HMINEWS, Jakarta – Indonesia saat ini bisa disebut sebagai negara amburadul. Sebutan itu bahkan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Ketika bangsa tidak mampu memegang teguh konsensus atau kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara, seperti Pancasila dan pembukaan UUD 45, maka Indonesia layak dicap amburadul.

Itulah satu kutipan kesimpulan diskusi internal yang digelar puluhan personel Forum Alumni 98 kemarin malam (Senin, 23/8). Diskusi sederhana namun mendalam berlangsung hingga jelang tengah malam dari bakda waktu berbuka puasa.

Tidak diadakan di hotel mewah. Para pentolan lapangan demonstrasi yang menjatuhkan kekuasaan lebih dari tiga dekade Orde Baru, cuma bisa meminjam ruangan salah satu kantor di komplek pertokoan Duta Merlin, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Hidangan berbuka juga ala kadarnya jajanan tradisional. Kantor yang biasa disebut Rumah Perubahan itu biasa digunakan sebagai tempat diskusi kalangan oposisi mengkaji secara ilmiah titik-titik kritis dari pemerintahan dan persoalan kebangsaan yang mutakhir.

Ubedilah Badrun

Ubedilah Badrun, salah seorang di antara mereka yang kini aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta, menjadi salah seorang pengisi diskusi internal. Menurutnya, ketika reformasi terjadi, aktivis gerakan pro-demokrasi mendapat tantangan baru.

“Kita melawan satu rezim yang lakukan hegemoni tafsir. Tidak berjalan sesuai cita pendiri bangsa. Negara jadi amburadul karena karakter bangsa jauh dari cita-cita awal yang luhur,” ujar Ube.

Di tengah udara ruangan yang penuh asap rokok, diskusi berjalan khusyuk meski canda berwarna romantisme kala di jalanan dulu sesekali meletup dan menuai derai tawa.

Tujuh panelis didudukkan menjadi pembicara. Ubedilah melanjutkan, “Masyarakat kita sangat mudah digerakkan media. Karakteristik ini menghasilkan ketiadaan kedalaman ontologis pada persoalan bangsanya sendiri”.

Dia menggambarkan kenyataan bahwa tidak ada satupun UU berbasis riset di Indonesia. Dan itu menggambarkan bangsa tidak punya kedalaman ontologi.

“Sangat mudah masyarakat terbawa kekuatan dominan yang mengendalikan masyarakat. Tidak pahami ontologi persoalan. Sisi media digerakkan kekuatan kapital besar. Dan uniknya, tren media belakangan ini terjadi pergeseran. Dalam dua bulan terakhir ini mereka tidak malu-malu lagi mengeritik pemerintah. Kekuatan besar dunia berikan satu sinyal bahwa kekuatan dunia tidak lagi mendukung pemerintahan SBY-Boediono,” paparnya panjang lebar.

Alumni 98 menyepakati satu hal. Situasi nasional saat ini adalah kesempatan untuk melakukan perubahan besar. Banyak dari kalangan akademisi mengatakan ‘jangan berpikir ekstrim’. Alasannya, perubahan yang tidak berjalan di rel demokrasi prosedural, pasti tidak akan mendapatkan dukungan rakyat. Menurut Alumni 98, itu semua adalah pembodohan dan cuma pembenaran dari ketakutan yang berlebihan akan realitas sosial.

“Akibat ketidakdalaman, wacana perubahan yang miskin ontologi, akibatka kita tidak punya konsepsi besar mengenai perubahan. Kalau SBY jatuh tapi kita tidak mampu membangun konsepsi besar, maka kegagalan 98 akan terulang,” tegas Ube.

Salah satu alternatif dalam forum ini, bagaimana masyarakat tidak resisten pada konsep perubahan. Forum menyepakati Pancasila sebagai tawaran konsep yang sudah matang dan harus ditegakkan.

“Pancasila adalah kesepakatan bangsa yang harus ditaati atau kontrak sosial yang siapapun harus tunduk,” tegasnya.

Pembicara lain, Suryo AB, menelaah krisis kedaulatan Indonesia di tengah arus konektivitas regional. Dalam paparannya dia mengatakan, ASEAN tidak lagi berarti positif bagi Indonesia ketika pemerintah Indonesia sebagai Ketua ASEAN kini malah tak mampu menjaga asas konektivitas dengan tidak sama sekali menghilangkan kedaulatannya sebagai negara dan bangsa yang merdeka.

“Indonesia merasa penting menjaga kestabilan kawasan dan itu sudah dilakukan dengan baik. Tapi tidak ada hubungan internasional di dunia ini yang membiarkan pelanggaran kedaulatan, dan ASEAN terbukti tidak punya kemauan untuk menghukum negara anggotanya yang melakukan pelanggaran kedaulatan sesama anggota. Tidak seperti Uni Etopa dan NATO yang punya rasa kebersamaan di kawasan,” jelas Wakil Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Dia menggugat, bagaimana mungkin dalam organisasi regional ada perjanjian keamanan salah satu anggotanya dengan negara lain di luar kawasan yang bisa membahayakan negara anggota lain. Dia tegaskan, ada duri dalam daging ASEAN.

“Indonesia menjadi Ketua ASEAN malah melegalkan pelanggaran terhadap kedaulatannya. Kalau Malaysia masuk ke wilayah kita, kita tidak bisa apa-apa. Buat apa melakukan diplomasi zero enemy one thousands friend? Buat apa itu kalau negara seperti Malaysia masuk ke negara kita, dan akan kita izinkan seperti itu saja. kita punya teman yang menghina kita,” tegasnya.

Dia curiga, ASEAN Connectivity pertama kali diusulkan Amerika Serikat di Hanoi pada 2006. Memang dari sisi ekonomi baik. Tapi kedaulatan wilayah Indonesia terancam karena kapal-kapal dagang bebas keluar masuk perbatasn. Jelas itu adalah penghinaan terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia, suatu alur laut di wilayah perairan Indonesia yang dapat dilewati oleh kapal dan pesawat udara asing secara  terus menerus dan langsung serta secepat mungkin yang telah ditetapkan berdasarkan Hukum Laut Internasional /UNCLOS 1982.

“ASEAN Connectivity sedang digodok Deplu kita, dan saya tahu ada pro-kontra juga disana. Kalau itu jadi diterapkan, siapapun presidennya, Indonesia akan kehilangan kedaulatan,” paparnya.

“Kita tidak tabukan globalisasi. Tapi bukan berarti bisa seenaknya melanggar kedaulatan,” imbuhnya.

Salah seorang penggagas agenda pertemuan Forum Alumni 98, Ahmad Kasino, di dalam kata pembukanya mengatakan, sebelum pertemuan di Rumah Perubahan, mereka sudah melakukan tujuh kali perjumpaan terbatas. Asal muasal idenya adalah karena ada keresahan bersama dari alumni gerakan 98. “Teman-teman hadir dalam kegelisahan yang sama. Walau situasinya kadang emosional melompat-lompat,” ucapnya.

Menurut alumni gerakan 98, apa yang terjadi saat ini, dimana-mana semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah melenceng dari amant-amanat founding fathers, proklamasi, pancasila dan UUD 45 (sebelum dilakukan amandemen), yang dalam masa kepresidenan SBY dan Wapres Boediono sudah melenceng dari platform perjuangan kebangsaan yang diamanatkan Proklamasi dan UUD 45.

Mereka menyepakati, konsolidasi akan terus dilakukan. Pembentukan komite-komite kerja segera dikonkritkan. Pembagian tugas sudah dikonsepkan, namun mereka akan mengukur sampai sejauh mana disiplin organisasi yang pro-perubahan ini akan konsisten dengan garis perjuangannya.

Untuk menyelamatkan Republik Indonesia yang diamanatkan oleh Proklamasi, Pancasila dan UUD 45, Forum Alumni 98 menyerukan semua elemen kebangsaan yang masih berkomitmen untuk menciptakan RI yang sesuai amanat kebangsaan untuk dapat menyatukan semangat, visi dan misi perjuangan untuk bersama-sama untuk mendukung pengunduran diri SBY-Boediono sesegera mungkin.[] RMO/ald