Oleh: Bambang Soesatyo*

MENIADAKAN remisi  bagi narapidana koruptor belum cukup. Masih banyak pekerjaan harus diselesaikan demi  efektivitas perang melawan korupsi. Pokoknya,   opsi serangan dan tekanan kepada koruptor harus  segera diperluas dan dipertajam demi tumbuhnya efek jera.

Berbagai cara bisa ditempuh untuk membangun efek jera itu. China memilih cara paling ekstrim, dengan menembak mati para narapidana koruptor. Wacana tembak mati koruptor pun pernah mengemuka di ruang publik kita. Namun, terhenti karena opini publik terbelah.

Menghapus remisi  bagi narapidana koruptor adalah bentuk paling nyata politik hukum yang tidak mengenal kompromi dan toleransi bagi koruptor. Tanpa remisi berarti narapidana koruptor harus menjalani seluruh masa hukumannya. Ini baru menjadi satu faktor penekan. Persoalannya adalah seberapa berat hukuman kepada koruptor.

Artinya, satu faktor penekan itu saja belum cukup, mengingat perilaku korup di negara ini sudah menggurita. Tak hanya melibatkan birokrat negara, tapi juga sudah menjerat penegak hukum hingga oknum hakim di pengadilan. dalam beberapa kasus korupsi terakhir, sudah terlihat kecenderungan atau modu konspirasi. si oknum birokrat mencuri uang negara, hasilnya dibagi dan dinikmati rame-rame bersama penegak hukum dan oknum-oknum di pengadilan. kesepakatannya, dakwaannya ringan sehingga vonis pengadilan pun tidak terlalu memberatkan si koruptor.

Berarti, efek jera dari peniadaan remisi bagi narapidana koruptor berpotensi tidak muncul jika moral penegak hukum dan aparat pengadilan tidak dibenahi. Maka, penghapusan remisi bagi narapidana koruptor harus didukung penegakan kembali etika penegak hukum dan para hakim.

Penghapusan remisi narapidana koruptor harus dilihat sebagai eskalasi atau penguatan politik hukum Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memerangi korupsi. Sebab, di awal pemerintahannya dulu, SBY sudah berjanji akan memimpin perang melawan korupsi. Maka, sikap politik semua pembantu presiden harus diseragamkan agar politik hukum sang presiden itu mencapai tujuan besarnya.

Dengan demikian, setelah keputusan menghapus remisi bagi narapidana koruptor, presiden perlu mengajak semua pembantunya dan lembaga tinggi negara terkait untuk memperbarui komitmen anti kotupsi, dan menyeragamkan sikap politik mereka, terutama Kementerian Hukum dan HAM, Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , termasuk para hakim di pengadilan Tipikor. Selain itu, karena para koruptor berhak mengajukan Peninjauan Kembali (PK), partisipasi Mahkamah Agung (MA) pun tentunya diperlukan.

Bersama mereka, presiden bisa membangun kesepakatan baru yang pada intinya menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor. Jangan ada lagi rekayasa meringankan dakwaan, tidak ada lagi jual beli Rencana Tuntutan (Rentut) dan hilangkan kebiasaan tawar menawar besaran vonis.

Dengan begitu, memberantas mafia hukum harus jadi program sungguhan. Jangan seperti sekarang yang terkesan seperti program sambilan. Inilah waktunya bagi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) unjuk gigi dan kerja keras. Satgas ini tentu sudah punya banyak catatan, rekaman peristiwa dan contoh-contoh kasus tentang jaringan dan praktik mafia hukum. Beri presiden rekomendasi mengenai cara atau strategi paling efektif dalam memberantas mafia hukum.

Contoh kasus terbaru kerja mafia hukum tercermin pada kasus Hakim ‘ad hoc’ di Pengadilan Hubungan Industrial, Imas Dianasari. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam sebuah kasus dugaan suap sengketa industrial, Imas pekan lalu diperiksa KPK.

Namun, eksistensi, kekuatan dan potret kerja mafia hukum terlihat begitu telanjang dalam kasus terpidana penggelap pajak, Gayus Tambunan. Diguyur uang suap bermiliar-miliar rupiah, proses hukum kasus Gayus sarat dengan rekayasa meringankan dakwaan sampai jual-beli Rentut.

Sebelum kasus Imas, publik juga dikejutkan oleh berita Penangkapan Hakim Syarifuddin oleh KPK.  Penangkapan itu menambah panjang dafar oknum penegak hukum yang terlibat kasus korupsi dan suap.

Masih Rapuh

Publik masih ingat dengan kasus Jaksa Urip Tri Gunawan. Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu disergap Meret 2008 karena menerima suap dalam kasus penyelesaian BLBI. Urip divonis 20 tahun penjara. Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Hakim Muhtadi Asnun, juga ditangkap KPK karena menerima suap dari  Gayus Tambunan.

Hakim Ibrahim dari Pengadikan Tata Usaha Negara Jakarta pun ditangkap karena menerima suap dalam kasus sengketa tanah. Kemudian,  kasus Dwi Seno Widjanarko. Jaksa Fungsional Bidang Intelijen di Kejaksaan Negeri Tangerang.  Dia ditangkap Februari 2011 karena kasus suap dan pemerasan.

Kasus Gayus menalan korban perwira muda Polri.  Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini sudah divonis bersalah. Namun, paling tragis adalah nasib Jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang. Setelah tampil gagah sebagai penuntut dalam kasus Antasari Azhar, Cirus kini malah menyandang status tersangka dalam kasus suap dalam kasus Gayus.

Rangkaian kasus pelanggaran etika penegak hukum ini layak dimaknai sebagai faktor penyebab kegagalan negara menumbuhkan efek jera perilaku korup. Jelas bahwa pelanggaran etika yang begitu masif oleh penegak hukum menjadi faktor utama kegagalan negara membasmi korupsi.

Penghapusan remisi bagi narapidana koruptor pun bisa gagal menumbuhkan efek jera jika para penegak masih dibiarkan minta bagian atau mencari uang suap dari para koruptor. Sebab, demi hukuman yang ringan, tersangka koruptor tak segan-segan menguras sebagian kekayaan haramnya itu untuk penegak hukum yang meminta uang.

Karena itu, agar tujuan besar dari penghapusan remisi koruptor itu tercapai, pemulihan moral dan etika penegak hukum menjadi faktor kunci. Penghapusan remisi boleh dilihat sebagai serangan balik terhadap koruptor. Namun, ini saja belum efektif. Dia harus diperkuat dengan pemberantasan mafia hukum yang jaringannya berpusat pada institusi-institusi penegakan hukum.

Selama mafia hukum masih eksis, sistem hukum akan tetap banci. Para koruptor tidak butuh remisi karena mereka bisa membeli keringanan hukuman dari penegak hukum yang doyan uang suap.

Hukuman ringan plus remisi bagi koruptor bisa menghancurkan moral bangsa dalam memerangi korupsi.  untuk apa memompa moral dan semangat rakyat berperang lawan korupsi, kalau para koruptor yang jelas-jelas sudah menimbulkan kerusakan sistemik di negara mendapat hukuman ringan.

Siapa pun patut mengapresiasi keberanian politik pemerintah menghilangkan remisi itu. jika didukung oleh aksi pemberantasan mafia hukum dengan konsisten, keduanya menjadi terapi kejut yang cukup ampuh, yang nantinya akan menimbulkan efek jera.

Hukuman ringan dan remisi bagi narapidana koruptor itu mestinya membuat kita malu karena serba bertolakbelakang dengan ambisi memenangi perang melawan para koruptor.

Tidak akan pernah ada efek jera berkorupsi selama para koruptor menerima hukuman ringan. Tidak ada yang takut melakukan korupsi.  Gayus dan koruptor bisa menikmati status mereka  karena ringannya  hukuman.

Kini, setelah pemerintah berniat menghilangkan remisi bagi narapidana koruptor, mereka pasti gelisah dan takut. Sekarang, kita harus terus mendesak pemerintah agar merealisasikan niat ini. jangan berlama-lama.

*Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar