HMINEWS, Palu. Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Asgar Ali Djuhaepa mengangap bahwa kerusuhan di Tiaka merusak citra investasi di Sulawesi Tengah yang sudah bersusah payah dibangun.

“Kerusuhan di Tiaka sebenarnya sudah merusak citra keamanan di Sulawesi Tengah. Daerah kita identik dengan konflik, Saya khawatir ini berpengaruh besar terhadap berbagai usaha investasi di daerah ini.” Kata Asgar Djuhaepa, yang juga ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Asgar menambahkan, saat ini masih ada dana penerimaan bukan pajak pada Triwulan I sebesar 20 persen dan Triwulan II 2011 sebesar 15 persen belum diserahkan ke daerah. “Ini hasil konsultasi kami belum lama ini di Jakarta, tapi belum jelas rinciannya berapa kontribusi Tiaka. yang jelas Tiaka cukup memberi kontribusi besar.”katanya.

Sementara Yusuf Lakaseng, Ketua DPW Partai NasDem mengatakan terjangan timah panas oleh aparat kepolisian terhadap warga di anjungan pengeboran Tiaka Join Operating Body (JOB) Pertamina-Medco E&P, menjadi fakta betapa nyawa rakyat tidak ada harganya di mata kepentingan pemilik modal. Negara yang diharapkan menjadi pengayom, dianggap gagal melindungi kepentingan rakyatnya.

“Pemerintah sebagai wakil rakyat harus melihat tragedi ini sebagai bentuk keresahan masyarakat karena perusahaan hanya memberi janji-janji manis kepada rakyat. Seperti kesejahteraan, lapangan kerja, pembangunan fasilitas umum yang hanya pepesan kosong belaka.

Yusuf dalam orasinya, menuturkan kekesalannya terhadap ucapan salah satu anggota DPRD Provinsi, Asgar Djuhaepa dengan teriakan DPRD sungguh tidak punya hati karena hanya memperhatikan kepentingan para investor asing.

“Kami menilai, Pertamina-Medco ini telah bertindak tidak adil karena aturan kerja yang diberlakukan selama ini tidak berpihak kepada buruh dan pemberian upah yang tidak layak.” ujarnya disela-sela keramaian peringatan hari Al_Quds (Jum’at 26/08).

Sementara Irwan B. Lapa, salah satu Pengurus Besar HMI-MPO,  menuturkan bahwa DPRD Provinsi Sulteng maupun DPRD Kabupaten Morowali tidak punya hati dalam melihat kasus penembakan di Tiaka. Pemerintah daerah kabupaten Morowali baik eksekutif maupun legislative sampai hari ini masih bungkam atas persoalan penembakan di Tiaka.

“Tidak ada upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini. Mereka malah membiarkan PT. Medco beroperasi kembali ditengah tuntutan dan kemarahan rakyat.” ungkapnya [] Mahadin