Oleh: Joseph Mayton

Kairo – Alih-alih terpaku untuk menuntut balas masa lalu Mesir, upaya intensif untuk menciptakan budaya damai dalam apa yang telah dengan cepat menjadi lanskap politik yang terpecah belah – antara kelompok agama, militer, serta aktivis dan rakyat – boleh jadi memberi peluang terbaik untuk melahirkan Mesir baru yang berkeadilan sosial, transparan dan toleran.

Setiap hari orang Mesir berjuang menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat bisa saja berubah. Kairo sekarang tidaklah sama seperti enam bulan yang lalu. Saat suara-suara kini mulai memecah kebuntuan politik dan sosial di Mesir, masyarakat Mesir bisa, melalui budaya damai, memberi preseden tidak saja bagi negara mereka sendiri tetapi juga seluruh kawasan.

UNESCO mendefinisikan budaya damai sebagai “seperangkat nilai, sikap, perilaku dan pedoman hidup yang menolak kekerasan dan mencegah konflik dengan mengatasi akar penyebabnya demi memecahkan berbagai masalah melalui dialog”. Di Mesir, misalnya, ini bisa membantu membangun anggapan bahwa “orang lain”, yang ikut andil dalam tindakan kekerasan di masa lalu, bisa menjadi bagian dari masyarakat, alih-alih tetap berada di posisi pinggiran seperti sekarang. Pembangunan budaya semacam itu di Mesir bisa mencontoh model rekonsiliasi ala Afrika Selatan, yang membuat Afrika Selatan bisa melihat ke depan alih-alih terpaku dengan masa lalu apartheid yang mengecewakan dan menyedihkan.

Menanamkan budaya damai pada generasi muda bisa menjadi obat manjur bagi ketidakpercayaan generasi tua dan permusuhan satu sama lain – antara Kristen lawan Muslim; pekerja lawan pengusaha; militer lawan rakyat; dan seterusnya.

Di Mesir, salah satu akar penyebab kurangnya budaya damai adalah sistem pendidikan. Para pelajar Mesir diajari bahwa mereka itu berbeda satu sama lain, bahwa agama mereka masing-masing adalah penyebab separasi. Di sekolah-sekolah, pelajar Kristen belajar sejarah dan iman Kristen secara terpisah, sementara pelajar Muslim juga begitu dalam mempelajari Islam. Ini menciptakan anggapan bahwa masing-masing kelompok terpisah dan terbelah dalam setiap perjuangan nasional. Tanpa mempelajari secara bersama-sama sejarah Kristen dan Islam di Mesir, terbangunlah pikiran bahwa Mesir itu dulu, dan juga sekarang, merupakan negara “Kristen” atau “Muslim”.

Beberapa tahun lalu, saya bertemu guru sejarah dari sebuah sekolah menengah di Kairo. Ia ingin menghabiskan satu minggu penuh belajar-mengajar untuk mendiskusikan agama Yahudi dan Kristen, dan peran mereka dalam sejarah Mesir. Kepala sekolah di sekolah itu memberi tahunya agar jangan sampai ia melakukan hal itu.

“Mereka mengatakan pada saya bahwa Mesir itu negara Muslim, dan pemerintah pun telah memberi para pelajar kesempatan untuk belajar Kristen jika mereka adalah penganut Kristen,” kata guru itu. Ia pun kecewa. Para siswa telah biasa mengolok-olok teman mereka, dan ia pikir bahwa sedikit pengajaran tentang budaya-budaya yang membentuk Mesir – seperti sejarah Koptik, masa-masa awal Islam, dan integrasi yang terjadi berikutnya – akan sangat bermanfaat. tetapi tidaklah demikian cara pemerintah memandang masalah ini. Di sini, kepala dari sekolah swasta itu menolak proposalnya. Di sekolah-sekolah negeri, tidak ada perdebatan – pemerintah memang tidak mengizinkan pendidikan agama yang terpadu.

Perpecahan yang dipaksakan ini terhenti oleh revolusi, setidaknya selama beberapa bulan ini. Namun, melalui upaya keras para pendidik dan aktivis perdamaian, masyarakat Mesir bisa diubah menjadi masyarakat di mana budaya damai dan koeksistensi berkembang, yang bisa membantu menerapkan gagasan-gagasan toleransi dan pengertian melalui apa yang UNESCO sebut sebagai “dialog, pembangunan konsensus dan nirkekerasan aktif”.
Saat Mesir bergerak ke arah baru, kinilah waktunya untuk menciptakan suatu masyarakat yang memahami semua segi sejarah dan rakyat Mesir. Melalui dorongan yang lebih kuat menuju budaya damai, Mesir bisa sekali lagi menunjukkan pada dunia bahwa Mesir adalah negara yang berpikiran maju dan bisa menciptakan dunia yang lebih baik berdasarkan perdamaian dan toleransi.

###

* Joseph Mayton ialah Pemimpin Redaksi Bikyamasr.com.

Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan HMINEWS.COM