Ketua umum PDIP Megawati dalam konsolidasi kader di Jakarta membuat pernyataan menarik. Menurutnya pemuda berperan besar menghancurkan Indonesia. Pemuda dianggap melupakan kemerdekaan dan tanah kelahiran mereka.  Dirinya merujuk, banyak generasi muda berprestasi “doyan” pindah ke negara lain.

Di tempat terpisah, Anggota Dewan Pembina Demokrat Achmad Mubarok menuding generasi muda jadi tikus ganas dan rakus. Pasca Soeharto, Indonesia mengalami lost generation sehingga muncul anak muda. Tapi mereka tipis idealisme, suka demo, tukang protes dan mencaci maki pemerintah. Akibatnya mereka gagal menjadi pemimpin.

Belakangan ini, banyak ditemukan keprihatinan atas nasib anak muda Indonesia. Tudingan Megawati dan Achmad Mubarok hanya satu dari ribuan kegelisahan atas kepemimpinan pemuda.  Keduanya berangkat dari realitas politisi muda yang merusak bangsa. Kita sekarang dapat melihat menteri muda seperti Muhaimin Iskandar dan Andi Malarangeng terjerat dugaan korupsi. Sebelumnya, politiis muda Demokrat Nazaruddin juga terjerat korupsi Wisma Atlet.

Mengutip Yuddy Chrisnandi, generasi muda Indonesia mengalami gerontoksasi yaitu orang muda yang mewarisi sifat tidak terpuji orang tua. Sebab kegagalan pendidikan dan pembinaan pemuda tidak dapat dilepaskan dari generasi sebelumnya. Tepat kiranya sebuah adagium mengatakan, keberhasilan sebuah generasi dapat dilihat dari generasi sesudahnya.

Semakin rusaknya Indonesia sendiri bukan semata kesalahan mutlak pemuda. Ini mengingat ada tiga kesalahan fatal pemerintah terhadap pemuda.

Pertama, generasi muda tidak diberi kesempatan memimpin. Mengutip Soe Hoek Gie, generasi tua adalah kelompok pengacau. Perkataan Gie masih terbukti, selama ini persoalan kepemimpinan dihegemoni kelompok tua. Gaung pemimpin muda hanya sebatas slogan, sebab pemerintah dan partai politik memarginalkan pemuda. Dapat dilihat misalnya, berapa banyak parpol menyerap kaum muda. Sangat sedikit dibandingkan kelompok tua.

Kedua, penataran model P4 yang destruktif. Banyak politisi muda sekarang berasal dari embrio generasi Orde Baru yang dikungkung sistem P4. Pemerintahan represif Soeharto tidak membuka peluang adanya protes atas berbagai kebijakan. Kita juga dipertontonkan penerapan asas tunggal Pancasila yang membunuh kelompok keagamaan. Lebih parahnya, mereka disuguhkan parade korupsi yang ditampilkan rezim Orba dan kroninya. Sehingga banyak dari mereka meneladani apa yang disajikan Soeharto.

Ketiga, pemerintah tidak peduli pemuda  dimana anggaran pemuda hanya 0,3% dari APBN. Anggaran ini tidak sebanding dengan populasi  pemuda Indonesia tahun 2011 sebanyak 62,926 juta jiwa. Tahun 2011 alokasi anggaran di RAPBN untuk pembinaan pemuda dan olahraga hanya sebesar Rp 847,6 milyar. Artinya setiap pemuda hanya dianggarkan Rp 27.683,31/orang setiap tahunnya. Jumlah itu tidak sebanding dengan permasalahan pemuda yang semakin banyak.

Melihat berbagai persoalan itu, tentu tidak bijak terus menyalahkan pemuda. Untuk itu, ada tiga solusi untuk mengatasinya. Pertama, pemerintah perlu merumuskan strategi mengatasi masalah pemuda. Semakin kronisnya masalah pemuda membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat. Menyalahkan tidak menyelesaikan masalah, justru memperburuk kondisi pemuda Indonesia.

Kedua, Pemerintah juga dituntut diminta menjadi mediator kisruh kelompok kepemudaan nasional yaitu KNPI. Kepemimpinan ganda di tubuh KNPI harus secepatnya diselesaikan. Sebab semakin dibiarkan berlarut akan mendorong lambatnya kepemimpinan pemuda.

Ketiga, menjadikan pemuda sebagai mitra kritis. Usia muda adalah penuh letupan idealisme. Wajar jika pemuda kritis kepada pemerintah dan jangan pernah pemerintah malu dikritik pemuda. Sebab kritik pemuda adalah kecintaan terhadap pemimpin Indonesia.

Inggar Saputra, Pengurus Pusat KAMMI dan peneliti Institute For Reform Sustainable (Insure)