HMINEWS – Kelompok aktivis yang tergabung dalam Petisi 50 mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitus (MK) terhadap  Undang-undang mengenai Badan Kehormatan DPR (BK DPR) dan jabatan rangkap anggota DPR. Berbeda dengan badan-badang etik lainnya yang memiliki keanggotaan dari unsur luar, BK DPR digugat karena anggotanya terdiri dari internal DPR sendiri. Sementara itu Petisi 50 juga menggugat banyaknya anggota DPR yang memiliki jabatan rangka sehingga sarat dengan conflict of interest.

Aktivis gugat BK DPR ke Mahkamah Konstitusi

Para  aktivis yang mengajukan JR adalah Judil Hery Justam, Chris Siner Key Timu (keduanya mantan aktivis Malari), dan M Chozin Amirullah (mantan ketum PB HMI-MPO). Adapun kuasa hukumnya adalah Gatot Goei, S.H, Firman Wijaya, S.H, dkk. Mereka menggugat UU no. 27/2009 mengenai  BK DPR sebagai badan kelengkapan DPR yang keanggotaannya terdiri dari para anggota DPR sendiri.

Judil Herry Justam menyampaikan bahwa MK perlu mereview undang-undang tersebut dan menetapkan BK bukan sebagai badan kelengkapan menjadi semacam lembaga pengawas yang mengontrol perilaku para anggota DPR. Demikian juga mengenai keanggotaan, mustinya 11 anggota BK tidak semuanya dari internal, melainkan ada unsur dari luar agar independensinya terjamin.

“UU tentang DPR diharapkan tidak diskriminatif terhadap lembaga lain, sebab badan-badang kehormatan lembaga lain seperti Majelis Kehormatan Hakim, Dewan Kehormatan Pers, Komite Etik KPK dan sebagainya selalu ada keanggotaan dari unsur luar”, demikian Judil kepada HMINEWS di gedung MK (Rabu, 24/8/2011).

Demikian juga dengan status jabatan rangkap anggota DPR, sementara lembaga-lembaga lain seperti Mahkamah Agung, Komisi Judisial, KPK dan lainnya melarang dengan keras jabatan rangkap, anggota DPR masih banyak yang merangkap jabatan.

“Terdapat banyak anggota DPR yang menjadi direktur suatu perusahaan swasta dan komisaris. Akibatnya kita bisa lihat, kasus Nazaruddin adalah contoh hasil jabatan rangkap ini. Perusahaan yang dipimpinnya dengan mudah memenangkan tender-tender karena status jabatan dia sebagai anggota DPR,” tukas Chris Siner yang mantan ketua PMKRI yang aktiv melawan Suharto tersebut.

Terkait dengan keanggotaan BK yang hanya dari internal di DPR sehingga menyebabkan konflik kepentingan, mantan ketua umum PB HMI M Chozin Amirullah menceritakan pengalamannya ketika tahun lalu dirinya mengadukan kasus pemerkosaan oleh Anggota DPR Nazaruddin ke BK. Meski pernah dipanggil ke BK beberapa kali, kasus tersebut tidak diproses dikarenakan yang bersangkutan berasal dari partai besar, yaitu Partai Demokrat.

“Waktu itu kasus korupsi Nazaruddin belum mencuat seperti sekarang ini. Atas pengaduan kami tersebut, terkesan BK tidak serius menanggapi. Buktinya sampai sekarang tidak ada keputusan. Yang terjadi waktu itu adalah justru dikleuarkannya Gayus Lumbuun dari keanggotaan BK. Gayus-lah yang waktu aktif memberikan tanggapan kepada kami”, kata Chozin.

Para aktivis meminta agar MK menjadikan perkara tersebut secara prioritas dan mengabulkan permohonan mereka seluruhnya, sehingga nantinya ada mekanisme check and balance terhadap DPR.  [] lara