HMINEWS.COM

 Breaking News

Andi Nurpati dan Nyali Polri

September 23
09:58 2011

NAMA Andi Nurpati kembali dipersoalkan dalam kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK). Polri pun tak bisa lagi bersiasat untuk tidak menjerat mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  yang kini menjadi petinggi Partai Demokrat itu sebagai tersangka.

Dalam gelar perkara kasus tersebut secara tertutup di Mabes Polri, Rabu (21/9), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menyoal sejauh mana keterlibatan Nurpati. Kedua institusi itu menilai penyidikan yang dilakukan polisi sudah sesuai aturan hukum, tetapi harus benar-benar on the track.

On the track? Itu memang keraguan publik, bahwa polisi tidak benar-benar on the track, bahkan sama sekali tidak
di jalur yang benar. Artinya, penyidikan baru menyentuh pelaku kelas teri, belum dalangnya.

Sikap Polri dalam membongkar kasus surat palsu MK memang sarat dengan keanehan. Aneh lantaran meski sudah 18 bulan menyidik,
mereka tak berdaya mengungkap siapa aktor pemalsuan surat MK sekalipun terpampang segudang petunjuk yang terang-benderang.

Polisi yang biasanya garang mengusut kasus orang-orang kecil tiba-tiba menjadi pengecut karena berurusan dengan
petinggi partai penguasa. Saking takutnya, polisi baru menetapkan dua tersangka kelas teri, yakni
mantan panitera MK, Zainal Arifin Hoesein, dan mantan juru panggil MK, Masyhuri Hasan.

Zainal diduga sebagai konseptor penambahan redaksional draf surat bernomor 112 tanggal 14 Agustus 2009
yang digunakan KPU dalam menetapkan calon Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, sebagai pemenang kursi DPR.
Adapun Masyhuri dituding memalsukan tanda tangan Zainal.

Polisi boleh saja menepuk dada, merasa sudah mereguk kesuksesan dengan menetapkan Zainal dan Masyhuri sebagai tersangka.
Akan tetapi, hasil penyidikan itu sejatinya ialah noda bagi rasa keadilan publik. Sungguh tidak adil karena aktor surat palsu MK
masih bebas melenggang. Padahal, Nurpati sangat kuat diduga sebagai otak di balik pemalsuan surat MK.

Hasil penelusuran Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR pun begitu gamblang mempertontonkan peran Nurpati sebagai aktor.
Para saksi yang dimintai keterangan oleh panja teramat jelas menyebut Nurpati adalah pencetus sekaligus pelaksana ide pemalsuan surat MK.

MK yang membentuk tim investigasi ketika kasus itu muncul pada 2009 secara terang-benderang juga menyebutkan keterlibatan Nurpati.
Karena itu pula MK melaporkannya ke polisi pada Februari 2010.

Kita mendesak kepolisian tak lagi terus mengumbar dalih demi melindungi dan melayani Nurpati.
Kasus surat palsu MK bukan semata penyelewengan administrasi, bukan sekadar persoalan surat-menyurat.

Kasus surat palsu MK merupakan kejahatan konstitusi, kriminalitas tingkat tinggi dalam demokrasi.
Dengan begitu, yang harus dibidik ialah biang keroknya, bukan cuma staf atau administratur seperti Masyhuri dan Zainal.
Masih punya keberaniankah Polri? Masihkah ada nyali yang tersisa buat setitik kebajikan?.[editorial media indonesia]

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.