HMINEWS – Berbicara organisasi HMI maka tidak terlepas dari perkaderan, sesuai dengan pasal 8 dalam AD, HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Pola perkaderan bermuara pada 5 (lima) landasan yaitu teologis, ideologis, konstitusi, historis dan landasan sosio-kultural. Landasan ini harus ditanamkan dalam proses perkaderan di HMI sebagai sumber inspirasi dan motivasi kader bukan sebatas wacana tapi mampu diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Perkaderan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengaktualisasikan potensi diri menjadi seorang kader. Pembentukan kader di HMI dilakukan melalui lembaga pendidikan perkaderan di HMI. Kader dalam tubuh organisasi dalam hal ini HMI memiliki fungsi sebagai penggerak organisasi, calon pemimpin, dan sebagai benteng organisasi.[1] Secara kualitatif, kader harus bermutu, mampu bekerja secara individual maupun kelompok serta kader berkorban lebih besar daripada anggota biasa. Kader adalah tenaga penggerak organisasi yang memahami dasar dan ideologi perjuangan, seorang kader harus mampu menjalankan program organisasi secara konsekuen di setiap waktu, situasi dan tempat. Pada kongres VIII HMI di Solo 10-17 September 1966 merumuskan pengertian kader adalah tulang punggung organisasi, pelopor, penggerak, pelaksana, penyelamat cita-cita HMI masa kini dan yang akan datang di mana pun berada, tetap berorientasi kepada asas dan syariat Islam.[2] Jadi fokus perkaderan sesungguhnya dititikberatkan pada kualitas seorang kader.

Tugas HMI adalah perkaderan, sehingga dibutuhkan sebuah wadah untuk perkaderan, yang dikelompokan dalam dua macam yaitu training dan aktivitas. Sasaran utama dari berbagai kegiatan HMI adalah watak dan kepribadian anggota, kemampuan ilmiah anggota dan keterampilan anggota. Bagaimana dengan perkaderan Cabang Malang? Sudahkah kita membentuk kader sesuai sasaran utama di atas. Menurut pandangan penulis watak dan kepribadian kader-kader HMI khususnya Cabang Malang semakin bergeser dari cita-cita awal berdirinya HMI, karena dalam berperilaku sehari-hari Islam hanya sebatas simbol. Padahal dari rahim HMI muncullah kader-kader pemikir Islam brilian seperti Nurcholish Madjid, Utomo Dananjaya, Ekky Syahruddin, Djohan Effendi, Dawam Rahardjo, Ahmad Wahib, Imaduddin Abdurrahim, Adi Sasono dan lainnya. 

Ketika mencermati realitas perkaderan HMI saat ini, selalu bersentuhan dengan dinamika dan pertarungan politik kekuasaan, sehingga membawa konsekuensi bagi kader HMI pada mainstream misi HMI kepada perkaderan politik. Sebagai contoh pada konferensi cabang (konfercab) Malang 45, kekuatan-kekuatan politik mulai dibangun untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Tendensi yang dibawahnya pun berbeda-beda mulai dari perkaderan, pergerakan dan modernisasi organisasi di tubuh HMI Cabang Malang. [3] Apakah HMI melarang politik? Dengan lantang saya katakana TIDAK. Harus kita sadari, persoalan perkaderan HMI terlanjur sangat kompleks sehingga orientasi pada politik kekuasaan (power politics) sudah merupakan bagian sangat penting dalam setiap wacana dan perilaku-perilaku kader. Meskipun HMI bukan organisasi politik, tetapi mempunyai kepedulian terhadap masalah politik, terkadamg keterlibatannya yang tinggi dalam kegiatan politik, organisasi ini dituduh sebagai kelompok penekan. Sebagai organisasi yang telah berkembang sedemikian rupa, Anas Urbaningrum berpendapat bahwa HMI pasti bersentuhan dengan dinamika politik.

“sebagai organisasi mahasiswa, HMI bukan dibentuk sebagai organisasi politik, dan karena itu tidak berorientasi pada politik. Perjuangan HMI adalah perjuangan kebenaran, atau nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, maka HMI tetap disebut sebagai kekuatan moral dan pantulan suara nurani masyarakat. akan tetapi, sebagai organisasi yang telah mengalami perkembangan sedemikian rupa, termasuk persentuhannya dengan dinamika politik bangsa, maka setiap sikap dan perilaku HMI akan tetap mempunyai nilai dan resonansi politis. HMI yang postur awalnya sebagai moral force mau tidak mau juga dihitung sebagai political force. Kondisi demikian menuntuk HMI mengaktualisasi potensinya itu, baik moral force maupun political force. Tanpa aktualisasi keduanya bukan hanya mubazir, tetapi juga akan menyebabkan proses pembusukan secara internal.”[4]

HMI merupakan mesin pencetak pemimpin bangsa, sudah seharusnya kader HMI mampu untuk melakukan amar ma’ruf nahi mungkar guna menciptakan lingkungan sendiri sesuai ajaran Islam dan tuntutan moral. Moral sangat dibutuhkan untuk menilai benar dan salah tindakan seseorang dalam masyarakat, sedangkan politik juga dibutuhkan guna mengatur masyarakat sesuai dengan aturan-aturan moral yang telah disepakati. Menurut Imam Ghazali antara moral dan politik tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan dua saudara kembar. Penulis membahasakan moral dan politik seperti kertas dan tinta karena saling melengkapi. Bagaimana jika polarisasi politik dalam tubuh HMI sudah tidak bermoral, maka yang terjadi adalah malapetaka untuk HMI dan bangsa Indonesia, karena akan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Oleh sebab itu, Cak Nur berpendapat di Media Indonesia, 14 juni 2002 HMI sebaiknya dibubarkan. Cukup Ironis…

Pembelajaran strategi politik yang terjadi di tubuh HMI sudah mulai dari RAK (Rapat Anggota Komisariat) untuk memilih Ketua Umum Komisariat, para kepengurusan yang demisioner sudah menentukan pilihannya masing-masing ditambah dengan senior-senior sebelumnya. Tetapi politik di tataran komisariat masih mempertimbangkan perkaderan, sehingga nama-nama yang muncul dalam bursa pencalonan adalah benar-benar layak sebagai calon ketua umum yang mampu untuk membawah Komisariat ke jalan lebih baik. Bagaimana dengan Muskom, Konfercab dan Kongres??? Inilah polarisasi pembelajaran strategi politik sesungguhnya, berbagai data dikumpulkan sebagai bahan analisa untuk memainkan isu (bola salju), sehingga jangan heran jika momentum ini terdapat isu-isu untuk menjatuhkan atau memojokan rivalnya. Contoh isu-isu yang sering terdengar di konfercab khususnya HMI Cabang Malang adalah pemekaran cabang, institusi negeri vs institusi swasta, teknik vs non teknik. Dengan manajemen isu maka muncullah koalisi-koalisi untuk memenangkan atau sebagai pemenang dalam muskom, konfercab bahkan kongres. Sehingga wajar saya katakan, setiap kader HMI akan berpolitik karena telah terbiasa dengan pesta demokrasi di tubuh HMI.

Ideologi sebatas Wacana

Ideologi adalah sekumpulan ide atau nilai-nilai yang menjadi cita-cita masyarakat dan diharapkan bisa membimbing anggota-anggota masyarakat untuk mengarah ke pencapaian ide yang dicita-citakan itu. Ini merupakan pengertian ideologi yang umum dipakai, meski dalam diskusi filsafat pengertian ini adalah yang paling dangkal. Setiap organisasi memerlukan ideologi, atau apapun namanya, yang berfungsi sebagai pemersatu dan penggerak. Dalam pedoman perkaderan HMI disebutkan bahwa ideologi HMI adalah Islam. Ini konsisten dengan asas HMI yang juga Islam. Ideologi tidak sama dengan asas tetapi asas kerap menjadi ideologi.  Ada satu hal yang perlu menjadi catatan berkaitan dengan penggunaan Islam sebagai ideologi HMI. Keampuhan sebuah ideologi akan terbukti hanya jika ideologi tersebut dipahami oleh para penganutnya secara beragam. Jiak tidak demikian, fungsi ideologi sebagai pemersatu akan berkurang bahkan hilang. [5]  

Ketika berbicara tentang Ideologi HMI maka NDP lah pegangan seluruh kader HMI, Nilai Dasar Perjuangan (NDP) merupakan nilai dasar yang dipakai sebagai alat melakukan perananan HMI sebagai organisasi perjuangan, didalamnya terdapat 103 buah ayat Al-Quran dan 30 Hadist. Hal-hal yang bersifat ideologis, sebenarnya untuk menciptakan dan memperkuat terbentuknya profil kader HMI, sehingga setiap kader HMI memiliki kualitas tertentu serta memiliki kelebihan dari kader organisasi lain, sebagai garansi obyektif untuk menjalankan misi perjuangan di tengah-tengah dinamika bangsa. [6]

Hal-hal yang bersifat filosofis dan ideologis itu adalah: selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI sejak tahun 1957 hingga tahun 2004, HMI memiliki 12 naskah atau doktrin perjuangan, yang meliputi: 1) Pemikiran Keislaman-Keindonesian HMI (Tahun 1947) yang juga disebut sebagai ideologi HMI, 2) Tafsir Asas (tahun 1957),  3) Kepribadian HMI (tahun 1962), 4) Garis-garis pokok perjuangan (tahun 1966), 5) Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) (tahun 1969), 6) Gambaran Insan Cita HMI (penjelasan tujuan HMI) tahun 1969, 7) kemudian disempurnakan menjadi tafsir tujuan (tahun 1971), 8) Tafsir Indenpendensi (tahun 1971), nilai identitas kader sebagai pengganti NDP (tahun 1986), memori penjelasan pancasila sebagai dasar organisasi HMI (tahun 1986), nilai-nilai dasar perjuangan (NDP) sebagai pengganti nama NIK (tahun 1999) dan memori penjelasan tentang Islam sebagai Asas HMI (tahun 1999).[7]

12 landasan perjuangan ini lazim disebut sebagai ideology HMI, seperti ditulis A. Dahlan R, ideologi adalah seperangkat ajaran atau gagasan berdasarkan suatu pandangan hidup untuk mengatur kehidupan Negara masyarakat di dalam segi-seginya serta yang disusun di dalam sebuah sistem berikut aturan-aturan operasionalnya. [8]  

NDP dicetuskan oleh Cak Nur di Kongres IX di Kota Malang pada tanggal 3-10 Mei 1969. Secara garis besar, ada tujuh persoalan yang dibahas dalam NDP. 1) Dasar-dasar Kepercayaan; 2) Pengertian-pengertian Dasar tentang Kemanusiaan; 3) Kemerdekaan Manusia (ikhtiar) dan Keharusan Universal (Takdir); 4) Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perikemanusiaan; 5) Individu dan Masyarakat; 6) Keadilan Sosial dan Ekonomi; 7) Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan. Ketujuh persoalan itu secara sederhana dapat diintisarikan dalam tiga kata: iman, ilmu, amal.

Nilai-nilai yang terkandung dalam NDP merupakan ajaran agama Islam, sehingga setiap kader dituntut untuk memikul tugas suci (mission sacre) untuk mengajak manusia kepada kebenaran (hanief). Bagaimana mau mengajak sedangkan kader HMI tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak kalangan yang mempertanyakan keberadaan HMI saat ini. Secara historis HMI didirikan salah satunya ingin menegakkan dan mengembangkan syair agama Islam. [9]  Ini menunjukkan bahwa HMI bertanggung jawab terhadap permasalahan bangsa dan negara Indonesia serta bertekad mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan manusia secara utuh. Tapi yang terjadi sekarang kader HMI hanya berwacana Konsep-konsep keislaman tanpa mengaktualisasi di masyarakat, kader-kader HMI disibukan dengan kepentingan sesaat sampai menjual nilai-nilai kebenaran misalnya Godaan uang pelicin, nepotisme, dan kezaliman yang lain dapat berkembang jika diri kita tak mampu untuk memproteksi keburukan. STOP membawa organisasi HMI untuk kepentingan sektarian, karena HMI milik kita semua.

Degradasi dan Pengkhianatan Intelektual

Dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, HMI dikenal sebagai lembaga kemahasiswaan yang mampu melahirkan kader-kader bangsa diberbagai bidang, terutama eksekutif dan legislatif. Ada tiga kekuatan kunci saling bertaut yang telah mampu menciptakan HMI begitu memukau, masing-masing Latihan Kader, Tradisi Intelektual dan Indenpendensi. Ketiga kekuatan itu merupakan kesatuan tidak tercerai berai dan utuh, elemen-elemen pokok yang saling tunjang-menunjang dalam membangun basis perkaderan HMI yang tangguh. [10] Menjadi perhatian saat ini menurut saya adalah tradisi Intelektual, yang telah mengalami degradasi.

Sebelum saya membahas Degradasi intelektual, perlu dijelasin terlebih dahulu kemunculan istilah intelektual. Intelektual muncul di eropa untuk mereka yang berpikir, intelektual sebagaimana seniman, sastrawan dan orang-orang lain yang menggeluti kreativitas, selalu melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh anggota masyarakat yang lain. Kata arab yang diterjemahkan dengan kata intelektual ini adalah al-mutsaqqaf, yakni orang yang diluruskan, yang dididik, bukan lagi bakal atau bahan yang belum diolah. Karena itu, intelektual memiliki kemampuan melihat dan merasakan hal-hal yang tidak dimiliki orang kebanyakan. [11] Istilah intelektual lahir dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan “kasus dreyfus”. Kasus tersebut terjadi pada 1896, berawal ketika Alfred Dreyfus, dia Alfred dianggap sebagai mata-mata Jerman untuk membongkar rahasia militer Prancis, ternyata apa yang disebutkan sebagai penghianatan itu adalah palsu belaka dan merupakan hasil penipuan. Dari peristiwa ini kemudian Emile Zola (seorang novelis terkenal saat itu) melayangkan surat yang dikenal sebagai manifeste des intellectuels (manifesto para intelektual). Pada tahap awal munculnya istilah intelektual menunjuk pada sebuah kelompok dengan misi yang diploklamirkan sendiri, yaitu membela sebuah hati nurani bersama atas persoalan-persoalan politik yang mendasar.

Ali Syari’ati memandang setiap nabi adalah intelektual dalam pengertian yang sesungguhnya atau pemikir yang tercerahkan. Mereka berasal dari kelompok miskin yang tertindas oleh sistem kapitalistik dan despolitik pada zamannya. Muhammad itu dilahirkan dari golonga kapitalis (mala) atau penguasa (mutraf), tetapi dari kalangan jelata, kelas kaum tertinda (mustad’afin). Nabi Musa adalah manusia pengembala yang sebagian waktunya dihabiskan bersama ternak-ternak di padang rumput, Nabi Nuh dan Nabi Isa adalah tukang kayu, Nabi Syu’aib dan Hud adalah guru miskin, dan Ibrahim adalah tukang kayu. [12]

Kaum intelektual juga sering  dihubungkan dengan kaum akademis. Tetapi, membatasi mereka hanya secara akademis juga kurang benar. Menurut Robert Michles, orang-orang “yang setengah terdidik”, “sebagai Mahasiswa abadi”, atau “otodidak”, dapat juga disebutkan intelektual selama mereka bisa memahami suatu materi ilmu pengetahuan dan menerapkannya dalam bentuk pemikiran atau ide. Orang-orang yang memiliki gelar akademis, dengan demikian belum tentu bisa dikatakan sebagai inteletual. Sebaliknya, orang-orang yang tanpa kualifikasi akademis dapat saja disebutkan inteltual selama bisa memanfaatkan kemampuan berfikir mereka dan memilih pengetahuan yang cukup mengenai pokok bahasan yang dinimati. Filosof Inggris, Herbert Spencer, sekalipun tidak memiliki kualifikasi akademis tertentu, tetapi ia adalah seoarang inteletual pada zamannya. Lihat Siswanto Masruri.

Kapan Istilah intelektual masuk di Indonesia? Munculnya istilah Intelektual pertama pada abad ke 20. Secara nasional, pada Desember 1929, barulah Soekarno memopulerkan istilah inteletual di hadapan “Openbare Vergadering P.N.I Bandoeng dan Jacatra”, sebagaiman dilaporkan Soewarsono, Soekarno mengatakan “ Kaoem Intelectueel adalah kaoem yang akal dan pikirannya telah mendapat didikan dan pengajaran. Sementara Bung Hatta memopulerkan istilah intelektual dalam pidato bersejarahnya di hadapan sivitas akademika Universitas Indonesia pada 11 Juni 1957 yang berjudul “Tanggung Djawab Moril Kaum Inteligensia”. Hatta menafsirkan inteligensia sebagai sinonim dari intelektual.[13]

Bagaimana dengan Intelektual kader HMI? HMI selama ini dikenal dengan tradisi intelektual yang sangat peka dan kuat, karena tradisi intelektual anggota HMI adalah Budaya Membaca. Sampai-sampai karakter yang muncul adalah sendiri membaca, berdua berdiskusi dan bertiga melakukan aksi. Dimana kebiasaan ini sekarang? Jika kita tergolong dalam kaum intelektual. Sudah sepatutnya kita mengembalikan budaya membaca mulai dari diri kita sendiri sebagai kader HMI yang progresif, sehingga reputasi tradisi intelektual HMI baik tingkat lokal, regional bahkan internasional menjadi bukti nyata bukan sebatas sejarah masa lalu. Kader HMI harus menunjukan kualitas intelektualnya, semangat belajar perlu ditingkatkan (jangan belajar korupsi ya…), mampu menciptakan idea atau gagasan sehingga terhindar dari kemiskinan intelektual. Oleh sebab itu, komisariat merupakan mesin pencetak kader-kader HMI berkualitas, perlu mengadakan program-program untuk pembinaan dan peningkatan kualitas keilmuan setiap kader HMI.

Bahkan sekarang muncul bukan hanya degradasi intelektual tetapi pengkhianatan intelektual (lihat Horiqo). Para pengkhianatan intelektual biasa dialamatkan kepada mereka yang menggunakan pengetahuannya untuk meraih semua kepentingannya tanpa pernah memperdulikan nilai-nilai kebenaran yang ada di hadapannya. Tantangan terbesar kaum intelektual adalah mempergunakan ilmunya untuk mengatakan kebenaran. Misalnya pada konfercab 45 HMI Cabang Malang, membenarkan adanya inkonstitusional dalam menjalankan roda organisasi, melaksanakan konfercab tanpa pleno II dengan segala apologi yang dibuat. Merujuk pada pendapat filosof Goethe, intelektual kadang juga bergerak ke jalan yang salah, hingga disini masih dapat dimaklumi, namun menjadi tidak lazim jika intelektual dengan kesadaran atau sengaja memilih jalan yang salah. Intelektual dibedakan menjadi dua tipe, pertama intelektual benar yang bekerja untuk dan bagi kebenaran universal, dia tidak menjadi hamba pada kepentingan politik tertentu, apalagi demi hanya untuk makan. Kedua, inetelektual palsu yang telah mengkhianati filosofi keintelektualan mereka dan telah melanggar standar-standar keintelektualan serta terlibat dalam politik praktis yang menjadikan kebenaran dan keadilan ditentukan dan dikendalikan oleh asas kemanfaatan. Silahkan pembaca menafsirkan, dimana posisi pembaca dalam dua kriteria tersebut di atas.  Semoga kader-kader HMI Cabang Malang berada pada posisi intelektual benar.. Amien

Quo Vadis HMI Cabang Malang???

Mau bawah kemana HMI Cabang Malang kali ini? Pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh kader HMI Cabang Malang. Saat ini HMI Cabang Malang membawahi 48 Komisariat penuh, sehingga tidak mengherankan jika banyak mengatakan HMI yang terbesar di Indonesia yaitu Malang. Disamping banyaknya Komisariat di lingkup HMI Cabang Malang, secara historis HMI Cabang Malang telah menciptakan sejarah yang membuat nama Cabang Malang disegani oleh Cabang yang lain. Sejarah yang telah diciptakan terjadi pada Kongres IX yaitu perumusan Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai ideologi HMI oleh Cak Nur dan menetapkan rumusan tujuan HMI sebagai berikut : Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi, yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. [14]  Perlu diketahui juga HMI Cabang Malang merupakan salah satu peserta Kongres I yang diselenggarakan  di Yogyakarta tanggal 30 November 1947. Oleh sebab itu, seluruh kader yang keluar dari Rahim HMI Cabang Malang wajib menjaga dan merawat HMI Cabang Malang dari para intelektual palsu yang sekarang marak ditemukan, dan kader dituntut menerapkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata bukan sebatas wacana.

Oleh : Taufik Z. Karim, Ketua Partisipasi Pembangunan Daerah 2011-2012


[1] Horiqo W. Satria. Lafran Pane; jejak hayat dan pemikiran. Lingkar Penerbit. Jakarta. 2010. Hal. 354

[2] Lihat Hasil Keputusan Kongres VIII HMI, Hal. 1

[3] Catatan Debat Kandidat Calon Ketua Umum HMI Cabang Malang Tanggal 26 Januari 2011

[4] Lihat Anas Urbaningrum. menuju masyarakat madani, pilar dan agenda reformasi. Jakarta.1999. Hal 65

[5] Taufik Z. K. Menanamkan Sejak Dini Nilai Dasar Perjuangan Dalam Diri Kader, Makalah syarat LK II HMI Cabang Malang 2010.

[6] Horiqo W. Satria. Ibid. Hal. 359

[7] Horiqo W. Satria. Ibid. Hal. 360

[8] A. Dahlan Ranuwihardjo, Menuju Pejuang Paripurna: Aspek Ideologi dari Islam menuju Terbinanya Insan Pejuang Paripurna Leadership Strategi dan Taktik dalam Perjuangan Politik (Anjas Taher,ed.), Ternate: Penerbit KAHMI Wilayah Maluku Utara, 2000, hal.9

[9] Lihat Hasil Kongres XXVI, Palembang 28 Juli – 5 Agustus 2008

[10] Sidratahta Mukhtar. HMI & Kekuasaan. Jakarta. 2006. Hal 83

[11] Horiqo W. Satria. Ibid. Hal. 104, Zamzam Afandi Abdillah, Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan Agama, Yogyakarta, Pustaka Alief, 2003, Hal 5

[12] Sarbini. Islam di tepian Revolusi: Ideologi Pemikiran dan Gerakan. Yogyakarta: Pilar Media.2005. Hal 82

[13] Horiqo W. Satria. Ibid. Hal. 148

[14] Lihat Hasil Kongres XXVI, Pasal 4 Tujuan HMI. Hal 112