HMINEWS – Akhir–akhir ini negeri kita disibukkan dengan berbagai macam kegaduhan, kegaduhan itu terjadi hampir di semua ranah kenegaraan, mulai dari ranah sosial budaya, ekonomi, terlebih lagi politik yang memang tidak pernah sepi dari suasana kegaduhan diantara sesama pelakunya. Dalam ranah sosial kita disibukkan dengan urusan distribusi pendidikan formal yang belum mampu menjangkau kawasan paling pelosok negeri ini. Infrastruktur pendidikan yang tidak memadai hingga ambruknya beberapa bangunan sekolah negeri adalah contoh carut-marutnya pendidikan kita. Begitupun dengan persoalan kemiskinan yang tidak kunjung memperlihatkan korelasi positif dengan data angka–angka peningkatan kesejahteraan yang dipublikasikan pemerintah. Kedua masalah ini merupakan persoalan klise yang tak kunjung menemui titik terang.

Dalam ranah kebudayaan semakin jelas terlihat nilai budaya kita  tergerus oleh arus globalisasi. Alih–alih menjaga budaya sebagai nilai, pemerintah justru sibuk mengkomersialisasikan aset budaya nusantara demi meraup keuntungan materil sambil mengabaikan nilai yang tertananm didalamnya. Di sisi lain para petinggi negeri justru gagal menampilkan diri di panggung pemerintahan sebagai manusia berbudaya.

Dalam ranah ekonomi, kebijakan ekonomi masih saja diwarnai nuansa neoliberalisme, mulai dari penjualan aset negara kepada pihak asing hingga kebijakan yang lebih banyak berpihak kepada sektor makro dibanding sektor mikro. Padahal sektor mikro ekonomi yang paling bertalian erat dengan kehidupan riil masyarakat.

Kegaduhan di dunia politik lebih edan lagi, sejak Century Gate, Cicak vs Buaya, institusi Polri yang bereaksi keras saat salah seorang pejabatnya mencoba membongkar borok dalam institusi tersebut, hingga yang paling anyar kasus dugaan korupsi wisma atlet Sea Games yang berujung pada larinya salah seorang pelaku keluar negeri sambil menebar ancaman dari luar (walaupun akhirnya tertangkap juga). Ironisnya karena dalam suasana yang begitu kompleks sebagian besar pejabat pemerintah beserta sang pimpinan tertinggi justru gagap dan canggung dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Politik Lembek, Politik Tawar-menawar

Saat musim kampanye presiden untuk pertarungan keduanya, pasangan SBY-Boediono menggemborkan beberapa janji politik demi menarik simpati konstituen dalam rangka meraup suara sebanyak–banyaknya. Janji tesebut terbilang sukses karena pasangan ini mampu memenangi pertarungan presiden dengan sekali putaran saja. Di awal periode kedua, kabinet Indonesia Bersatu jilid II mampu membangkitkan optimisme publik, tingginya espektasi publik tercermin dari berbagai hasil jajak pendapat yang dilansir oleh beberapa lembaga survey pemerintah dan independen.

Sementara di gelanggang politik, partai pendukung pemerintah yang memenangi pemilu mampu menggalang koalisi super besar sehingga secara sadar bila potensi itu digunakan dengan baik maka otomatis usulan kebijakan pemerintah akan sangat gampang diloloskan di parlemen. Tidak ada lagi drama penentangan keras yang dilancarkan pihak opisisi terhadap usulan pemerintah karena jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan kubu koalisi.

Gambaran tersebut bisa diterjemahkan sebagai sebuah kemenangan politik sempurna oleh pasangan SBY-Boediono. Dalam suasana kemenangan semacam ini SBY seharusnya mampu menjalankan pemerintahannya secara efektif. Dalam rangka menjalankan pemerintahan yang solid maka tugas utama pemerintah adalah merawat simpati publik lewat pembuktian kinerja terutama menuntasakan seluruh janji politik yang pernah diekspos saat kampanye, SBY menyadari betul keunggulan tersebut.

Walaupun di awal kepemimpinannya, lawan politik demokrat sempat melancarkan gugatan ketidakpuasan hasil pemilu karena dianggap sarat dengan berbagai macam skenario kecurangan  besar untuk memenangkan partai nasionalis religius, prahara politik tersebut menjadi batu ujian pertama partai pemenang pemilu sekaligus mengukur kualitas kepartaian demokrat. Tidak dapat dipungkiri jika dialektika politik yang berlangsung di awal pemerintahan turut mendatangkan sedikit pengaruh bagi stabilitas pemerintahan baru. Namun hal itu tidak perlu berlangsung lama, karena ternyata penyakit kronis masih berdiam dalam diri partai politik.  Saat tawar menawar kekuasaan telah dimainkan maka semua masalah akan langsung terlihat beres, kalau memang tidak bisa beres hingga kebagian terdalam maka paling tidak nuansa beres telah tercermin di permukaan.

Berbagai kasus besar yang menimpa negara di awal periode kedua SBY-Boediono menjadi ajang pembuktian sekaligus pertaruhan dalam merawat optimisme masyarakat terhadap pemerintah. Mulai dari kasus bank century (Century Gate), kasus Anggodo, dua petinggi KPK (Chandra  Hamzah dan Bibit Samad Rianto) yang diserang balik oleh anggodo, anekdot cicak vs buaya yang dilontarkan oleh Kabareskrim Polri (Susno Duadji), pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi secara tersistematis, mafia pajak, hingga yang teranyar adalah kasus Nazaruddin yang menggoncang stabilitas partai Demokrat sekaligus menyeret beberapa petinggi partai tersebut ke dalam kasus dugaan suap.

Dalam kasus bank Century, sang pemimpin yang diharapkan bisa bertindak cekatan ternyata tidak mampu menjalankan harapan tersebut bahkan dirinya sendiri juga dikaitkan dengan mega skandal ini.  Saat terjadi demonstrasi besar–besaran yang menyasar satu orang pejabat super elit pemerintah, yakni wakil presiden Boediono dan satu orang lagi pejabat elit pemerintah yakni menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, SBY justru terkesan tidak bisa mengambil langkah tegas, apakah membela keduanya atau mempersalahkan keduanya? Sang pemimpin dianggap sengaja berdiam diri sambil membiarkan kedua orang pejabatnya bertarung sendiri. Dalam posisinya sebagai orang nomor satu maka SBY seharusnya mampu menunjukkan diri sebagai pemain dalam menyelesaikan masalah ini dengan segera mengambil langkah kebijaan yang tegas, bukan malah berdiam diri dalam waktu cukup lama, sebab tindakan itu justru memicu sikap kontraproduktif dari masyarakat. Alih–alih berkonsentrasi mendukung penuntasan kasus tersebut, presiden justru lebih sibuk menanggapi isu pemakzulan yang mengancam kekuasaannya. Padahal secara objektif tindakan pemakzulan hampir mustahil terjadi mengingat partai Demokrat sebagai partai utama pendukung pemerintah memiliki jumlah kursi terbanyak di legislatif bahkan mereka mampu membangun koalisi gendut di DPR. Akumulasi partai politik di parlemen seharusnya bisa menenangkan hati sang pemimpin sebab tindakan kekhawatiran SBY yang berlebihan justru bisa menyulut munculnya persepsi krisis kepercayaan terhadap sang pemimpin dan partainya.

Terlepas dari skenario politik yang dimainkan presiden dan lingkaran pemerintahannya, namun jelas bahwa persepsi pemimpin lambat tanggap yang pernah dialamatkan kepadanya di periode pertama pemerintahan kembali menemukan momennya. Ujian awal tidak mampu dijalani dengan mulus, optimisme masyarakat mulai terciderai, masyarakat kemudian berpaling ke legislatif dengan harapan legislatif lebih bisa diandalkan dibanding eksekutif. Paling tidak dalam wilayah kewenangannya menyangkut kasus tersebut, walaupun terlihat sangat antusias di awal–awal. Namun publik kembali menelan ludah karena pembahasan kasus century di parlemen justru berakhir antiklimaks setelah partai penguasa mampu merangkul kembali teman koalisinya lewat media Setgab (sekretariat gabungan). Century Gate yang tadinya begitu heboh sampai memunculkan selebriti baru di parlemen menjadi terkatung–katung dan tidak memiliki nasib jelas hingga sekarang. Stigma bahwa orang–orang parlemen tidak pernah bisa bertindak sebagai juru bicara rakyat yang diwakilinya tapi hanya menjadi juru bicara untuk kepentingan diri dan partainya semakin menancap kuat. Akhirnya legislatifpun mendapat penilaian yang sama mengecewakannya dengan eksekutif.

Setelah gagal menjalani ujian pertamanya, komitmen kebinet Indonesia Bersatu jilid II kembali diuji oleh kasus lanjutan yang sebenarnya masih merupakan efek bola salju dari Century Gate. Mega skandal century yang menyeret salah seorang pengusaha ternama yakni Anggodo Widjojo ke meja hijau merupakan salah satu bukti kredibilitas dari lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Akan tetapi rupanya terdakwa melakukan hantaman balik terhadap dua orang petinggi KPK yakni Chandra  Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Dalam kasus ini anekdot “cicak vs buaya” dilontarkan oleh Kabareskrim Polri Susno Duadji yang kemudian menjadi istilah populer kala itu, kasus ini berpengaruh terhadap kelancaran pemberantasan korupsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan KPK menjebloskan beberapa orang besar ke dalam jeruji besi telah turut mengangkat pamor lembaga penegak anti korupsi tersebut, sekaligus menyebabkan simpati dan harapan publik terhadap kinerja KPK mulai menguat. Sehingga ketika Anggodo menyentil nama kedua orang petinggi KPK maka publik segera bereaksi.

Reaksi publik yang lahir dari aksi Anggodo merupakan sebuah kesadaran alamiah yang timbul dari diri masyarakat bukan merupakan kesadaran palsu yang disulut oleh penguasa. Masyarakat kemudian berharap agar sang pemimpin turun tangan menyelamatkan KPK dari bahaya pelemahan. Walaupun tuntutan tersebut direspon oleh presiden dengan membentuk tim khusus demi menjernihkan masalah, akan tetapi presiden lagi–lagi dianggap lamban dalam bersikap. Sang pemimpin dianggap terlalu lama merenung dan membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian menanti keputusannya. Sang pemimpin juga dianggap mempertunjukkan sikap paradoks terhadap janjinya sendiri bahwa dia akan memimpin langsung proses pemberantasan korupsi karena dalam hal tertentu SBY cenderung terlalu protektif dan eksklusif dalam melindungi diri dan kepentingan politknya dari isu korupsi. Malah dalam beberapa hal dugaan korupsi yangdialamatkan kepada presiden dan kroni–kroninya justru disikapi secara negatif dengan menghantam balik sang peniup peluit. Seperti yang dialami oleh sang penulis buku gurita cikeas, niat baik untuk membongkar kasus korupsi dipusat elit kekuasaan mengantarkan dirinya ditahan dibalik jeruji besi. Sikap paradoks presiden semakin memudarkan kepercayaan publik kepada pemerintah

Dibagian lain, partai demokrat sebagai penopang utama penguasa juga mulai mengalami krisis legitimasi dari para konstituennya seiring dengan terlibatnya beberapa kader partai tersebut dalam kasus korupsi. Mungkin hal itulah yang menyebabkan partai demokrat mengurangi intensitas kampanye anti korupsi di media yang sebelumnya sangat massif menampilkan demokrat sebagai partai anti korupsi. Sebenarnya partai demokrat juga berada dalam situasi paradoks karena realitas di tubuh partai bertentangan dengan pencitraan yang selama ini dibangun di media.

Sebagai partai pengusung presiden maka demokrat tidak bisa memotong garis korelasi dengan figur SBY, bahkan jika demokrat ingin memotongnya maka garis korelasi tersebut akan tetap hidup dalam ingatan publik. Terlebih lagi dalam berbagai kesempatan demokrat sering mengakui jika popularitas ketua dewan pembina sangat berkontribusi positif dalam meraup suara terbanyak dalam pemilu. Di tengah opini semacam ini maka sikap politik SBY akan berpengaruh terhadap popularitas partai nasionalis religius. Begitupun sebaliknya, segala manuver yang dilakukan Demokrat akan turut mempengaruhi persepsi publik terhadap figur Sang Presiden. Jika presiden dianggap gagal maka secara otomatis partai Demokrat pun akan dianggap keliru dalam memilih figur. Dalam konteks ini penting kiranya bagi kita untuk melihat kembali implikasi manuver Nazaruddin yang mampu mengotak–atik konsolidasi internal partai. Bahkan dalam titik terjauh menyebabkan ketua dewan pembina terlihat panik dan cenderung melangkahi wewenang Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Walaupun semboyan penegakan anti korupsi tetap selalu keluar dari lisan presiden akan tetapi kata-kata itu seakan semakin hampa dan berlalu begitu saja. Justru idealnya kata–kata sejenis itu perlu diminimalisir karena semakin ia sering diucapkan maka publik akan semakin menganggap bahwa SBY hanya berbohong, sebab penyataan tersebut hanya semakin menegasikan dengan fakta yang sedang berlangsung. Yang paling ideal adalah SBY mestinya memperlihatkan bukti untuk mendorong proses investigasi terhadap nama–nama yang disindir Nazarudin dalam berbagai pesan singkatnya.

Berbagai ujian yang gagal dilewati dengan mulus atau paling tidak hanya berakhir pada penyelesaian kompromistis menunjukkan kredibilitas pemerintahan yang masih rapuh, tidak berkarakter, dan terkadang paradoks antara janji dengan realitas kebijakan. Karakter seorang pemimpin merupakan kunci utama dalam melewati ujian yang serba sulit. Karakter yang dimaksudkan dalam arti keberanian sikap, konsistensi, dan cepat tanggap dalam menyikapi masalah kebangsaan.

Kita tidak harus berhitung apakah kebijakan itu populer atau tidak di mata dunia. Karena salah satu letak kelemahan kita selama ini adalah terlalu banyak menggunakan resep asing untuk menyelesaikan masalah dalam negeri sehingga yang muncul hanyalah klaim keberhasilan menurut pemerintah tetapi rakyat sama sekali tidak merasakan efek klaim keberhasilan tersebut.

Karakter Pemimpin

Karakter bagi seorang pemimpin tentu harus muncul secara alamiah bukan merupakan karakter hasil sulap yang dimunculkan lewat berbagai media. Model karakter semacam ini sangat sarat dengan nuansa politik citra. Ia ibaratnya sama saja dengan kamumflase yang terlihat seolah–olah ada padahal sebenarnya ia tidak ada. Sudah bukan lagi zamannya untuk mengandalkan karakter citra, sebab tingkat kecerdasan masyarakat sudah terlalu naif untuk dibohongi oleh citra yang tidak memiliki fenomena dalam diri sang pemimpin. Biarlah masyarakat yang menilai apakah pemimpinnya berkarakter atau tidak supaya pemerintah memiliki referensi yang berasal dari rakyat dalam mengevalusi kinerja pemerintahan. Agar bisa mengeluarkan kebijakan yang memang dibutuhkan oleh rakyat dari segenap lapisan.

Kalau pemerintah masih menampilkan diri sebagai politikus pesolek maka sebenarnya yang memberikan penilaian baik terhadap pemerintah adalah pemerintah sendiri bukan rakyat. Dan jika hal itu yang bertindak sebagai standar kebijakan maka pemerintah hanya akan menghasilkan kebijakan langitan yang dinikmati oleh segelintir orang saja. Bagaimanapun masih ada harapan untuk tidak menjadi bangsa yang gagal.

Oleh: Zaenal Abidin Riam, ketua Korp Pengader (KP) HMI-MPO Cabang Makassar

Email: enalriam@ymail.com