HMINEWS, Jakarta –  Pengusutan kasus Nazarudin kian hari kian mengkhawatirkan, sebab banyak sekali kejanggalan dan ketertutupan  yang terjadi sejak kabar tertangkapnya Nazarudin di Columbia dirillis ke media massa. Kejanggalan tersebut antara lain, tidak adanya informasi yang akurat tentang dengan siapa Nazarudin ketika tertangkap di Columbia. Awalnya Nazarudin dikhabarkan seorang diri, namun kemudian muncul isu bahwa Nazarudin berada di Columbia bersama istri dan sepupunya.
Demikian sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Serikat Pengacara Rakyat Habiburokhman,SH melalui rilis yang dikirim ke redaksi HMINEWS (Jumat, 12/8/2011). “Kejanggalan berikutnya adalah soal komposisi Tim Penjemput Nazarudin ke Columbia. Siapa saja yang berangkat kesana, dan apa yang dilakukan Tim Penjemput tersebut disana. Komposisi Tim Penjemput ini cukup penting untuk diketahui publik agar publik tahu  bahwa tidak ada deal-deal tertentu yang dilakukan oleh Tim Penjemput dengan Nazarudin soal penanganan kasus ini.”
Lebih lanjut, Habiburokhman juga menyampaikan bahwa kejanggalan selanjutnya adalah mengenai simpang-siurnya khabar keberangkatan Nazarudin kembali ke Indonesia. “Paling tidak sampai Jum’at siang waktu Indonesia , Duta Besar Indonesia untuk Columbia tidak merani memastikan khabar kepulangan Nazarudin tersebut. Padahal beberapa pihak sudah memastikan keberangkatan Nazarudin ke Indonesia. Patut diduga bahwa ketidakjelasan kepulangan Nazarudin ini dimaksudkan untuk menutupi komposisi Tim Penjemput Nazarudin.”
Banyaknya kejanggalan dan ketertutupan informasi tersebut patut disesalkan, karena seharusnya sampai batas-batas tertentu publik berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang masalah Nazarudin ini. Keterbukaan informasi jalannya suatu proses hukum kepada publik sangatlah penting untuk meyakinkan publik bahwa memang tidak ada penyimpangan atau bahkan rekayasa dalam penangana kasus tersebut.
“Bangsa kita sudah muak dengan rekayasa demi rekayasa dalam kasus-kasus hukum di Indonesia.Kita tenti tidak ingin kasus Nazarudin ini akan berjalan seperti kasus Anthasari, Kasus Gayus Tambunan , Kasus Susno Duaji yang terkesan sekali dibonsai untuk melindungi pihak-pihak tertentu”, kata Habib.
Kekhawatiran publik atas penanganan  perkara ini semakin membesar karena saat ini praktis tidak ada satupun institusi penegak hukum termasuk KPK yang mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat .
Jika sebelumnya masyarakat cukup percaya pada KPK untuk menangani kasus-kasus yang penting, saat ini kepercayaan tersebut sudah sangat jauh menurun. Penyebabnya tak lain adalah ksasus dugaan pelanggran Kode Etik yang melibatkan beberapa petinggi KPK. Terlebih lagi dugaan pelanggran Kode Etik tersebut justru menyangkut pertemuan pejabat-pejabat KPK dengan Nazarudin..
Perlu kami tekankan bahwa saat ini sudah sangat sulit bagi pemerintah untuk kembali meraih keprcayaan publik. Seruan Presiden SBY dan beberpa petinggi Demokrat agar pengusutan kasus Nazarudin dilakukan secara terbuka terkesan hanya merupakan  retorika normatif belaka, sebab faktanya kejanggalan dan ketertutupan justru terjadi sejak awal tertangkapnya Nazarudin.
“Jangan disalahkan jika apapaun hasil pengusutan kasus ini akan tetap tidak dipercaya oleh publik, dan tentui saja publik akan membuat kesimpulan sendiri.Kami berharap agar Presiden SBY bisa bertindak tegas untuk menjamin keterbukaan dalam kasus ini dengan menegur pihak-pihak yang secara sistematis menutup-nutupi informasi tentang kasus ini. SBY harus sadar bahwa semakin tertutup penanganan kasus ini akan semakin besar kemungkinan terjadinya rekayasa,” pungkas Habib.

Pengusutan kasus Nazarudin kian hari kian mengkhawatirkan, sebab banyak sekali kejanggalan dan ketertutupan  yang terjadi sejak kabar tertangkapnya Nazarudin di Columbia dirillis ke media massa. Kejanggalan tersebut antara lain, tidak adanya informasi yang akurat tentang dengan siapa Nazarudin ketika tertangkap di Columbia. Awalnya Nazarudin dikhabarkan seorang diri, namun kemudian muncul isu bahwa Nazarudin berada di Columbia bersama istri dan sepupunya. Demikian sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Serikat Pengacara Rakyat Habiburokhman,SH melalui rilis yang dikirim ke redaksi HMINEWS (Jumat, 12/8/2011).

“Kejanggalan berikutnya adalah soal komposisi Tim Penjemput Nazarudin ke Columbia. Siapa saja yang berangkat kesana, dan apa yang dilakukan Tim Penjemput tersebut disana. Komposisi Tim Penjemput ini cukup penting untuk diketahui publik agar publik tahu  bahwa tidak ada deal-deal tertentu yang dilakukan oleh Tim Penjemput dengan Nazarudin soal penanganan kasus ini.” Lebih lanjut, Habiburokhman juga menyampaikan bahwa kejanggalan selanjutnya adalah mengenai simpang-siurnya khabar keberangkatan Nazarudin kembali ke Indonesia. “Paling tidak sampai Jum’at siang waktu Indonesia , Duta Besar Indonesia untuk Columbia tidak merani memastikan khabar kepulangan Nazarudin tersebut. Padahal beberapa pihak sudah memastikan keberangkatan Nazarudin ke Indonesia. Patut diduga bahwa ketidakjelasan kepulangan Nazarudin ini dimaksudkan untuk menutupi komposisi Tim Penjemput Nazarudin.”

Habiburokham

Banyaknya kejanggalan dan ketertutupan informasi tersebut patut disesalkan, karena seharusnya sampai batas-batas tertentu publik berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang masalah Nazarudin ini. Keterbukaan informasi jalannya suatu proses hukum kepada publik sangatlah penting untuk meyakinkan publik bahwa memang tidak ada penyimpangan atau bahkan rekayasa dalam penangana kasus tersebut. “Bangsa kita sudah muak dengan rekayasa demi rekayasa dalam kasus-kasus hukum di Indonesia.Kita tenti tidak ingin kasus Nazarudin ini akan berjalan seperti kasus Anthasari, Kasus Gayus Tambunan , Kasus Susno Duaji yang terkesan sekali dibonsai untuk melindungi pihak-pihak tertentu”, kata Habib.

Kekhawatiran publik atas penanganan  perkara ini semakin membesar karena saat ini praktis tidak ada satupun institusi penegak hukum termasuk KPK yang mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat . Jika sebelumnya masyarakat cukup percaya pada KPK untuk menangani kasus-kasus yang penting, saat ini kepercayaan tersebut sudah sangat jauh menurun. Penyebabnya tak lain adalah ksasus dugaan pelanggran Kode Etik yang melibatkan beberapa petinggi KPK. Terlebih lagi dugaan pelanggran Kode Etik tersebut justru menyangkut pertemuan pejabat-pejabat KPK dengan Nazarudin.

Perlu kami tekankan bahwa saat ini sudah sangat sulit bagi pemerintah untuk kembali meraih keprcayaan publik. Seruan Presiden SBY dan beberpa petinggi Demokrat agar pengusutan kasus Nazarudin dilakukan secara terbuka terkesan hanya merupakan  retorika normatif belaka, sebab faktanya kejanggalan dan ketertutupan justru terjadi sejak awal tertangkapnya Nazarudin. “Jangan disalahkan jika apapaun hasil pengusutan kasus ini akan tetap tidak dipercaya oleh publik, dan tentui saja publik akan membuat kesimpulan sendiri.Kami berharap agar Presiden SBY bisa bertindak tegas untuk menjamin keterbukaan dalam kasus ini dengan menegur pihak-pihak yang secara sistematis menutup-nutupi informasi tentang kasus ini. SBY harus sadar bahwa semakin tertutup penanganan kasus ini akan semakin besar kemungkinan terjadinya rekayasa,” pungkas Habib. [] lara