HMINEWS – Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan DPR dan DPD, Jakarta, Selasa (16/8/2011), tentang penolakan segala upaya pelemahan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak berkesuaian dgn fakta dilapangan. Pidato Presiden SBY sekedar politik pencitraan dan pembohongan kepada rakyat Indonesia.

Demikian disampaikan oleh M Amin Pengamat The Indonesian Reform Institute, sebagaimana rilis yang disampaikan kepada HIMNEWS.

“Ambil contoh semisal, meskipun SBY dengan mengunjungi  ke rumah sakit dan menyatakan keprihatinan terhadap nasib yang menimpa Tama S Langkun, aktivis ICW, korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum instansi tertentu. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan baik terhadap pengusutan baik terhadap penganiayaan maupun pengungkapan kepemilikan rekening gendut Perwira POLRI oleh Tama S Langkun.” Demikian tegas Amin.

Kedua, SBY membiarkan saja kader Partai Demokrat yang menjabat sebagai Ketua DPR RI Marzuki Ali dengan pernyataan kontroversialnya mengenai pembubaran KPK, yang menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan.

Semestinya SBY meminta mundur atau setidaknya menegur Marzuki Ali yang tidak sejalan dengan wacana “anti korupsinya”.

Ketiga, sampai saat ini jelas tidak ada tindaklanjut  pengusutan selain kepemilikan rekening gendut perwira POLRI termasuk rekening gndut kepala daerah. Ironisnya, padahal data kepemilikan rekening gendut tersebut bersumber dari laporan ‘Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)’, salah satu elemen lembaga anti korupsi yang disebut SBY dalam pidatonya.

Kasus kepemilikan rekening gendut perwira POLRI dan Kepala daerah konkret dan didepan mata, kenapa didiamkan, malah beretorika tidak ada juntungan. Dengan otoritasnya presiden SBY sangat mudah memerintahkan bagi KPK melakukan pengusutan.

Keempat, tidak ada kejelasan penuntasan perkara skandal Bank Century 1,7 Triyun rupiah yang sudah diputuskan rapat Paripurna DPR RI dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diduga melibatkan pejabat penting saat itu Budiono dan Sri Mulyani.

Kesemua kasus diatas itu telah menjadi sorotan tajam dan mendapat reaksi keras oleh masyarakat.

Hal ini membuktikan pidato Presiden SBY untuk mendorong semua elemen civil society termasuk LSM-LSM antikorupsi untuk bersama-sama membasmi korupsi melalui gerakan sosial-budaya, penghias bibir belaka. [] lara