HMINEWS – Kembali kasus suap kelas kakap diduga melibatkan seorang Menteri Aktif. Setelah Menteri Olahraga Andi Malarangeng dituduh menerima aliran dana dalam kasus Nazarudin, kali ini giliran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dikait-kaitkan dengan kasus suap yang melibatkan dua pejabat Kementrian tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Serikat Pengacara Rakyat (SPR) menduga keterlibatan Muhaimin Iskandar cukup masuk akal dan harus didalami secara serius oleh penyidik KPK. Ada dua alasan yang membuat dugaan keterlibatan Menakertrans Muhaimin Iskandar menjadi masuk akal.

Alasan pertamaadalah jumlah uang suap yang berhasil diamankan cukup besar yakni Rp 1,5 Milyar. Jika dilihat dari besarnya jumlah dana yang diamakankan, maka sangat mungkin  jika sasaran utama pemberian dana tersebut adalah pejabat tinggi atau bahkan seorang menteri. Terlebih lagi Pengacara Terdakwa telah menyebutkan adanya keterangan saksi yang mengarah pada  keterlibatan Menakertrans, Muhaimin Iskandar.

Dalam berbagai tindak pidana suap yang pernah diperiksa Pengadilan Tipikor, jumlah uang suap memang senantiasa disesuaikan dengan “kapasitas”  pejabat yang akan disuap. Semakin tinggi pejabat yang akan disuap, semakin besar pula jumlah uang suapnya. Sebab jika jumlah uang suap yang diberikan terlalu kecil, maka besar kemungkinan sang pejabat tinggi justru akan marah, dan “hubungan baik” antara penyuap dan pejabat yang disuap justru bisa berantakan.

Alasan keduaadalah jabatan pelaku transaksi  suap yang cukup tinggi di Kemenakertrans. Dalam kasus suap, biasanya pelaku transaksi adalah bawahan dari pejabat yang akan disuap yang hanya berfungsi sebagai perantara. Jika pelaku transaksi  saja sekelas Sekretaris Direktur Jenderal, maka sasaran utama penyuapan pasti mempunyai jabatan yang sangat tinggi.

Muhaimin Harus Non Aktif

Sebenarnya tidaklah sulit bagi KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas, sebab bukti permulaan sudah lebih dari cukup dan pelaku lapangan sudah tertangkap tangan.  KPK tinggal menyelidiki dalam konteks apa uang suap tersebut diberikan dan siapa pejabat paling berwenang untuk membuat keputusan dalam persoalan tersebut. Dari situ pelaku utama transaksi suap bisa diketahui, sebab tidak mungkin suap diberikan kepada orang yang tidak memiliki kewenangan.

Akan tetapi akan sangat sulit KPK untuk bergerak jika ternyata sasaran utama suap tersebut adalah seorang Menteri . Selama ini KPK belum pernah berhasil menetapkan seorang menteri yang masih aktif menjadi tersangka kasus korupsi. Seolah ada hambatan psikologis yang sangat besar  bagi KPK jika berhadapan dengan seorang Menteri yang masih aktif.

Kami berharap, kali ini KPK bisa menaggalkan hambatan psikologis tersebut. Jika memang Muhaimin Iskandar terlibat, KPK harus berani membuat sejarah baru dengan menetapkan Muhaimin , seorang menteri yang masih aktif sebagai tersangka. Jadi, KPK jangan hanya berani dengan mantan Menteri yang sudah tidak berkuasa seperti yang selama ini terjadi.

Disisi lain, Presiden SBY sebenarnya bisa berperan besar menghilangkan hambatan psikologis tersebut, yakni dengan menonaktifkan sementara Muhaimin Iskandar dari jabatan Menakertrans. Jika kelak tidak terbukti bersalah, maka ia bisa melanjutkan jabatannya, namun jika bersalah maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Hal yang sama seharusnya juga diterapkan pada Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng.

Bagi SBY, tindakan menonaktifkan Menteri-nya yang diduga korupsi, akan menjaga citra pemerintahannya yang bersih dan berkomitmen pada pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sudah saatnya pemerintah membuat standar aturan untuk menonaktifkan seorang menteri yang di lingkungan kerja terdekatnya terjadi tindak pidana korupsi. Penonaktifkan bisa dilakukan jika sedikitnya ada dua orang saksi yang menginformasikan keterlibatan sang Menteri.

Penonaktifan ini penting agar kerja-kerja di kementrian bisa tetap berjalan dan penyelidikan kasus korupsi bisa tuntas.

Habiburokhman,SH, Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat