mana pun.

Karena harapan yang demikian besar itu, KPK pun hendaknya sedikit peduli pada aspirasi publik yang mulai gelisah melihat perkembangan proses penanganan tersangka Nazaruddin. Kegelisahan itu bukannya tanpa alasan. Pertama, penanganan terhadap Nazaruddin sebagai tersangka tidak lagi fokus pada kasus dugaan suap Wisma Atlet Sea Games Palembang dan proyek fasilitas olahraga Hambalang di Bogor. Padahal, peran dan keterlibatan dugaan suap atau korupsi yang disangkakan kepada Nazaruddin berawal dari kasus Wisma Atlet Palembang.

Ketika membantah tuduhan terhadapnya, Nazaruddin menyebut sejumlah nama lain yang patut diduga terlibat dalam kasus itu. Kasusnya menyedot perhatian publik karena Nazaruddin menyebut keterlibatan menteri dan anggota DPR. Apa yang diungkap Nazaruddin telah diperkuat oleh keterangan terdakwa maupun saksi dalam persidangan Rosa dan El Idris.

Alihkan Fokus

Menurut persepsi publik, KPK mestinya lebih dulu melakukan pendalaman pada kasus Wisma Atlet, bukannya melebar kemana-mana. Karena itu, ketika KPK merinci sejumlah kasus lain yang melibatkan Nazaruddin, publik tidak hanya bingung tapi juga curiga.  Mengapa perhatian KPK harus bergeser ke kasus lain yang relatif masih mentah, sementara kasus Wisma Atlet lebih layak didalami dulu karena proses persidangannya sedang berjalan. Apalagi, keterangan para saksi maupun terdakwa nyata-nyata membenarkan tudingan Nazaruddin, utamanya tentang keterlibatan anggota kabinet serta anggota DPR.

Itulah yang dianggap aneh oleh publik. Dengan menyajikan sejumlah kasus lain plus dugaan nilai korupsi Nazaruddin yang begitu fantastis, KPK mungkin berharap bisa mengalihkan perhatian publik dari kasus Wisma Atlet dan proyek Hambalang. Namun, upaya itu relatif gagal, karena angka dugaan korupsi itu tidak seksi. Nilai korupsi itu justru memperkuat kecurigaan publik bahwa Nazaruddin sesungguhnya tidak bekerja sendiri.

Selain mengalihkan perhatian publik, KPK tampaknya juga berharap tidak didorong-dorong melaksanakan proses hukum terhadap orang-orang penting itu. Perilaku KPK untuk lari atau menghindar dari kasus yang diduga melibatkan orang-orang penting kembali berulang dalam kasus Wisma Atlet Palembang, setelah sebelumnya juga mengelak melakukan proses hukum skandal Bank Century.

Kedua, publik kembali terheran-heran karena Nazaruddin mendadak melemah dan menolak memperbarui dan merinci semua tuduhan yang diucapkan selama masalah pelariannya.  Diperlakukan seperti apa flashdisk miliknya  yang konon membuat banyak bukti penting itu? Mengapa juga KPK tidak memberi motivasi kepada Nazaruddin untuk memperkuat dan membuktikan segala sesuatu yang pernah dikatakannya?

Kini, publik sudah menyaksikan penyerahan diri Nazaruddin. Semangatnya untuk melakukan perlawanan sirna dalam sekejap. Bahkan, dia langsung memosisikan dirinya bagaikan lembu yang siap digiring ke papan pembantaian. Sebab, masih dalam proses pemeriksaan di KPK saja, dia sudah mengaku bersalah dan minta segera divonis. Namun, publik tidak bisa menerima begitu saja penyerahan diri itu.

Masalahnya, bersamaan dengan penyerahan diri itu, Nazaruddin minta, tepatnya memohon, anak istrinya tidak diganggu. Berarti, Nazaruddin tahu anak-istrinya berada dalam ancaman. Siapa lagi yang berkepentingan mengancam keselamatan anak-istrinya kalau bukan musuh-musuh Nazaruddin sendiri? Sebab, mereka  merasa terancam jika dia meneruskan ‘nyanyiannya’ membongkar kasus korupsi yang diduga melibatkan orang-orang penting di negara ini?

Bisa disimpulkan bahwa keselamatan jiwa anak-istri Nazaruddin sudah dijadikan alat tawar oleh musuh-musuh Nazaruddin. Sebagai ayah dan suami, Nazaruddin lebih memilih keselamatan anak-istrinya. Pilihan itu memaksanya untuk menghentikan keinginannya membongkar kasus korupsi yang sudah diungkap dari tempat persembunyiannya. Dia tahu,  kalau terus melawan, anak-istrinya bakal dicabik-cabik musuh-musuhnya

Red Notice untuk istrinya, Neneng, serta pernyataan kantor presiden untuk menolak tawar menawar dengan Nazaruddin otomatis menghancurkan moral perlawanannya. Nazaruddin, secara psikologis, sudah dihancurkan oleh dua kenyataan tadi. Maka, dia menghitung bahwa satu-satunya opsi yang tersisa adalah diam, lalu lupa, kemudian mengaku bersalah, lalu minta segera divonis. Dengan kesadaran penuh, dia akan melaksanakan opsi ini demi keselamatan anak-istrinya.

Sudah barang tentu, publik mengharapkan Neneng dan anaknya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mau kembali ke Indonesia untuk merespons sangkaan yang dialamatkan kepada Neneng.

Namun, publik harus siap untuk kecewa lagi. Sebab, jika Nazaruddin akhirnya lupa dan diam selamanya, kasus dugaan korupsi pada proyek Wisma Atlet Palembang tidak akan menghadirkan tersangka baru, kecuali Nazaruddin, Rosa dan El Idris. Dugaan mark up di Proyek Hambalang pun mungkin saja akan dianggap tidak ada.

*Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi Partai Golkar