HMINEWS – Terkait kasus yang saat ini melilit Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsul Linrung, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tutup mata dan tidak mau ikut campur.

“Kalau kita misalnya klarifikasi, tapi ternyata mekanisme hukum ada temuan lain, lantas klarifikasi ini gunanya apa? Hasil klarifikasi ini tidak punya kekuatan hukum, jadi ngapain,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Anis Matta di gedung DPR, Selasa (20/9/2011).

Bagi mereka, tuduhan yang dialamatkan ke Tamsil adalah proses hukum. Jadi, PKS merasa lebih baik diserahkan ke aparat penegak hukum. “Kalau kasus begini, jika kita lakukan klarifikasi internal, itu gunanya apa? toh ini masalah hukum, bukan wilayah partai,” katanya.

Wakil Ketua DPR ini juga mengatakan bahwa jika ada kesalahan, lebih baik hukum yang memvonis. Bukan lantas partai ada di dalamnya dan turut menyelidiki. “Kalau aparat penegak hukum menemukan ada kesalahannya, itu silahkan saja diproses. Klarifikasi partai tidak akan ada gunanya, karena tidak punya kekuatan hukum apapun juga. Sepanjang tidak ada bukti, kita percaya kepada kader kita. itu saja.”[inilah]