HMINEWS – Bagi yang mengikuti secara dekat jejak sejarah dan dinamika gerakan Islam di Indonesia, khususnya sejak awal abad kedua puluh hingga dewasa ini, tentu akan mendapati sejumlah kebingungan dan tanda tanya. Bingung, mengapa gerakan yang memiliki pendukung yang besar ini, gagal mencapai tujuannya. Mengapa dinamika puluhan tahun gerakan Islam, gagal mengkapitalisasi pengalaman dan sumber dayanya untuk mencapai kemenangan yang nyata? Mengapa kini eksistensi gerakan Islam sudah tidak diperhitungkan lagi? Kita tahu bahwa pelopor gerakan yang bersifat nasional, inklusif, liberatif dan emansipatif di Indonesia hanya dapat disematkan pada Syarekat Islam pimpinan HOS Cokroaminoto. Dari dirinyalah muncul varian gerakan-gerakan berikutnya yang dipelopori oleh kader-kadernya, baik gerakan nasionalisme Indonesia Soekarno, gerakan komunisme Indonesia Semaun, maupun gerakan Islamisme negara Islam Indonesia Kartosuwiryo.

Dalam perjalanannya, nasionalisme Soekarnolah yang akhirnya memenangkan pertarungan terhadap dua paham kompetitornya yang saling bertarung secara ketat (islamisme dan komunisme) dalam memperebutkan kuasa Indonesia, baik dalam pembentukan sendi-sendinya maupun filosofi kenegaraannya, meskipun dalam waktu 56 hari (22 Juni 1945 – 18 Agustus 1945) antara golongan islamisme dan nasionalisme tercapai win-win solution dengan dicantumkannya redaksi di dalam UUD 1945: Negara Indonesia berdasar Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Semula, golongan Islam menuntut agar negara berdasarkan Islam dan syariat Islam menjadi konstitusi yang akan diterapkan tidak saja kepada pemeluk Islam tapi juga di luarnya. Tapi dalam perkembangannya, dicapai mufakat, bahwa penerapan syariat Islam cukuplah terhadap para pemeluknya saja. Tiba-tiba pada tanggal 18 Agustus 1945, klausul penerapan syariat Islam itu dicoret dari konstitusi dengan mempertimbangkan usulan Mohammad Hatta yang memperoleh laporan bahwa warga Kristen di kawasan Timur Indonesia keberatan dengan klausul yang mereka anggap diskriminatif tersebut. Singkat cerita, sejak tanggal 18 Agustus 1945 tersebut, klausul penerapan syariat Islam tersebut hilang dari konstitusi. Namun satu hal yang tidak dipertimbangkan oleh golongan nasionalisme, bahwa tindakan mencoret klausul penerapan syariat Islam dari konstitusi, justru menumbuhkan bibit kekecewaan pada golongan islamisme. Maksud hati hendak memadamkan rasa kecewa di pihak Kristen, justru membakar rasa kecewa di golongan sendiri. Peristiwa tersebut membawa dampak bagi karakter negara Indonesia. Negara Indonesia dalam kurun waktu selanjutnya terperangkap dalam pertarungan vis a vis antara dirinya dan anaknya sendiri, yaitu golongan islamisme, sampai kemudian bergeser menjadi status musuh antar masing-masing (negara versus islamisme yang dicerminkan oleh pengusung negara Islam). Anehnya, pertentangan vis a vis ini, hanya berlaku pada islamisme, tidak pada Kristen, ataupun agama lainnya. Islamisme vis a vis negara ini telah membawa dampak yang besar bagi umat Islam dan juga telah memberi pelajaran bagi aktivis Islam. Di antara dampaknya adalah dalam paruh awal dan pertengahan Orde Baru, umat Islam dipinggirkan dari agenda pembangunan.

Dalam perkembangan mengatasi jebakan historis yang menghadapkan golongan Islam vis a vis dengan negara nasional Indonesia, telah lahir dua mazhab politik Islam yang paling menonjol: Islam Subtantif dan Islam Formal. Secara tujuan, kedua mazhab tersebut mempunyai kesamaan: mencapai kejayaan Islam di tanah airnya sendiri. Namun dalam metode, keduanya berbeda dan bahkan dalam beberapa hal berseberangan secara tegas. Ciri masing-masing dapat ditandai sebagai berikut: Islam Formal menuntut diterapkannya syariat Islam dalam kehidupan bernegara, sedangkan Islam Subtantif cukup menuntut diserapnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Kedua-duanya memiliki pendukung yang besar di kalangan umat. Pada masa kini, Islam Subtantif dicerminkan oleh Nahdhatul Ulama (NU), meskipun pada masa Orde Lama, NU merupakan pendukung Islam Formal.

Di masa Orde Lama, Islam Formal adalah mainstream dari metode politik Islam saat itu, baik oleh Partai Masyumi mapun Partai NU. Sementara di masa Orde Baru, akibat tekanan negara yang keras terhadap Islam Formal, sebagian kalangan Islam mengoreksi diri. Tercatatlah di antara mereka misalnya, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Mereka ini mengajukan metode politik: Islam Subtantif. Tidak penting warnanya kuning atau hijau, yang penting rasanya. Demikian kira-kira slogan dari Islam Subtantif.

Namun sejak runtuhnya Orde Baru yang otoriter tersebut, golongan islamisme kembali bangkit. Tapi tantangan dan konteks perjuangannya sudah jauh berubah. Masyarakat Islam (umat) yang sudah bergenerasi-generasi dicuci otak dan kesadarannya oleh rezim Orde Baru, agak sukar menerima gagasan islamisme yang bagi mereka tidak familiar. Demikianlah, tatkala muncul Partai Islam di era pasca Orde Baru—terlepas akibat banyaknya Partai yang mengatasnamakan Islam—dukungan umat tidak mencapai sifat yang signifikan. Mereka lebih betah memilih partai-partai bercorak non agama, seperti Partai Golkar, PDIP dan terakhir, Partai Demokrat.

Kenyataan ini membawa kesimpulan yang berat bagi aktivis gerakan Islam hingga pada tingkat frustrasi politik. Beberapa aktivis gerakan Islam yang menganut metode Islam Formal, ada yang berhenti dari aktivitas politik dan beralih pada gerakan ekonomi dengan mendirikan perusahaan-perusahaan, gerakan pendidikan dengan mendirikan institusi-institusi pendidikan dan gerakan sosial dengan  mendirikan LSM-LSM. Sebagian lagi yang masih tersisa di area sistem politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mencoba mentransformasi diri agar sesuai dengan sifat umum masyarakat Indonesia demi keberlangsungannya. Pada Munas II PKS tahun 2010 yang lalu di sebuah hotel mewah, Ritz Carlton Hotel, jadilah mereka (PKS) membentuk penampilan baru sebagai partai inklusif yang tiada bedanya lagi dengan PDIP, Partai Golkar dan Partai Demokrat. Karakter keislaman lama-kelamaan terkikis dan melapangkan jalan bagi orang-orang partai ini untuk berbuat hal yang sama dengan partai-partai sekuler, seperti tindak korupsi dan pengabaian terhadap praktik syariat dan akhlak Islam.

Sementara para aktivis gerakan yang menganut metode Islam Subtantif terus berevolusi dan menyebar ke berbagai institusi politik sekuler. Sebagian ada yang terus berbaur di Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, tetapi ada juga yang mendirikan partai sendiri, seperti PKB, PAN dan sebagainya, meskipun andalan sumber konstituennya adalah umat. Sebenarnya para eksponen gerakan Islam Subtantif ini sudah tidak ada garis pembedanya dengan aktivis gerakan sekuler, baik dari segi ideologi politik maupun perilaku politik. Namun yang membedakan mereka dengan para sekularis bahwa mereka tetap diidentifikasi sebagai bagian dari golongan politik Islam disebabkan latar belakang historis hidup dan karir politik mereka.

Demikianlah kita mendapati figur-figur senior seperti Akbar Tanjung dan Abdurrahman Wahid (alm) hingga figur-figur junior seperti Muhaimin Iskandar dan Anas Urbaningrum tetaplah dipandang sebagai representasi politik Islam (Islam Subtantif). Ketika mereka sukses maupun gagal, tetap saja nama baik umat Islam terbawa-bawa.

Saat ini, waktunya golongan Islam Subtantif sedang diuji apakah mereka berhasil mencapai sasaran-sasaran politiknya setelah golongan Islam Formal gagal dan surut untuk sementara dalam pertarungan politik yang tidak pernah usai. Ketika Anas Urbaningrum disorot dengan kapasitasnya sebagai pemimpin Partai Demokrat (relatif, karena kepemimpinan mutlak berada di tangan Ketua Dewan Pembina Partai) yang sekuler dan inklusif, orang akan tetap mengaitkan dirinya sebagai representasi Islam disebabkan dirinya sebagai mantan Ketua Umum PB HMI. Apabila dirinya sukses memimpin dan menyelamatkan partainya dari prahara tuduhan korupsi anggaran negara hari ini, maka kesuksesannya juga sedikit banyak berimplikasi pada imej umat Islam di Indonesia. Sebaliknya apabila dia gagal dan tergusur, citra Islam sedikit banyak ikut terciprat.

Koreksi dan Reinventing Agenda Islam

Melihat sulitnya mencapai sasaran politik Islam di Indonesia, ada baiknya perlu untuk mengoreksi dan reinventing agenda. Agenda yang hanya terfokus mencapai kursi-kursi kekuasaan terbukti tidak pernah berhasil memuaskan. Kursi-kursi kekuasaan sedikit banyak memang terperoleh, namun tidak signifikan dan berumur singkat sehingga tidak banyak kebijakan yang menguntungkan umat yang bisa dikeluarkan. Lebih banyak waktu tersita untuk merebut dan mempertahankan kursi kekuasaan disamping mempertahankan keseimbangan politik. Akhirnya keadaan tidak banyak yang bisa dirubah.

Struktur sosial ekonomi politik yang menghisap sebagian besar masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir, tetap tegak. Alih-alih berusaha untuk menghancurkan struktur sosial ekonomi politik yang menghisap tersebut, justru para politisi Islam tersebut melakukan barter politik dengan struktur tersebut. Karena biaya politik yang tinggi, para politisi Islam tersebut memanfaatkan dana yang bersumber dari pihak-pihak yang mengisi struktur sosial ekonomi politik yang menghisap tersebut dengan imbalan tidak mengganggu struktur dan sistem yang sudah terbangun. Akibatnya, umat yang seharusnya mendapat pembelaan dan emansipasi dari para politisi Islam tersebut, terabaikan dan tetap menjadi lahan ekspolitasi, baik sebagai pasar maupun komoditi bagi komponen struktur zalim tersebut.

Reformasi Sosial

Struktur sosial ekonomi Indonesia, tidaklah terbentuk tiba-tiba. Dia merupakan evolusi dari struktur sosial ekonomi yang dibangun di masa kolonial. Sebagaimana yang diketahui, pemerintan kolonial Belanda mengklasifikasi penduduk kepada tiga golongan besar:  keturunan eropa termasuk di dalamnya Belanda penjajah; China dan Arab; baru kemudian pribumi, inlander, kata mereka. Pribumi ini pun dibagi menjadi dua golongan, priyayi dan rakyat biasa (slam, berasal dari kata Islam). Jadi dari situ terlihat, bahwa rakyat biasa yang diidentifikasi sebagai orang Islam, menempati kelas terendah dalam struktur masyarakat kolonial di Indonesia yang di masa dahulu disebut Hindia Belanda. Sruktur sosial ekonomi yang zalim ini dengan resmi dicantumkan dalam undang-undang hukum perdata yang berlaku saat itu.

Setelah Belanda terusir dari Indonesia, struktur ini tidak secara otomatis berubah, tapi tempat Belanda yang berada di struktur tersebut digatikan oleh pribumi terpelajar yang didominasi oleh golongan priyayi. Ketika golongan terpelajar-priyayi ini mengisi tempat yang ditinggalkan Belanda tersebut, rakyat biasa (slam) tetap berada di bawah dan tidak naik tingkat. Mereka hanya dimungkinkan naik kelas, jika memiliki kemampuan seperti yang dicapai pelajar-priyayi tersebut. Itupun tidak gratis begitu saja dan mesti melewati kompetisi yang ketat dengan jaringan priyayi-terpelajar yang sudah mapan. Oleh karena itu benar adanya, satu-satunya alat emansipasi nasib bagi kalangan rakyat biasa, adalah dengan melalui eskalator pendidikan.

Meskipun Orde Lama dan Orde Baru telah mamaksimalkan pembangunan pendidikan, tetap saja tidak berdampak pada perubahan struktur sosial ekonomi yang bersifat menghisap dan zalim tersebut. Demikian pun di era pasca Orde Baru. Hal ini disebabkan, pembangunan pendidikan, tidak diarahkan untuk merombak struktur yang ada. Pembangunan pendidikan lebih diorientasikan untuk memperbanyak stok SDM untuk mengisi setiap ruang yang bertambah akibat pembangunan. Tetapi bentuk dan struktur tidak ada yang berubah.

Ketika Belanda terusir, Indonesia tetap membutuhkan asing untuk mengoptimalkan dan mempercepat pembangunannya, maka datanglah asing-asing lain, mulai dari Inggris, AS, Prancis, hingga Jerman maupun Belanda. Asing-asing ini menjual modal, teknologi dan keahliannya, sedangkan Indonesia yang muda hanya bisa menawarkan SDA, tenaga kerja dan pasarnya. Yang menarik, kapital swasta dalam negeri yang didominasi etnis China, tidak mungkin ditinggalkan, mengingat perlunya pembangunan kapasitas nasional, maka mereka pun dilibatkan dalam kerjasama-kerjasama bisnis dengan asing. Sebab bagi pemerintah, seliar-liarnya swasta dalam negeri yang kebanyakan etnis China tersebut, tetap lebih mudah untuk dikendalikan dari pada asing yang pada asalnya hanya loyal kepada negerinya. Pemerintah yang didominasi pribumi bertindak sebagai pengatur dan pemberi izin, asing dan swasta sebagai pihak yang mengelola bisnis, sedangkan rakyat biasa, sebagai tenaga kerja, kuli dan pasarnya.

Demikianlah yang terus berlanjut hingga kini. Pada masa Orde Lama, praktik konglemarasi yang menguasai lusinan sektor bisnis dilarang secara tegas oleh pemerintahan Soekarno, bahkan etnis China dilarang berdagang ke desa-desa, demi menjaga agar tidak terjadi dominasi ekonomi. Namun pada masa Orde Baru, konglomerasi diijinkan bagi swasta, tetapi dengan syarat etnis China dilarang berpolitik. Tentu ini merupakan politik munafik ala Soeharto. Begitu Soeharto tumbang dengan rezimnya, maka masuklah sebuah era emas bagi swasta, dimana mereka tidak saja bebas berbisnis, tapi sekaligus juga berpolitik secara formal. Kini swasta menjadi raja sebenarnya dari aksi politik di Indonesia. Jadi, boleh dikatakan, bila sebelumnya pihak swasta terlokalisir di area bisnis semata, kini mereka bisa beraksi di dua area secara sekaligus: area politik dan bisnis. Contoh teranyar dari gejala ini adalah kasus Aburizal Bakrie, Murdaya (baik suami atau istri), dan tentu saja Jusuf Kalla. Ini sama dengan kasus Dwifungsi ABRI di masa lalu, terlibat aktif di wilayah pertahanan keamanan plus sosial, ekonomi dan politik. Kolonel di masa lalu identik dengan jatah jabatan Bupati atau walikota, sedangkan Mayjend, jatah Gubernur. Sekarang, kalau seseorang merupakan pengusaha besar dan kaya, identik dengan jatah jabatan Ketua Partai Politik, sedangkan Ketua Partai Politik, identik dengan jatah jabatan publik, mulai dari kelas Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri, hingga Presiden. Ironinya, kelas terbawah yang diisi oleh rakyat biasa, tidak pernah naik kelas akibat kelemahan mereka. Mereka tetap menjadi korban dan hisapan.

Melihat kenyataan di atas, diperlukan reformasi sosial yang bersifat fundamental. Agenda ini harus diambil oleh gerakan Islam demi mewujudkan fungsi emansipatif dan liberatifnya bagi masyarakat kebanyakan. Gerakan Islam haruslah mengkampanyekan pentingnya reformasi sosial yang lebih setara dan mandiri, terutama secara kepemilikan sumber-sumber ekonomi. Kepemilikan yang menggurita bagi segelintir orang harus diupayakan oleh gerakan Islam untuk diakhiri dengan cara apa pun. Sebab apabila ada pihak non negara yang memiliki usaha yang menggurita, apalagi dari hulu ke hilir, dimungkinkan dia akan menjadi taghut yang angkuh.

Adapun cara mengakhirinya antara lain dengan memperjuangkan Undang-undang Anti Konglomerasi untuk tujuan pemerataan kepemilikan sumber-sumber ekonomi kepada rakyat sekaligus mencegah para pemilik konglomerasi bisnis tersebut untuk memperalat politik demi bisnisnya seperti yang jamak disaksikan hari ini. Pada saat yang sama, gerakan Islam harus mengupayakan liberasi dan emansipasi bagi rakyat kebanyakan dengan mendorong mereka bersatu untuk meraih kemandirian ekonomi dan politik. Usaha-usaha patungan di kalangan rakyat kecil harus dilindungi dan dikembangkan oleh gerakan Islam. Sedangkan ekspansi perusahaan besar baik asing maupun swasta lokal yang menyerang kemandirian ekonomi rakyat kecil harus dilawan oleh gerakan Islam. Pada akhirnya gerakan Islam harus merebut kendali negara dari tangan para pebisnis yang berkomplot dengan para birokrat, pejabat, parpol dan aparat korup. Untuk itu, gerakan Islam jangan hanya membangun citra diri sebagai pejuang syariat, tapi juga hendaknya menampilkan diri sebagai pejuang keadilan ekonomi, sosial dan politik. Kekeliruan selama ini dari gerakan Islam yang muncul adalah hanya mampu menampilkan diri sebagai pejuang syariat Islam, sementara absen dalam perjuangan mencapai keadilan ekonomi, sosial dan politik. Padahal, jauh di awal abad ke-20, gerakan Islam yang dimotori oleh Syarikat Islam telah mampu menampilkan contoh yang bagus bagaimana gerakan Islam seharusnya dijalankan sehingga dia menikmati dukungan yang luas, baik dari kalangan ulama maupun rakyat jelata. Ketika orang mengenang Syarekat Islam, orang akan terkenang dengan citranya sebagai gerakan keadilan sosial, ekonomi dan politik yang bersifat inklusif, liberatif dan emansipatif. Agaknya, sudah tiba gerakan Islam hari ini mengambil inspirasi dari Syarekat Islam tersebut. Wallahu a’lam bishshawab.


Oleh : Syahrul Efendi D (Direktur IndoReform)