HMINEWS – Begitu banyak alasan yang bisa dijadikan justifikasi untuk menurunkan Susilo Bambang Yoedhoyono sebagai presiden tanpa harus menunggu 2014. Skandal kasus Bank Century adalah salah satu pintu masuk untuk menurunkan SBY. Bahkan sejatinya, memakzulkan SBY sekarang juga merupakan urusan mudah, yang hanya memerlukan waktu lima menit. Rakyat justru  berdosa kalau mempertahankan SBY sampai 2014.

Demikian benang merah yang mencuat dalam diskusi bertema “Perubahan 2014 atau Sekarang Juga? (Catatan Kritis untuk Rezim SBY-Boediono), yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0, di Duta Merlin Blok C-17, Jakarta Pusat, Rabu (7/9). Diskusi menghadirkan pengamat politik yang juga penulis buku menghebohkan Gurita Cikeas dan Cikeas Makin Menggurita George Yunus Aditjondro, pakar hukum tatanegara Irman Putrasidin, pakar money laundering dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih, dan Ketua Nasional Aktivis 77/78 Indro Tjahjono.

Sebagian kalangan selalu menjadikan 60% lebih suara  yang didulang SBY pada Pilpres sebagai dalih kokohnya posisi SBY. Bahkan para pembelanya menilai SBY tidak bisa dijatuhkan sebelum 2014 karena dipilih oleh mayoritas rakyat.

Menurut pakar hukum tata negara Irman Putrasidin, pendapat ini menyesatkan. Jangankan cuma 60%, bahkan seandainya seorang presiden dipilih oleh 100% rakyatnya, satu detik setelah pelantikan, konstitusi berhak menurunkan presiden saat itu juga. UUD menyebutkan salah satu alasannya, yaitu jika Presiden melakukan perbuatan tercela.

“Jika SBY pipis di sembarang tempat, maka saat itu juga dia bisa dimakzulkan karena sudah melakukan perbuatan tercela. Nah, kalau soal pipis saja dia bisa diturunkan, bagaimana halnya jika  SBY tidak melaksanakan kewajibannya kepada negara dan rakyat atau mengkhianati Pancasila dan UUD 1945? Padahal, SBY telah banyak sekali melakukan perbuatan tercela. Jadi sebetulnya, menurunkan SBY  itu cuma urusan lima menit,” ujar Irman.

Skandal Century

Selain Irman, para pembicara lain juga berpendapat banyak alasan untuk memberhentikan SBY sebagai presiden sekarang juga. Pada kasus skandal Bank Century, lanjut dia, DPR mestinya tidak perlu repot-repot membentuk Panja atau yang semacamnya untuk menelusuri aliran dana Century. DPR juga tidak usah sibuk meminta Boediono mengundurkan diri.  Skandal ini sudah layak dijadikan justifikasi untuk meng-impeachment SBY-Boediono.

“Sebagai Gubernur BI, Boediono punya peran sangat penting dalam skandal Century. Sedangkan SBY bersalah karena memberikan hak imunitas kepada Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati agar tidak tidak disentuh. Padahal, hak imunitas hanya milik anggota DPR saat menjalankan tugas konstitusinya. SBY sudah melakukan tindakan tercela karenanya bisa kena impeachment. Ini soal mudah, cuma perlu lima menit,” ungkap Irman lagi.

Tidak legitimated

George mengatakan SBY sebetulnya baru menjadi presiden selama lima tahun. Sedangkan dua tahun sisanya dia bukanlah presiden. Hal ini disebabkan kemenangannya diperoleh melalui Pemilu 2009 yang kriminal dan penuh rekayasa. Dengan demikian, posisinya sebagai presiden sejak 2009 jelas tidak legitimated.

“Setelah Pemilu 2009 saya tidak pernah menganggap SBY sebagai presiden. Dia hanyalah warga negara yang pandai menggunakan media massa untuk politik pencitraan. Saya juga tidak pernah menganggap Ani Yudhoyono sebagai Ibu Negara. Dia hanya ibunya anak-anak, ibu dari Ibas dan Agus saja,” tukas George.
Sehubungan dengan itu, dia menilai seharusnya penolakan rakyat bukan didasarkan pada operasional kepemimpinannya yang amburadul. Rakyat hendaknya menjadikan tidak legitimated-nya pemilu 2009 untuk menolak SBY.  Sedangkan penolakan terhadap Boediono sebagai Wapres, bukan cuma karena tidak legitimated, tapi juga karena dia telah bertindak kriminal dalam kasus Century.

“Makanya saya heran, kok ada orang yang juga mengusung Sri Mulyani sebagai Capres 2014. Padahal, selaku Menkeu Sri bersama-sama Boediono juga melakukan tindak kriminal dalam skandal century,” ungkap George.

UU Pencucian Uang
Pada kesempatan yang sama, Yenti mengatakan kalau KPK tidak mau menggunakan pasal-pasal UU Pencucian Uang, jangan berharap pengusutan kasus Century dan berbagai skandal korupsi lain bisa  tuntas. Sayangnya, selama ini KPK justru enggan menggunakan UU ini dan tetap mengusut kasus korupsi dengan cara-cara konvensional.

“Di dunia internasional, korupsi sudah dianggap sebagai extraordinary crime. KPK justru banyak melakukan keanehan dan kejanggalan. Misalnya, dengan mengatakan akan fokus ke Nazarudin. Padahal, tukang becak pun tahu bahwa Nazarudin pasti tidak sendirian. Dia pasti melibatkan banyak pihak lain. Nah, dengan UU Pencucian uang, bisa ditelusui aliran dana korupsinya. Siapa saja yang menerima dan untuk apa. KPK seharusnya balajar dari  negara-negara lain yang berhasil memberantas korupsi. Jadi, kalau KPK sibuk mengklaim sedang bekerja, pertanyaannya KJPK bekerja untuk siapa? Untuk rakyat apa koruptor?” tukas Yenti.

Sementara itu, tokoh nasional Rizal Ramli yang dimintai komentarnya atas diskusi ini mengatakan, para pembicara adalah orang-orang yang punya kapasitas di bidangnya dan kredibel. Mereka tentu tidak asal bicara, melainkan dengan sumber-sumber dan data yang valid serta teruji kebenarannya.

“Ibu Yenti adalah ahli money loundering yang kapabel. Begitu juga dengan Goerge, Irman, dan Indro mereka punya kapasitas dan integritas yang tidak perlu diragukan lagi. Apa yang mereka ungkapkan pada diskusi ini, sekali lagi bisa menjadi  justifikasi bahwa perubahan memang harus  dilakukan sekarang juga,” kata Rizal Ramli.