HMINEWS – Pimpinan DPR merestui dan mendukung penuh keputusan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Tamsil Linrung, yang menolak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait perkara suap dana proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pemeriksaan oleh komisi antikkorupsi sebaiknya ditunda menunggu dilakukan rapat konsultasi antara DPR dengan KPK yang dijadwalkan digelar pada Kamis 29 September 2011.

“Menunggu saja sampai hari Kamis, saya tidak tahu tapi setelah Kamis saja,” kata Priyo, usai menggelar rapat bersama pimpinan Banggar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/9/2011).

Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan Tamsil dan Olly Dondokantbey kembali diperiksa besok terkait kasus suap dana percepatan infrastruktur daerah transmigrasi (DPIDT). Namun, Tamsil mengaku belum menerima surat panggilan dari KPK.

Tamsil menjelaskan tidak akan memenuhi panggilan KPK sebelum dilakukannya rapat konsultasi di DPR. Alasannya, rapat itu dimaksudkan untuk mengklarifikasi pemeriksaan KPK terhadap empat pimpinan Banggar pekan lalu sekaligus menjelaskan posisi DPR yang memiliki kewenangan pembahasan anggaran.[oz/ian]